Diketahui, Komnas HAM telah membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat atas peristiwa pembunuhan Munir Said Thalib sejak Januari 2023.

Ketua Tim Ad Hoc Munir, Hari Kurniawan mengatakan bahwa proses penyelidikan terhadap peristiwa pembunuhan Munir hingga kini masih terus berjalan. Salah satunya adalah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, di antaranya Tim Pencari Fakta (TPF) dan Human Rights Defender (HRD), serta beberapa pihak lainnya, termasuk unsur aparat penegak hukum.

“Tim juga tengah mengumpulkan sejumlah dokumen dari berbagai pihak terkait peristiwa pembunuhan Munir Said Thalib, antara lain putusan pengadilan, dokumen yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, dan laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Kematian Munir,” kata Hari Kurniawan dalam rilis resmi yang diterima rilpolitik.com pada Kamis (7/9/2024).

Hari Kurniawan menegaskan komitmen Komnas HAM untuk mengusut peristiwa pembunuhan Munir hingga tuntas.

“Komnas HAM tetap berkomitmen untuk menyelesaikan penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Pembunuhan Munir Said Thalib,” ujar dia.

Sebagai informasi, 20 tahun lalu, tepatnya 7 September 2004, aktivis dan pembela HAM, Munir Said Thalib, meninggal dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam akibat diracun.

Komnas HAM melalui Sidang Paripurna 2022 lalu telah menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional dan mengesahkan Standar Norma Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM.

“Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua mengenai pentingnya pelindungan bagi setiap individu yang terus mendorong pemajuan, pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM,” kata Hari Kurniawan.

Komnas HAM memandang kasus pembunuhan Munir Said Thalib merupakan sebuah peristiwa hak asasi manusia yang sangat serius bagi pembela hak asasi manusia.

Penyelesaian kasus tersebut menjadi komitmen Komnas HAM untuk diselesaikan guna mencegah impunitas dan berulangnya peristiwa serupa kepada para pembela hak asasi manusia di Indonesia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Komnas HAM Update Perkembangan Penyelidikan Kasus Pembunuhan Munir pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Benny mengatakan tak habis pikir dengan aktivis dan mahasiswa serta para cendekiawan yang justru terkesan bungkam saat negara melakukan penggusuran paksa terhadap rakyatnya.

“Yang saya tidak mengerti dan tak habis bertanya. Di manakah sekarang para aktivis Ham, di manakah para mahasiswa, mengapa para cerdik cendekia pada bungkam di saat makin banyak doktor diproduksi universitas, di manakah mereka?,” tanya Benny melalui akun X resminya, @BennyHarmanID pada Kamis (14/9/2023).

Dia mengakui lembaga DPR tidak berdaya lagi karena sudah lama dibungkam oleh rezim Joko Widodo.

“Kalau DPR yah jangan ditanya, karena sudah lama dibungkam dan dikendalikan,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Menurutnya, lembaga legislatif saat ini hanya manut sama rezim. Parlemen tak ubahnya seperti pada masa Orde Baru (Orba).

“DPR sekarang seperti DPR Orde Baru, menjadi rubber stamps,” ungkap Benny.

Namun demikian, lanjut Benny, perjuangan harus terus berlanjut. “Jangan berhenti berjuang. Di ujung terowongan, niscaya ada cahaya,” tukasnya.

Diketahui, Pulau Rempang saat ini sedang rusuh akibat pembangunan Rempang Eco-City. Proyek ini mendapat pertentangan dari masyarakat adat Melayu. Mereka menolak untuk digusur karena sudah ratusan tahun menempati tempat tersebut.

Rempang Eco-City sendiri merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek dengan luas sekitar 17.000 hektare itu rencananya akan menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang menghubungkan sektor industri, jasa dan komersial, residensial/permukiman, agro-pariwisata, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Proyek ini akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG). Perusahaan itu merupakan anak usaha Grup Artha Graha, kelompok usaha yang dibangun Tomy Winata.

(Abn/Rilpolitik)

Artikel Akui DPR Tak Berdaya, Aleg Ini Pertanyakan Suara Aktivis dan Mahasiswa Soal Rempang pertama kali tampil pada Rilpolitik.