Informasi tersebut diungkap oleh Direktur Eksekutif Deputi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Finsensius Mendrofa. Menurutnya, penghentian kasus tersebut tertera dalam surat yang dikirimkan penyidik Polda Metro Jaya, Rabu (27/3/2024).

“Laporan yang berkaitan dengan saudara Aiman Witjaksono ini sudah dihentikan, atau sudah dikeluarkan surat perintah perhentian penyidikan,” ujar Finsensius di Mapolda Metro Jaya, Kamis (28/3/2024).

Dia mengatakan, surat tersebut menyatakan bahwa alasan kasus dihentikan ialah batal demi hukum. Finsensius pun meyakini bahwa pernyataan Aiman bukan merupakan tindak pidana.

“Tentu apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, kami juga mengapresiasi. Pada akhirnya kami memiliki satu pikiran terhadap kasus saudara Aiman Witjaksono ini, demi hukum dihentikan proses penyidikannya,” ungkap dia.

Dengan begitu, status Aiman Witjaksono kini bukan lagi sebagai terlapor, alias bebas dari tuduhan.

“Pada hari ini saudara Aiman dibersihkan dari tuduhan terhadap keonaran maupun terhadap berita bohong. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 , Pasal 15 UU Tahun 1946 tentang Hukum Pidana,” jelas Finsensius.

Artikel Polda Metro SP3 Kasus Aiman Witjaksono Soal Pernyataan Oknum Polri Tak Netral pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Begitulah kira-kira yang dialami dua politikus PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto dan Adian Napitupulu saat ini. Keduanya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik Presiden Jokowi.

Hasto dan Adian dianggap telah melakukan pencemaran terhadap nama baik Jokowi. Keduanya dilaporkan Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) ke Bareskrim Polri, Senin (13/11/2023).

Direktur Eksekutif LPI, M Saleh mengungkapkan, pernyataan Hasto yang dianggap mencemarkan nama baik Jokowi adalah saat hadir di podcast Akbar Faizal beberapa waktu lalu.

Saleh mengungkapkan, ada tiga poin laporan yang ditujukan kepada Sekjen PDI Perjuangan itu. Pertama, pernyataan Hasto yang menyebut adanya intervensi di sekitaran Istana terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kedua, dia (Hasto) bilang telah melakukan komunikasi dengan Pratikno dan menyebut Pratikno menangis,” tutur Saleh dikutip dari Tempoco pada Selasa (14/11/2023).

“Ketiga dia bilang indikasi intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang terjadi di Istana,” lanjutnya.

Saleh mengatakan pernyataan Hasto itu tidak disertai bukti yang jelas sehingga dianggap mencemarkan nama baik Presiden Jokowi.

Sementara untuk laporan terhadap Adian Napitupulu, kata Saleh, dilakukan karena Adian dianggap telah melakukan penggiringan opini masyarakat terkait pernyataannya di awak media soal rekomendasi yang diminta Presiden Jokowi.

Senasib dengan Hasto dan Adian, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono juga dilaporkan ke polisi oleh pelapor yang berbeda.

Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Aliansi Elemen Masyarakat untuk Demokrasi pada Senin (13/11/2023).

Pernyataan Aiman soal adanya Komandan Polri yang tidak netral, mendukung pemenangan¹ pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dianggap telah menyebarkan kebencian dan hoak karena tidak disertai dengan sumber fakta yang jelas.

“Kami menganggap pernyataan Aiman ini tidak berbasis data yang konkret dan valid,” kata Jubir Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhrudin.

“Kami mengganggap Saudara Aiman diduga menyebarkan kebencian dan hoaks,” lanjutnya.

Artikel Satu per Satu Kubu Ganjar-Mahfud Dipolisikan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menariknya, ungkap Aiman, Polres meminta CCTV dengan gambar kualitas HD atau kualitas terbaik berikut dengan audionya.

“Saya mendapati sebuah surat edaran dari sejumlah Polres di Jawa Timur terhadap para penyelenggara Pemilu dan juga pengawas Pemilu yakni KPU dan Bawaslu setempat yang meminta untuk mengintegrasikan CCTV dengan visual HD atau high definition dan juga beserta audionya untuk diintegrasikan ke dalam monitor Polres setempat,” ungkap Aiman dikutip dari unggahan videonya di akun akun Instagram resminya pada Sabtu (11/11/2023).

Aiman menuturkan, saat ini sudah ada dua Polres yang mengirimkan surat tersebut. “Saya mendapati ada dua kantor Polres mengirimkan surat ini yang pertama adalah Polres Jombang dan Polres Blitar Kota,” tuturnya.

Dia mempertanyakan urgensi mengintegrasikan CCTV penyelenggara dan pengawas pemilu dengan monitor Polres jauh-jauh sebelum Pilpres 2024.

“Tentu ini menjadi pertanyaan, untuk apa hal tersebut dilakukan?” tanyanya.

Aiman mengaku masih bisa memaklumi jika upaya menyambungkan CCTV KPU dan Bawaslu dengan Polres dilakukan pasca pencoblosan seperti halnya yang terjadi pada Pilpres 2019.

“Kalau setelah pencoblosan seperti 2019 misalnya untuk mengawasi surat suara dan lain sebagainya, tentu itu masih bisa dinalar,” ujarnya.

“Tapi ketika dilakukan jauh sebelum masa kampanye dan beserta audio serta gambar HD atau gambar yang paling bagus ya, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab,” lanjutnya.

Aiman mengingatkan tentang netralitas aparatur negara di tengah banyaknya kekhawatiran masyarakat sehubungan dengan majunya putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.

“Pilpres 2024, saya kerap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo-Gibran karena mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus terus diawasi,” ujarnya.

“Pernyatan presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya,” tukasnya.

Artikel Terungkap! CCTV KPU dan Bawaslu di Jatim Diminta Terkoneksi ke Polres, Ada Apa? pertama kali tampil pada Rilpolitik.