Menurut Doli, putusan MK itu harus dijadikan momentum untuk melakukan penguatan pada sistem kepartaian, khususnya pelembagaan partai politik di Indonesia.

“Putusan MK itu akan lebih bermakna, bila diikuti dengan pengaturan soal kepemiluan dan kepartaian yang lain,” kata Doli kepada wartawan pada Minggu (12/1/2025).

“Harus diatur lebih jauh tentang kepastian tumbuh berkembangnya demokrasi dalam tubuh internal partai, jalannya sistem kaderisasi, ada dan meluasnya basis konstituen, serta terjadinya otonomi atau kedaulatan partai,” lanjutnya.

Politikus Partai Golkar itu tidak ingin putusan MK dimanfaatkan semua pihak untuk bikin partai baru demi bisa mengajukan capres di pemilu mendatang.

Sebab itu, kata dia, perlu pengaturan terkait itu supaya sistem politik tidak saling menyandera.

“Kalau semua itu tidak diatur dengan baik, akan banyak lahir partai-partai yang hanya menjadikan penghapusan ambang batas pencalonan itu cuma untuk sekedar bisa ikut kontestasi Pilpres semata, dengan mencalonkan siapa saja, kader atau bukan kader, tidak masalah, yang penting ikut ‘nyapres’,” ujar Doli.

“Situasi itu pasti akan semakin menyemarakkan praktik political transactional, politik sandera menyandera, dan at the end akan mengganggu konsolidasi jalannya roda pemerintahan,” imbuhnya.

Artikel Cegah Asal Nyapres, DPR Sebut Putusan MK Hapus PT 20% Harus Diatur pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Pemilihan ini bukan hanya Pilpres, bukan anggota DPR doang dan kepala daerah, tapi kepala desa. Yang itu lebih dinamis, atau kalau pakai istilah kemarin brutal, lebih brutal Pak,” kata Doli dalam rapat Baleg, Kamis (31/10/2024).

Sebab itu, usulan pencalonan Pilkades lewat parpol perlu dipertimbangkan. Dia mengatakan, Pilkades kerap memakan korban jiwa.

“Kalau bicara tentang korban jiwa pemilihan dan korban jiwa, lebih banyak korban jiwa pemilihan di desa dibandingkan dengan Pileg, Pilkada, dan seterusnya. Jadi makanya kalau menurut saya ini juga harus masuk dalam pengaturan yang lebih detail, kemarin kita bicara tentang penyelenggara Pemilu kalau serentak nggak ada kerjanya lima tahun,” ucap Politikus Partai Golkar ini.

Ia mengatakan partai politik juga harus berani menyasar ke tingkat desa. Ia menyebut saat ini seolah-olah ada anggapan jika Pilkades tak politis.

“Nah termasuk kita juga harus berani Pak, nah ini atau ini, partai politik termasuk nanti bicara tentang RUU Parpol, harus bisa juga masuk ke tingkat desa,” tutur Doli.

“Sekarang kan Pilkades itu, seolah-olah tidak politik, tidak ada keterlibatan Parpol, padahal pencalonan mereka itu pakai partai, cuma bedanya partai nangka, partai pepaya, partai kambing, tapi pakai partai juga,” tambahnya.

Ia menyebut usulan ini ada peluang dibahas ketika UU Partai Politik mulai didiskusikan. Menurutnya hal itu masih terus dipertimbangkan.

“Nah pertanyaannya kenapa nggak sekaligus aja partai, ngapain pakai partai kambing, partai ini, ya partai yang udah ada aja. Nah, tapi nggak tahu itu kapan, tapi kita harus mulai berani bicara soal, membangun sistem politik harus sampai basis yang paling bawah,” ujar Doli.

“Nah nanti itu substansi, kalau saya mungkin akan bicara itu pada saat UU Partai Politik dibahas. Nah, saya minta pandangan juga dari Bapak Ibu sekalian,” pungkasnya.

Artikel DPR Usul Pencalonan Pilkades Lewat Parpol pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Menurut saya Mahkamah Konstitusi ini harus diletakkan pada posisi yang mulia, sebagai lembaga yang betul-betul bicara tentang ruhnya bangsa ini, itu konstitusi. Makanya kan tugas utamanya kan menguji kalau ada undang-undang yang bertentangan Undang-undang Dasar 1945,” kata Doli Kurnia dalam keterangannya, Senin (23/9/2024).

Namun, Doli merasa bahwa tugas MK sekarang seolah-olah sebagai pembuat Undang-Undang ketiga. Menurutnya, MK bukan hanya menguji tetapi seolah buat norma baru.

“Harusnya kan kacau coret, kacau coret. Ini malah menyimpulkan. Dia buat aturan baru. Itu yang saya katakan, dia seolah-olah jadi pembuat undang-undang ketiga. Tapi, di mana letak salahnya? Saya konsultasi dengan beberapa teman ahli hukum tatanegara,” kata Doli.

Selama ini, lanjut dia, tidak ada Undang-Undang yang mengatur tentang hukum beracara Mahkamah Konstitusi, melainkan yang ada cuma aturan Mahkamah Agung.

“Jadi MK mengatur dirinya sendiri. Harusnya yang mengatur itu Undang-Undang. Apa kewenangannya dan segala macam itu,” ungkapnya.

“Nah, kemudian yang kedua, kan kasihan nih Mahkamah Konstitusi. Lembaga semulia itu disuruh ngurusin sengketa pemilu, sengketa pilkada. 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi, mereka nanti itu yang ngurusin. Coba bayangkan, orang-orang tua lagi. Kan itu tidak memuliakan mereka,” imbuh Doli.

Atas alasan tersebut, politikus Partai Golkar itu mendorong adanya penyempurnaan di bidang peradilan Pemilu untuk ke depannya. Ia mengusulkan dibentuknya lembaga peradilan khusus Pemilu untuk mengurusi sengketa Pemilu.

“Waktu itu ditangkap adalah Komisi II akan mengevaluasi Mahkamah Konstitusi. Saya luruskan saya bilang. Jangankan Komisi II, DPR saja gak punya kewenangan untuk mengevaluasi lembaga negara. Gak bisa. Tapi konteksnya, saya membicarakan kita melakukan penyempurnaan sistem ketatanegaraan kita. Itu nanti akan dibicarakan menjadi salah satunya kalau kita mengamandemen UUD 1945. Itu triger aja, gitu. Triger aja,” pungkasnya.

Artikel Doli Usul Pembentukan Lembaga Khusus Peradilan Pemilu pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Saya kira memang hal itu perlu dibahas lebih lanjut ya karena di UU belum ada pengaturan lebih tegas soal konsekuensi bila kotak kosong menang dalam sebuah pilkada,” kata Doli kepada wartawan, Senin (2/9/2024).

Doli mengaku ingin pilkada ulang digelar segera setelah kotak kosong menang. Dia mengatakan Pilkada ulang tak perlu menunggu Pilkada serentak berikutnya sehingga menyebabkan ada daerah dipimpin terlalu lama oleh Penjabat Kepala Daerah.

“Walaupun saya cenderung memilih harus dilakukan pemilihan ulang segera, agar semua daerah memiliki kepala daerah definitif atau hasil pemilihan. Jangan sampai ada daerah tidak punya kepala daerah definitif,” kata dia.

“Jadi kami tunggu saja segera surat dari KPU untuk kita gelar rapat konsultasi,” sambungnya.

KPU RI sebelumnya mengatakan hendak berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait penentuan jadwal pilkada ulang bagi daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong. Pilkada ulang itu diusulkan dilakukan pada 2025, bukan 2029.

“Jadi nanti mengenai pasal 54D ayat 3 UU 10/2016 itu akan dikonsultasikan dahulu kepada pembentuk UU, DPR, dan pemerintah,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Minggu (2/9).

Berikut isi pasal 54D ayat 3 UU Pilkada:

Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Artikel DPR Usul Pilkada Segera Diulang Jika Kotak Kosong Menang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Keputusan itu diambil melalui rapat Komisi II DPR RI dengan KPU RI dan sejumlah pihak seperti Kemenkumham dan Kemendagri di kompleks Senayan, Minggu (25/8/2024).

“Kita sudah sama-sama tahu bahwa draf PKPU tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah mengakomodir (dua putusan MK). Tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di ruang rapat, Minggu (25/8/2024).

Politisi Partai Golkar itu kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam forum, dan langsung mengetuk palu sebagai tanda persetujuan.

“Apakah bisa kita setujui?” tanya Doli.

“Setuju,” jawab peserta rapat sambil diikuti pengetukan palu.

Kesepakatan DPR dan KPU RI mengakomodir dua putusan MK tentang Pilkada di PKPU sekaligus menutup peluang anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep maju Pilgub 2024. Sebab, Kaesang tidak memenuhi syarat umur minimal.

Sebagai informasi, putusan MK Nomor 70/PUU-XII/2024 itu menolak gugatan soal syarat usai calon kepala daerah atau gubernur dan wakil gubernur. Dalam putusannya, MK menyatakan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi saat penetapan pasangan calon peserta Pilkada oleh KPU, bukan saat yang bersangkutan dilantik.

Hal itu berbeda dengan putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terkait syarat usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wali kota dan wakilnya berlaku ketika dilantik, bukan saat pendaftaran.

Sementara Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 itu mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen/nonpartai/perseorangan.

Putusan ini menjadikan perolehan suara sah parpol maupun gabungan parpol di Pemilu menjadi syarat untuk mencalon kepala daerah, bukan kepemilikan kursi di DPRD.

Artikel DPR dan KPU Sepakat Akomodir 2 Putusan MK di PKPU, Nasib Kaesang Berakhir pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kita masih merekomendasikan RK tetap di Jawa Barat, dengan pertimbangan, ini semakin hari kita lihat dua bulan terakhir ini di berbagai hasil survei di mana saja ini kan makin tinggi, makin eskalatif, bahkan terakhir 50 koma sekian persen di SMRC kalau nggak salah, dan approval rating-nya hampir 90%,” kata Doli dalam pernyataannya pada Senin (22/7/2024).

Doli mengatakan partainya tak mengabaikan hasil survei yang memperlihatkan elektabilitas RK kuat di bursa Jabar.

Sebab itu, dia menilai kans RK jauh lebih tinggi di Jabar ketimbang Jakarta jika melihat hasil survei. Dia pun mengatakan partainya mempertimbangkan hasil survei dalam mengusung kandidat.

“Kita kan nggak bisa mengabaikan itu, artinya kan kami mendukung seseorang dengan kita melihat orang itu supaya orang-orang itu punya makna di daerah itu kan. Jadi artinya kalau dari hasil survei, masyarakat menilai bahwa RK itu lebih di Jawa Barat daripada di Jakarta,” tuturnya.

Ketua Komisi II DPR ini menepis adanya pandangan Pilgub Jakarta lebih strategis ketimbang Jabar. Menurutnya, pemetaan pilkada di Jakarta hingga saat ini masih belum jelas rimbanya.

“Kalau soal strategis tidaknya itu kan nomor dua. Pertama, kan di Jakarta itu sekarang, jadi tidak usah dibilang strategis atau tidak strategis, Jakarta itu kan kita belum tahu rimbanya kayak gimana. Ya sekarang, satu, siapa yang maju, belum tahu,” ujar Doli.

“Yang kedua, RK kalau di survei di Jakarta terakhir di nomor tiga, cuma 6%. Jadi peluang menangnya juga belum tentu besar. Terus kemudian kalau strategis, ya tentu buat kami lebih strategis Jawa Barat dibandingkan dengan Jakarta,” katanya.

Artikel Golkar Ingin Ridwan Kamil Tetap di Jabar, Bukan Jakarta pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Sore ini saya menerima kunjungan dari Pak Bobby, Wali Kota Medan, yang pada kesempatan ini sudah dibahas bahwa Pak Bobby akan maju menjadi Gubernur Sumatera Utara dan telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai, termasuk dari Partai Golkar,” kata Airlangga di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).

“Untuk itu saya minta Pak Doli untuk menyerahkan surat dukungan Partai Golkar,” imbuhnya.

Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, kemudian menyerahkan surat dukungan kepada Bobby. Turut hadir Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajeksha atau Ijeck

“Dukungan ini nanti terus masih satu nama, Pak calon gubernur. Nanti akan dilengkapi menjadi pasangan, tentu dengan pasangan yang dipilih oleh Pak Bobby. Dan Pak Bobby ini sudah didukung oleh lima partai ya Pak Bobby, termasuk dari KIM yaitu Gerindra, PAN, Demokrat dan Golkar,” imbuhnya.

Artikel Golkar Serahkan Rekom ke Bobby Nasution untuk Pilgub Sumut 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Terkait hal itu, pegiat media sosial, Jhon Sitorus memberikan respons. Dia menganggap Golkar senasib dengan PDI Perjuangan.

“Apa yang dirasakan Golkar adalah apa yang dirasakan PDIP saat Pilpres 2024,” kata Jhon melalui unggahannya di X dikutip pada Jumat (24/5/2024).

Menurut Jhon Sitorus, partai pimpinan Airlangga Hartarto itu hanya akan jadi mainan Bobby ke depan.

“PDIP sudah kadung dikhianati, kini Golkar juga hanya akan dijadikan sebagai bahan mainan,” ujarnya.

“Pada akhirnya, semua akan sadar betapa rendahnya martabat partai politik di mata Jokowi,” sambungnya.

Dia menyebut Jokowi dan keluarganya menganggap politik sebagai oportunitas. Dia pun memprediksi Gerindra pada akhirnya ditinggalkan jika sudah tidak menguntungkan lagi.

“Pragmatisme akan menghilangkan etika dan moral. Politik bagi mereka hanya soal oportunitas. Jika Gerindra sudah tak menguntungkan lagi, suatu saat juga akan ditinggalin,” pungkasnya.

Sebelumnya, Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengaku kaget pertama kali mendengar kabar bergabungnya Bobby ke Gerindra.

“Sebetulnya, saya secara pribadi sebetulnya agak kaget kemarin, Pak Bobby kemudian masuk ke Gerindra,” kata Doli di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (22/5/2024).

Doli kaget bukan tanpa alasan. Golkar merupakan partai pertama yang mendukung Bobby maju Pilgub Sumut 2024. Bahkan, kata Doli, Golkar telah memberikan surat tugas kepada Bobby.

“Kita mengundang Pak Bobby secara serius, kita kasih surat tugas, dan kemudian kenapa kita kemarin panggil lagi beliau? Karena kami merasa bahwa surat tugas itu kan ditujukan untuk membantu agenda Partai Golkar dalam Pilpres dan Pileg,” jelasnya.

“Kami menilai kemarin Pak Bobby banyak juga membantu agenda Pilpres dan Pileg nya Partai Golkar,” sambungnya.

Bahkan, Doli menyampaikan jika partainya sudah berkomunikasi dengan Bobby untuk menjadi kader Golkar. Doli lantas mengaku belum mengetahui penyebab Bobby gagal gabung Golkar.

“Sebetulnya sudah ada komunikasi Pak Bobby akan menjadi kader Partai Golkar. Saya nggak tau (penyebab), lagi mau cari tau sebabnya kenapa (tidak jadi). Saya juga belum konfirmasi ke Ketua Umum,” paparnya.

Artikel Kena Prank Bobby, Golkar Dianggap Senasib dengan PDIP pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Sebetulnya, saya secara pribadi sebetulnya agak kaget kemarin, Pak Bobby kemudian masuk ke Gerindra,” kata Doli di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (22/5/2024).

Doli kaget bukan tanpa alasan. Golkar merupakan partai pertama yang mendukung Bobby maju Pilgub Sumut 2024. Bahkan, kata Doli, Golkar telah memberikan surat tugas kepada Bobby.

“Kita mengundang Pak Bobby secara serius, kita kasih surat tugas, dan kemudian kenapa kita kemarin panggil lagi beliau? Karena kami merasa bahwa surat tugas itu kan ditujukan untuk membantu agenda Partai Golkar dalam Pilpres dan Pileg,” jelasnya.

“Kami menilai kemarin Pak Bobby banyak juga membantu agenda Pilpres dan Pileg nya Partai Golkar,” sambungnya.

Bahkan, Doli menyampaikan jika partainya sudah berkomunikasi dengan Bobby untuk menjadi kader Golkar. Doli lantas mengaku belum mengetahui penyebab Bobby gagal gabung Golkar.

“Sebetulnya sudah ada komunikasi Pak Bobby akan menjadi kader Partai Golkar. Saya nggak tau (penyebab), lagi mau cari tau sebabnya kenapa (tidak jadi). Saya juga belum konfirmasi ke Ketua Umum,” paparnya.

Namun demikian, Doli menuturkan masih terdapat kemungkinan untuk tetap mengusung Bobby di Pilgub Sumut. Sebab, kata dia, orientasi Partai Golkar ialah untuk memenangkan seluruh kontestasi politik.

“Ya tidak menutup kemungkinan (tetap mengusung), karena kan begini, kalau kami ini kan akan mengambil keputusan terakhir. Golkar itu kan orientasinya mau memenangkan Golkar di seluruh kontestasi politik termasuk di daerah-daerah di Pilkada ini,” tuturnya.

Artikel Golkar Kecele, Bobby Gabung Gerindra pertama kali tampil pada Rilpolitik.