“Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI P, My Esti Wijayati dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDI P, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Penjelasan ini, kata dia, perlu disampaikan karena banyak masyarakat dan kader di daerah yang mempertanyakan soal kebenaran sumber dana MBG.

“Maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada di dalam APBN,” ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menambahkan, ketentuan mengenai MBG tercantum dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

“Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan,” demikian bunyi aturan yang dibaca oleh Adian.

“Ketika kita tidak mendapatkan pemahaman utuh di batang tubuh, kita bisa mencarinya di penjelasan. Penjelasannya demikian,” kata Adian.

Hal itu kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang rincian APBN 2026 yang mencantumkan alokasi untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 223 triliun lebih.

“Ternyata MBG memang diambil dari anggaran pendidikan. Menurut Undang-Undang demikian, menurut Peraturan Presiden juga demikian. Ada angkanya,” ucap dia.

Adian mengatakan, penyampaian informasi yang sesuai regulasi adalah bentuk penghormatan terhadap DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

“Nah, ini harus kita luruskan agar rakyat semakin memahami, agar publik tahu bahwa kita menghormati Undang-Undang dan Peraturan Presiden,” kata dia.

Artikel PDIP Tegaskan Dana MBG Diambil dari Anggaran Pendidikan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Adian dalam program Political Show yang tayang di CNNIndonesia TV pada Senin (10/2/2025) malam.

“Kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan,” kata Adian.

Anggota Komisi V DPR RI itu mencontohkan dampak dari efisiensi anggaran terhadap target pembangunan unit sekolah. Ia menjelaskan, target pembangunan sekolah yang semula 9.300 unit menjadi nihil dan madrasah yang semula 2.034 unit menjadi hanya 86 unit.

Penurunan target pembangunan itu, kata Adian, akan berdampak pada lapangan pekerjaan bagi para pekerja konstruksi.

“Kalau kita lihat pekerja konstruksi kita itu ada sekitar 2 sampai 2,5 juta orang. Ya bakal nganggur,” ujar Adian.

Adian juga menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap ketahanan pangan. Ia menyebut karena anggaran dipotong, pembangunan irigasi hanya 450 hektare.

Kemudian, rehabilitasi saluran irigasi juga hanya 16 ribu hektare. Sementara Adian menyebut total sawah di Indonesia seluas 7,3 juta hektare.

“Artinya akan ada enam juta sekian yang irigasinya tidak tersentuh, tidak diperbaiki, tidak direnovasi, dan sebagainya,” ucapnya.

Adian juga menyoroti potensi dampak efisiensi anggaran itu terhadap kualitas pelayanan publik ke masyarakat. Ia menyinggung wacana PNS yang hanya bekerja di kantor selama tiga hari, sedangkan dua harinya menerapkan sistem kerja work from anywhere.

“Lima hari kerja aja rumitnya minta ampun. Apalagi cuma tiga hari,” ujarnya.

Artikel Adian Sebut Efisiensi Anggaran Tingkatkan Angka Pengangguran pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Djarot memandang reshuffle kali ini sebagai langkah Jokowi mengkondisikan kekuasaannya jelang lengser dari kursi presiden. Djarot menyebut Jokowi sedang berupaya mengontrol serta mengatur orang-orang yang berada di pemerintahan baru mendatang di bawah kepemiminan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai informasi, salah satu menteri yang dicopot dalam reshuffle kali ini adalah kader PDIP Yasonna Laoly sebagai Menkumham.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menduga langkah Yasonna Laoly yang meloloskan pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP menjadi salah satu alasan yang memicu reshuffle kabinet.

“Karena pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham,” kata Djarot di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Djarot juga menduga reshuffle itu berhubungan dengan kehadiran Yasonna dalam deklarasi dukungan calon gubernur Sumatera Utara untuk maju di Pilkada 2024 pada Rabu (14/8/2024).

Selain itu, Djarot juga mempertanyakan efektivitas pemerintahan usai reshuffle karena sisa periode Jokowi hanya kurang dari dua bulan. Djarot mengkritik tindakan Jokowi itu sebagai langkah yang tak sesuai etika.

“Di dalam pemerintahan, meskipun itu hak prerogatif presiden, tetap ada etika-etika pemerintahan,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP Adian Napitupulu turut mempertanyakan alasan pencopotan Yasonna. Dia menduga ada rencana untuk memanfaatkan sisa 43 hari efektif yang tersisa.

“Jangan-jangan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasonna,” ucap Adian dalam kesempatan yang sama.

Diketahui, Jokowi mencopot Yasonna Laoly dari Menkumham. Jokowi kemudian melantik politisi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas sebagai penggantinya. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Senin (29/8/2024).

Selain Supratman, Jokowi juga melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Rosan Roeslani sebagai Kepala BKPM/ Menteri Investasi, Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Artikel Kecurigaan PDIP di Balik Pencopotan Yasonna Laoly dari Kursi Menkumham pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Napitupulu enggan menanggapi klaim tersebut. Menurutnya, pengusungan setiap calon pilkada akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Dalam waktu dekat akan disampaikan oleh Ketua Umum tentang daerah-daerah yang sudah terima rekomendasi kita. B1 KWK-nya. Jadi gue tidak akan menjawab itu sekarang,” kata Adian di sela-sela Mukernas Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Adian kemudian menyampaikan ada 370 rekomendasi yang disiapkan partai untuk diumumkan dalam waktu dekat.

“Itu yang sudah menerima surat tugas dan yang sudah menerima rekomendasi total sudah sekitar 370-an lah. Yang sudah ikut pelatihan sekitar 200 kepala daerah,” ungkap Adian.

Adian tetap menolak bicara terkait pengakuan Edy Rahmayadi yang mengaku sudah mendapat rekom dari PDIP. Adian menyebut tak ingin mengingkari pernyataannya soal pengumuman bakal disampaikan oleh Ketum Megawati.

“Kalau gue jawab, gue mengingkari pernyataan gue ke dia. Ntar lo mancing mulu,” imbuhnya.

Diketahui, Edy Rahmayadi mengaku dapat rekomendasi dari PDIP untuk maju di Pilgub Sumut 2024. Edy menyebut dirinya ditugaskan untuk mencari wakilnya.

“Ada rekomendasi (dari PDIP), tapi bukan satu ketentuan untuk persyaratan (B1KWK) untuk ke KPU,” kata Edy Rahmayadi di Rumah Pemenangan di Medan, dilansir detikSumut, Selasa (30/7).

“Saya hanya di tugaskan untuk melengkapi, mencari wakilnya siapa, itu rekomendasinya,” ucapnya.

Artikel Edy Rahmayadi Klaim dapat Rekom PDIP di Pilgub Sumut, Ini Kata Adian pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Kita sudah yakin tinggal menunggu perintah ketua umum. Tinggal menunggu perintah,” kata aktivis 98 itu di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (19/3/2024).

Dia meminta semua pihak untuk menunggu hak angket itu digulirkan pada momentum yang tepat. Namun, dia tidak menjawab kapan momentum yang tepat itu.

Sementara itu, anggota fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan partai berlambang kepala banteng itu saat ini masih terus membangun komunikasi dengan partai politik yang sepaham soal hak angket.

Komunikasi itu dibuktikan dengan berbagai kajian tentang dugaan kecurangan Pilpres 2024 sudah dilakukan.

“Selama ini komunikasi dengan partai dibangun dengan berbagai kajian-kajian tadi yang bagi PDI Perjuangan tentang penjelasan naskah akademik, apa-apa saja yang dilanggar terkait pelaksanaan Undang-Undang,” kata Masinton.

“Begitu pun dengan partai lain sehingga nanti kita mensinkronisasi data-data dan juga perundang-undangan yang akan kita dalami dalam proses hak angket nanti,” ujarnya.

Artikel Adian Pastikan Hak Angket Terwujud: Tinggal Nunggu Perintah Ketum pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Adian mengatakan, baik pada 1998 maupun 2023 sama-sama ada yang hilang. Bedanya pada objek yang hilang.

“Tahun 1998 banyak aktivis yang hilang. Tahun 2023 banyak baliho yang hilang,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy mengungkapkan ada 70 spanduk atau baliho bergambar Ganjar-Mahfud di Banten yang hilang saat Mahfud MD berkunjung pada Rabu (13/12/2023).

Menurut Ronny, spanduk itu kemungkinan dicopot pada dini hari. Sebab, spanduk baru dipasang pada siang harinya.

“70 spanduk untuk menyambut kedatang Pak Mahfud di Banten, dipasang pada siang hari, tetapi pada pukul 3 pagi sudah hilang,” kata Ronny.

Ronny menuturkan, pihaknya lantas menanyakan siapa pihak yang mencopot spanduk-spanduk tersebut.

Ia juga heran mengapa spanduk itu dicopot saat Mahfud hendak berkunjung ke Banten.

“Ini kita bertanya-tanya, siapa yang bisa melakukan ini, dalam jangka waktu pada pagi hari dan masih serentak 70 spanduk ini,” kata Ronny.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku pihaknya akan mengambil langkah pelaporan atas hilangnya puluhan baliho atau alat peraga kampanye (APK) tersebut.

“Semua yang tidak benar, kita akan laporkan,” ujar Ganjar saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).

Ganjar menjelaskan langkah itu diambil karena pihaknya mengikuti segala aturan yang ada. Ia melanjutkan pelaporan itu ditujukan untuk menjaga demokrasi bisa berjalan dengan baik.

“Karena kami akan mengikuti segala aturan, tapi mari kita jaga demokrasi agar bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

Artikel Perbedaan Tahun 1998 dan 2023 Menurut Adian Napitupulu pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Begitulah kira-kira yang dialami dua politikus PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto dan Adian Napitupulu saat ini. Keduanya dilaporkan ke polisi setelah mengkritik Presiden Jokowi.

Hasto dan Adian dianggap telah melakukan pencemaran terhadap nama baik Jokowi. Keduanya dilaporkan Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) ke Bareskrim Polri, Senin (13/11/2023).

Direktur Eksekutif LPI, M Saleh mengungkapkan, pernyataan Hasto yang dianggap mencemarkan nama baik Jokowi adalah saat hadir di podcast Akbar Faizal beberapa waktu lalu.

Saleh mengungkapkan, ada tiga poin laporan yang ditujukan kepada Sekjen PDI Perjuangan itu. Pertama, pernyataan Hasto yang menyebut adanya intervensi di sekitaran Istana terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kedua, dia (Hasto) bilang telah melakukan komunikasi dengan Pratikno dan menyebut Pratikno menangis,” tutur Saleh dikutip dari Tempoco pada Selasa (14/11/2023).

“Ketiga dia bilang indikasi intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang terjadi di Istana,” lanjutnya.

Saleh mengatakan pernyataan Hasto itu tidak disertai bukti yang jelas sehingga dianggap mencemarkan nama baik Presiden Jokowi.

Sementara untuk laporan terhadap Adian Napitupulu, kata Saleh, dilakukan karena Adian dianggap telah melakukan penggiringan opini masyarakat terkait pernyataannya di awak media soal rekomendasi yang diminta Presiden Jokowi.

Senasib dengan Hasto dan Adian, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono juga dilaporkan ke polisi oleh pelapor yang berbeda.

Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Aliansi Elemen Masyarakat untuk Demokrasi pada Senin (13/11/2023).

Pernyataan Aiman soal adanya Komandan Polri yang tidak netral, mendukung pemenangan¹ pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dianggap telah menyebarkan kebencian dan hoak karena tidak disertai dengan sumber fakta yang jelas.

“Kami menganggap pernyataan Aiman ini tidak berbasis data yang konkret dan valid,” kata Jubir Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhrudin.

“Kami mengganggap Saudara Aiman diduga menyebarkan kebencian dan hoaks,” lanjutnya.

Artikel Satu per Satu Kubu Ganjar-Mahfud Dipolisikan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Jansen, sekeras apapun pertarungan politik menjelang Pilpres 2024 ini tak perlu di bawa ke ranah pidana.

“Gak perlulah dilapor-laporkan gini. Persoalan politik ya diselesaikan dgn politik,” kata Jansen melalui akun X-nya, @jansen_jsp pada Senin (6/11/2023).

Bagi Jansen, argumen harus tetap dibalas dengan argumen, bukan malah dijawab dengan langkah hukum.

“Jika masalahnya terkait argumen ya dijawab/dibalas dengan argumen juga,” ujarnya.

Dia menegaskan sikap ketidaksetujuan atas upaya mengkriminalisasi Adian Napitupulu itu. “Aku pribadi tidak setuju ini,”tegasnya.

Jansen mengingatkan semua pihak untuk menghadapi Pilpres 2024 ini tetap dengan kepala dingin.

“Walau lihat situasinya pemilu kali ini tensinya agak tinggi, mari kita hadapi dengan kepala dingin,” tukasnya.

Sebelumnya ramai beredar sebuah tangkapan layar yang berisi undangan peliputan bagi awak media dari Relawan Prabowo-Gibran atas rencana melaporkan Adian Napiputupulu ke Mabes Polri. Hal itu salah satunya diunggah oleh akun X @03__nakula.

Dalam tangkapan layar itu, tertulis sejumlah komunitas relawan akan melaporkan Adian ke Mabes Polri di antaranya: Lingkar Pemuda Indonesia (LPI), Tim 8 RJBBP (Prabowo-Gibran), Relawan Jokowi Keren dan sejumlah relawan Jokowi lainnya.

“Adapun agenda pelaporan ini terkait dugaan pencemaran nama baik Presiden Jokowi yang diucapkan oleh saudara Adian Napitupulu,” demikian isi surat tersebut.

Pelaporan terhadap Adian itu rencananya dilakukan pada 3 November 2023 di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

(Abn/rilpolitik)

Artikel Jansen Tolak Upaya Kriminalisasi Adian: Politik Selesaikan dengan Politik pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Bahlil mengaku ide tersebut murni berasal dari dirinya, bukan atas perintah siapapun. Sebab itu, ia mengakui hal itu murni sebagai kesalahan dirinya.

Kader PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli mempertanyakan sikap Bahlil yang terkesan pasang badan sendirian terkait skenario tiga periode yang kembali ramai setelah diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres Prabowo Subianto.

Padahal, kata Guntur, Bahlil merupakan orang paling terakhir yang menyuarakan skenario tiga periode dan penundaan pemilu.

“Sebenarnya Bahlil ini yang terakhir-terakhir bicara soal 3 periode/perpanjangan jabatan setelah: LBP, Airlangga, Zulhas, Cak Imin, Bamsoet, kok sekarang kayak paling pasang badan?” ungkap Guntur melalui platform X-nya, @GunRomli pada Sabtu (28/10/2023) malam.

Guntur mengatakan saat ini pihak-pihak yang menginginkan tiga periode pada ketar-ketir karena takut skenarionya terbongkar.

“Isu 3 periode ini bikin operator-operator 3 Periode pada kelimpungan sekarang, takut skenario kebongkar,” ujarnya.

Guntur tidak percaya jika ide tiga periode itu murni berasal dari sosok Bahlil tanpa adanya kekuatan “raksasa” di belakangnya.

Dia merujuk pada sikap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang enggan mengomentari pernyataan Hasto terkait skenario tiga periode, karena dianggapnya mengandung bahaya. Guntur tidak yakin Bahlil yang membuat Cak Imin takut untuk berkomentar skenario tersebut.

“Cak Imin saja mengaku kalau isu 3 periode ‘mengandung bahaya’ apa iya sosok seperti Bahlil bisa bikin Cak Imin ‘takut’?” tanya Guntur.

Guntur pun mengajak publik untuk membayangkan kekuatan apa yang bisa membuat para petinggi parpol di negeri ini tiba-tiba menyuarakan tiga periode.

“Coba bayangkan kekuatan/posisi apa yang bisa bikin ketum-ketum parpol saat itu & Ketua MPR tiba-tiba bicara 3 periode?” tukasnya.

Belakangan ini kembali ramai soal adanya skenario perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode. Hal ini pertama kali diungkap oleh politikus PDIP Adian Napitupulu merespon majunya anak Jokowi, Gibran sebagai Cawapres Prabowo.

Menurut Adian, permintaan tiga periode itulah yang menjadi penyebab retaknya hubungan Jokowi dengan PDIP.

Pernyataan Adian itu sempat dibantah oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut tidak ada permintaan tiga periode dari Jokowi.

Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto justru memperkuat pernyataan Adian. Ia mengakui bahwa benar ada upaya menambah masa jabatan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, skenario tersebut disuarakan oleh beberapa menteri dan ketum parpol yang disebut atas permintaan Pak Lurah. Hasto tidak menjelaskan sosok Pak Lurah yang dimaksud.

“Saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu (presiden tiga periode), saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan ‘Pak Lurah’,” kata Hasto di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

(Abn/Rilpolitik)

Artikel Bahlil Pasang Badan Soal Ide 3 Periode, Guntur Curiga: Operator Kelimpungan, Takut Skenario Terbongkar pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal ini Bahlil sampaikan setelah PDI Perjuangan membongkar skenario tiga periode untuk Presiden Joko Widodo usai Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, jadi cawapres Prabowo Subianto berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia,” kata Bahlil di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Bahlil menegaskan ide yang ia gulirkan sebagai kesalahan dirinya dan bukan kesalahan dari pihak lain.

“Kalau ada yang salah soal penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa,” tambahnya.

Bahlil membantah pernyataan bila isu presiden tiga periode digulirkan atas perintah seseorang. Menurutnya, ide itu hanya menanggapi hasil survei di masa pandemi.

“Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi,” kata dia.

Bahlil mengatakan ide tersebut tidak perlu dikembangkan lebih lanjut jika memang dipandang tidak baik. Dia menyayangkan masih ada pihak-pihak yang menghidupkan isu tersebut.

Sebelumnya, politikus PDIP Adian Napitupulu mengungkap awal mula retaknya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP. Menurutnya, semua berawal dari adanya permintaan perpanjangan masa jabatan jadi tiga periode.

“Ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian.

Pernyataan Adian ini sempat dibantah oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani, tetapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akhirnya memperkuat pernyataan Adian bahwa memang ada skenario penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Skenario tersebut, kata Hasto, merupakan permintaan Pak Lurah yang disuarakan lewat menteri dan beberapa ketua umum parpol. Namun, Hasto tidak menjelaskan sosok Pak Lurah yang dimaksud.

“Saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu (presiden tiga periode), saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan ‘Pak Lurah’,” kata Hasto di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Artikel Menteri Bahlil Akhirnya Akui Ide 3 Periode Berasal dari Dirinya pertama kali tampil pada Rilpolitik.