“Para kepala staf, Panglima TNI, Kapolri, beri penghargaan apakah dia naik pangkat,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menyebut para prajurit telah bekerja dengan mempertaruhkan nyawanya demi menyelematkan rakyat.

“Bekerja bikin jembatan di alam yang susah itu membahayakan nyawa. Kita sudah lihat berapa anggota kita hanyut berusaha menyelamatkan rakyat. Dia pertaruhkan nyawa, saya minta dikasih penghargaan, dikasih penghargaan yang layak,” ujarnya.

Prabowo juga meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memberikan penghargaan kepada para dokter yang turun ke Sumatra.

“Tenaga kesehatan, dokter-dokter, petugas di lapangan yang tidak meninggalkan posnya itu juga harus dikasih penghargaan,” ucap dia.

Prabowo kemudian menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas di lapangan yang membantu penanganan bencana di Sumatera.

“Saya sampaikan terima kasih saya kepada semua petugas di lapangan, penghargaan saya,” tuturnya.

Sebagai Presiden RI, Prabowo mengaku bangga karena para pembantunya bekerja keras untuk rakyat.

“Hormat saya kepada mereka, saya bangga saya sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya punya pemerintah, saya punya pembantu-pembantu seperti saudara, dan saya punya petugas di lapangan yang semua bekerja untuk rakyat,” tuturnya.

Artikel Prabowo Minta Panglima TNI dan Kapolri Naikkan Pangkat Prajurit yang Bantu Atasi Bencana Sumatra pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan itu disampaikan TB Hasanuddin merespons pembatalan mutasi tujuh perwira tinggi TNI termasuk anak Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo.

Menurut TB Hasanuddin, Agus Subiyanto sejak awal seharusnya menolak mutasi jika memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi.

“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi,” ujar TB Hasanuddin.

“Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” imbuh politikus PDI Perjuangan itu.

Menurut TB Hasanuddin, pembatalan mutasi tujuh perwira tinggi TNI justru membuat stabilitas internal terganggu dan netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara dipertanyakan oleh publik.

“TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ujar TB Hasanuddin.

Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi terhadap 7 perwira tinggi termasuk anak Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan, pembatalan dilakukan karena ada beberapa perwira tinggi yang masih dihadapkan dengan tugas-tugas sehingga tidak bisa digeser.

“Jadi jika satu tidak bisa bergeser, maka yang lain pun tidak bisa bergeser. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan itu tadi, maka pimpinan merasa perlu untuk mengeluarkan ralat, seperti surat keputusan tadi,” kata Kristomei, Jumat (2/5/2025).

“Karena pertimbangan ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih harus membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain,” ujarnya.

Artikel Anggota Komisi I Minta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Dievaluasi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi beralasan, pembatalan dilakukan karena ada beberapa perwira tinggi yang juga masuk dalam daftar mutasi tersebut belum bisa digeser.

“Karena pertimbangan ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih harus membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain,” kata Kristomei pada Jumat (2/5/2025).

Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal pun menyoroti pembatalan tersebut. Menurutnya, pembatalan itu sebagai sinyal keras dari Istana.

“Apapun alasan di atas kertas pembatalan mutasi Letjen Kunto (yang penuh kejanggalan, meresahkan publik & juga internal TNI), nampaknya ini sinyal keras dari Istana bahwa Panglima Tertinggi TNI adalah Presiden Prabowo, bukan pihak lain,” kata Dino melalui akun X-nya pada Sabtu (3/5/2025).

Diketahui sebelumnya, mutasi Letjen Kunto mendapat sorotan publik. Banyak pihak yang mencurigai keputusan mutasi tersebut sangat politis. Mereka yang menilai politis mengaitkan mutasi ini dengan sikap ayah Letjen Kunto, Tru Sutrisno, yang mendukung pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan surat Keputusan Panglima Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025, jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogabwilhan (Pangkogabwilhan I) yang ditinggalkan Letnan Jenderal Kunto Arief, digantikan oleh Laksamana Madya Hersan yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Armada III sekaligus mantan ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sementara, Letjen Kunto sendiri digeser menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD).

Namun, surat keputusan tersebut kini sudah tidak berlaku lagi dan Letjen Kunto tetap sebagai Pangkogabwilhan I.

(War/rilpolitik)

Artikel Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Dinilai Sebagai Sinyal Keras dari Istana pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pembatalan dilakukan setelah mutasi ini mendapat sorotan tajam dari publik dan dikaitkan dengan arah politik ayah dari Letjen Kunto Arief, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yang mendukung pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.A/IV/2025 yang mengatur pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tanggal 30 April 2025.

Dalam Keputusan Panglima TNI itu, ada tujuh perwira yang mutasinya dibatalkan. Salah satunya putra Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan, Kunto Arief dan enam perwira lain masih dibutuhkan kemampuanya untuk menjabat di posisi saat ini. Sehingga, pimpinan TNI merasa perlu menangguhkan mutasi mereka.

“Ada beberapa perwira dibutuhkan saat ini sesuai kebutuhan saat ini. Sehingga pimpinan TNI merasa perlu menangguhkan digantikan dengan gerbong lain,” kata dia dalam konferensi pers melalui zoom, Jumat, 2 Mei 2025.

Sebelumnya, pada surat Keputusan Panglima Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025, jabatan Pangkogabwilhan I yang ditinggalkan Letnan Jenderal Kunto Arief, digantikan oleh Laksamana Madya Hersan yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Armada III.

Perubahan kilat pada pengaturan penempatan prajurit, juga sempat dilakukan Panglima TNI pada Desember tahun lalu. Kala itu, melalui surat keputusan Panglima Nomor 1545/XII/2024, Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Letnan Jenderal Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Namun, belum sempat dilantik Presiden Prabowo Subianto, Nugroho kemudian dimutasi kembali menjadi Perwira di Mabes TNI Angkatan Darat. Mutasi itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/1/2025 bertarikh 3 Januari 2025.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI saat itu Mayor Jenderal Hariyanto mengatakan, alasan Nugroho kembali dimutasi ialan lantaran telah memasuki masa pensiun.

Artikel Panglima TNI Batalkan Pencopotan Anak Try Sutrisno dari Pangkogabwilhan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sebagai informasi, menurut Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PHBI), berdasarkan data per tahun 2023, ada sebanyak 2.569 prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil.

Hasanuddin mengatakan, penarikan anggota TNI aktif dari jabatan sipil sebagai bentuk penghormatan terhadap ketentuan Pasal 47 UU TNI yang mengatur TNI aktif diberikan kesempatan menduduki jabatan di 14 kementerian dan lembaga.

“Kita harus taat azas. Saya mohon kepada Panglima TNI agar segera mengeluarkan surat perintah, sehingga seluruh prajurit aktif yang berada di luar 14 K/L yang diperbolehkan dapat mengundurkan diri atau pensiun sesuai aturan yang berlaku,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya pada Jumat (21/3/2025).

Dia mengakui, TNI aktif yang menduduki jabatan sipil mulai dari BUMN, kementerian hingga badan mencapai angka ribuan orang.

Ia menjelaskan ribuan tentara yang menduduki jabatan sipil tersebut juga termasuk mereka yang berposisi sebagai staf hingga ajudan.

“Kita ingin memastikan bahwa aturan ini berjalan dengan baik dan semua pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Diketahui, Pasal 47 ayat 2 UU TNI yang telah mengalami perubahan dan berbunyi:

“Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif keprajuritan.”

Artikel DPR Minta Panglima TNI Tarik Ribuan Anggotanya dari Jabatan Sipil pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Lantas apa alasan kenaikan pangkat Teddy?

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI Angkatan Darat (AD) Brigjen Wahyu Yudhayana enggan mengungkap alasan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menaikkan pangkat Teddy. Dia mengatakan, kenaikan pangkat tersebut tak perlu diungkap ke publik.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa pimpinan TNI pasti memiliki pertimbangan seperti prestasi, kinerja, dan lain-lain.

“Pimpinan itu kan punya pertimbangan karena suatu prestasi, kinerja, atau pertimbangan pimpinan lain. Banyak pertimbangannya. Yang juga mungkin tidak perlu kita sampaikan (menjadi) konsumsi publik. Yang jelas pasti ada pertimbangannya dan sesuai ketentuan, kan gitu. Internal di kita,” kata Wahyu pada Jumat (7/3/2025).

Terkait kenaikan pangkat reguler percepatan (KPRP) yang diterima Teddy, Wahyu menyebut bukanlah hal yang baru di TNI. Menurutnya, sudah banyak anggota TNI lain yang menerima kenaikan pangkat melalui KPRP.

“Ya, beda (dengan kenaikan pangkat luar biasa), itu kan ada aturannya, di kita ada aturannya semua, KPLB apa, kenaikan pangkat reguler percepatan itu juga apa, juga semua di ketentuan militer ada. Dan itu sudah berlaku lama,” tuturnya.

“Ya ada, ada. Kan kita enggak melakukan sesuatu hal yang baru. Itu sudah ada ketentuannya diatur dalam peraturan TNI itu sudah ada,” sambung Wahyu.

Artikel Mayor Teddy Naik Pangkat, TNI Rahasiakan Alasannya pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Henri mengingatkan, perlu adanya kehati-hatian dalam penggunaan istilah KKB dan OPM untuk kelompok perusuh di Papua. Sebab, hal itu terkait dengan konsekuensi politik dan diplomasi internasional.

Dia menjelaskan, jika kelompok perusuh di Papua itu disebut sebagai KKB, maka komandan operasional yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik itu adalah Kapolda di bawah pembinaan Kapolri.

“Kenapa Kapolda? Karena perusuh Papua itu disamakan dengan persoalan kriminal. Jadi KKB disamakan dengan kelompok Kriminal lain yang diurus polisi. Sehingga murni urusan kriminal dalam negeri yang harus ditangani polisi. Kalau tentara atau militer yang terlibat, hanya membantu atau di BKO kan,” jelas Henri dalam unggahannya di X dikutip rilpolitik.com pada Rabu (17/4/2024).

Sementara jika disebut OPM, lanjutnya, sama saja dengan memposisikan kelompok perusuh di Papua sebagai gerakan kelompok bangsa yang ingin merdeka karena suatu penjajahan. Hal itu, katanya, mirip dengan istilah yang dipakai Bangsa Palestina di era Yasir Arafat, yaitu Palestinian Liberation Organization (PLO).

“Jika istilah OPM yang dipakai, maka memimpin operasi penanganannya pun bukan urusan polisi, tapi Panglima TNI bersama Menhamkam,” tuturnya.

Lebih lanjut, Henri mengingatkan bahwa isu kemerdekaan bisa menjadi urusan internasional. Sebab, di PBB terdapat unit yang menangani urusan penjajahan terhadap suatu bangsa-bangsa atau kelompok minoritas yang ingin merdeka.

“Jadi dengan isu Organisasi Papua Merdeka akan jadi tema pembahasan di UN,” ujarnya.

Sebab itu, katanya, pemerintah Indonesia tidak lagi menggunakan istilah OPM terhadap kelompok pemberontak di Papua.

Dia kemudian mempertanyakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang kembali menggunakan istilah OPM.

“Apa sudah dihitung konsekuensinya,” katanya.

Henri menjelaskan, berdasar pasal 7 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, sebutan yang tepat untuk kelompok perusuh bersenjata di Papua adalah Gerakan Pemberontak Bersenjata (GPB).

“Kalau disebut Gerakan Pemberontak Bersenjata, yang nangani bukan lagi polisi tetapi Panglima Militer, yaitu Panglima Kodam dibantu Kapolda dan panglima daerah Udara dan Laut. Di bawah binaan Panglima TNI, bukan Kapolri. Namun derajad para perusuh itu naik, menjadi musuh pemerintah yang sah,” bebernya.

Henri mengatakan penting isu Papua ini didudukkan sebagai persoalan daerah, bukan nasional, apalagi persoalan internasional.

“Diposisikan sebagai konflik yang levelnya ada di daerah, yang menjadi urusan dalam negeri, bahkan urusan pemimpin di daerah. Itu tujuannya untuk mengantisipasi dampak politiknya,” ucapnya.

“Jadi semua penggunaan istilah dan bentuk operasi itu tidak bisa sembarangan. Merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bawah Menkopolhukam, dengan memperhitungkan berbagai faktor serta konsekuensi politik, supaya isu Papua tidak jadi konsumsi internasional, dan jangan sampai ada tekanan PBB terkait isu ini,” jelasnya.

Sayangnya, kata Henri, penggunaan istilah dalam praktiknya di lapangan sering tidak singkron.

“Malah sekarang yang tidak singkron menggunakan sebutan OPM adalah Panglima TNI he he he. Apakah memang sudah ada perubahan kebijakan? Kita tunggu penjelasan Pemerintah,” pungkasnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Panglima TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Prof Henri: Apa Sudah Dihitung Konsekuensinya? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Untuk hasil pemantauan harga bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh personel TNI di daerah kami laporkan per tanggal 17 Maret 2024,” papar Agus dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Agus melaporkan, harga beras rata-rata nasional sebesar Rp 16.400 per kg, dengan harga beras tertinggi hingga Rp 25 ribu per kg di Sumatera Selatan.

“Harga beras rata-rata nasional adalah Rp 16.400,- per kg. Namun masih terdapat daerah dengan harga beras hingga Rp 25 ribu per kg, yaitu di Sumsel,” katanya.

Agus mewanti-wanti situasi dan kondisi di lapangan terkait masalah stabilitas harga bahan pokok itu dapat memunculkan kerawanan konflik. Menurutnya, isu itu juga rentan dipolitisasi.

“Berdasarkan pemantauan TNI terhadap situasi dan kondisi di lapangan, beberapa kemungkinan kerawanan yang perlu mendapat perhatian kita bersama yaitu masalah stabilitas harga kebutuhan pokok,” ujar dia.

Oleh karena itu, dia menegaskan jajaran TNI perlu mengantisipasi agar pesta demokrasi Pilkada serentak dapat berlangsung dengan aman.

“Terdapat 15 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi,” ujar dia.

Kemudian, Agus pun menjabarkan 15 provinsi tersebut terdiri atas wilayah Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

Kemudian, setidaknya ada 6 wilayah di Pulau Papua, antara lain Papua, Papua Barat, Papua Barat Data, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Artikel Panglima TNI Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok Dipolitisasi Jadi Konflik pertama kali tampil pada Rilpolitik.