Menurut Adi, dukungan terbuka Jokowi kepada PSI tidak sekadar pernyataan simbolik, melainkan menjadi ujian nyata apakah pengaruh politik Jokowi masih ‘sakti’ meski tidak lagi menjabat sebagai presiden dan telah berpisah jalan dengan PDI Perjuangan.

“Bagi saya, ini adalah semacam pembuktian politik nantinya, khususnya di 2029, soal kesaktian politik Jokowi, terutama untuk meloloskan PSI untuk pertama kalinya ke parlemen di 2029,” kata Adi Prayitno, Sabtu (31/1/2026).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, itu menjelaskan, selama ini terdapat dua mazhab dalam membaca posisi politik Jokowi pasca lengser dari kekuasaan. Mazhab pertama meyakini Jokowi tetap memiliki kekuatan politik yang besar dan pengaruh elektoral yang kuat, meskipun sudah tidak menjadi presiden dan tidak lagi bersama PDIP.

Namun, mazhab kedua justru menyebut bahwa ‘tuah politik’ Jokowi akan memudar setelah tidak lagi memegang jabatan presiden dan berpisah dengan PDIP.

“Tentu saya tidak mau terjebak pada dua mazhab perdebatan ini. Bagi saya, tentu ini adalah semacam pertaruhan kekuatan politik Jokowi, khususnya (untuk) pertama kalinya meloloskan PSI di 2029,” tegas Adi.

Ia menilai, keberhasilan atau kegagalan PSI menembus parlemen pada Pemilu 2029 akan menjadi tolok ukur konkret pengaruh politik Jokowi pascalengser dari kursi Presiden.

“Kalau PSI lolos ke parlemen, maka orang yang pertama kalinya mendapatkan sanjungan dan pujian pastilah Pak Jokowi,” ujarnya.

Sebaliknya, Adi mengingatkan bahwa jika PSI kembali gagal menembus ambang batas parlemen, maka Jokowi juga harus siap menerima konsekuensi politik.

“Kalau partai ini untuk kesekian kalinya tidak lolos ke parlemen, ya siap-siap juga, bahwa Pak Jokowi lah yang paling banyak dibully dan paling banyak dikritik,” pungkasnya.

Diketahui, Pidato Jokowi dalam Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini, Sabtu (31/1/2026), menegaskan kesiapannya untuk bekerja mati-matian memenangkan PSI yang kini dipimpin anak bungsunya, Kaesang Pangarep.

Jokowi bahkan mengaku siap turun hingga tingkat kecamatan untuk mengkampanyekan PSI.

“Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI, saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI,” kata Jokowi dengan lantang.

(Faw/rilpolitik)

Artikel Pengamat Politik Sebut Dukungan Jokowi ke PSI Jadi Ujian Kesaktian Politik di 2029 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pejabat pemerintah, akademisi, ekonom, aparat penegak hukum, hingga pelaku industri tembakau rakyat—dan menjadi bagian dari proses perumusan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura yang tengah disusun oleh KAMURA.

Adi Prayitno, Tim Perumus Naskah Akademik KEK Tembakau Madura KAMURA, menyampaikan bahwa inisiatif KEK Tembakau berangkat dari kenyataan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat Madura.

“Bagi kita, tembakau itu adalah jantung bahkan denyut nadi kehidupan sehari-hari. Kita mau kuliah, mau menikah, mau kondangan, semua menunggu hasil tembakau. Hutang bertahun-tahun pun sering kita bayar setelah panen. Saya sendiri sudah 25 tahun jadi petani tembakau, dan sampai sekarang pun masih,” ujar Adi dalam forum yang disambut tepuk tangan peserta.

Adi menjelaskan, KAMURA tidak sekadar membahas isu tembakau dari aspek industri atau fiskal, tetapi dari realitas ekonomi rakyat. “Bagi kami, Kawasan Ekonomi Khusus ini bukan sekadar istilah teknokratis, tapi mimpi besar agar petani terbantu dan pabrik-pabrik rakyat bisa bertahan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa riset lapangan KAMURA mengungkap kenyataan bahwa KEK Tembakau menjadi harapan baru bagi kesejahtetaan petani tembakau.

“Apapun nanti namanya—apakah kawasan ekonomi khusus, perhatian khusus, atau perlakuan khusus—yang kami inginkan sederhana: tembakau petani dibeli dengan harga manusiawi, dan industri rokok rakyat diberi ruang hidup yang legal dan adil,” tegas Adi yang juga Dosen FISIP UIN Jakarta ini.

Menurutnya, fenomena tumbuhnya industri rokok rakyat justru menjadi bukti kebangkitan ekonomi lokal Madura. “Industri kecil ini menyerap tenaga kerja, menjaga harga tetap stabil, dan menggerakkan ekonomi desa. Tapi tanpa payung hukum dan kebijakan khusus, mereka terus terjepit,” tambahnya.

Adi juga menyinggung soal persepsi terhadap Madura sebagai daerah pinggiran.

“Madura itu bagian dari Jawa Timur. Banyak orang berkelakar seakan-akan Madura lain dari Jawa Timur, padahal kontribusinya nyata, bahkan sampai ke penerimaan negara lewat cukai. KEK Tembakau ini bukan sekadar proyek, tapi pengakuan atas peran besar Madura dalam ekonomi nasional,” ujar Adi yang dikenal sebagai pengamat politik ini.

Sementara itu, Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., M.A., Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, menyoroti aspek sosial, kultural, dan ekonomi dari wacana KEK Tembakau.

“Yang sering melawan tembakau justru perusahaan farmasi lewat produk vape, padahal dampaknya tidak kalah buruk,” ujarnya.

Lathoif menegaskan bahwa tembakau bukan musuh masyarakat, melainkan bagian dari sejarah dan budaya Nusantara.

“Tembakau itu bukan sekadar daun, tapi tambang emas Madura,” katanya.
Ia juga menjelaskan pentingnya pendekatan aglomerasi ekonomi dalam KEK, yakni mengumpulkan kegiatan industri dalam satu kawasan untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kontrol mutu.

“Kalau KEK ini terbentuk, bukan hanya tembakaunya yang tumbuh, tapi juga industri pendukung seperti petrokimia, pupuk khusus, dan distribusi bahan baku. Itu akan menciptakan multiplier effect besar bagi Madura,” ujar Lathoif.

Menurutnya, negara perlu berpihak pada petani dan tidak terjebak dalam perang nikotin global yang merugikan petani tembakau.

“Jangan sampai aparat negara menjadi alat perang nikotin yang justru menekan rakyatnya sendiri. Kita perlu kebijakan yang melindungi kehidupan, bukan mematikan sumber hidup rakyat,” tandasnya.

Adi Prayitno menambahkan bahwa industri rokok rakyat bukanlah kriminalitas, melainkan ekspresi ekonomi rakyat kecil.

“Kami tidak pernah merugikan negara. Justru kontribusi tembakau terhadap negara mencapai ratusan triliun. Kembalinya ke Madura hanya miliaran, dan kami tidak pernah mengeluh. Kami hanya ingin diberi ruang untuk hidup dan bekerja secara legal,” katanya.

Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura oleh KAMURA, yang sebelumnya telah melakukan audiensi dengan empat bupati Madura dan penelitian lapangan di empat kabupaten Madura. Hasil akhir naskah ini akan menjadi dasar pengusulan resmi KEK Tembakau Madura kepada pemerintah pusat.

“Bagi kami, tembakau bukan soal daun emas. Tembakau adalah tambang emas Madura—sumber kehidupan, kebanggaan, dan masa depan ekonomi rakyat,” tutup Adi Prayitno.

Artikel KAMURA Gelar Seminar di UINSA, Dorong KEK Tembakau Jadi Jalan Baru Ekonomi Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan itu disampaikan Wahab dalam diskusi publik bertajuk, “Refleksi 27 Tahun Reformasi 98: Menjaga Api Perjuangan, Melanjutkan Cita-Cita Reformasi” yang diselenggarakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Hotel NAM Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu (24/5/2025). Hadir pula dalam diskusi ini sebagai pembicara adalah Direktur Eksekutif Voxpol Centee Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago dan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.

“Stabilitas sejati, keamanan dan ketertiban masyarakat dibangun dari kinerja pemerintah yang baik dan penegakan hukum yang adil,” kata Wahab.

Dalam konteks reformasi, kondusifitas tidak boleh berarti mengekang kebebasan berekspresi, terutama bagi mahasiswa dan masyarakat sipil. Justru hukum harus menjadi penjamin agar kebebasan itu tidak berubah menjadi anarki.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kunci keberhasilan reformasi terletak pada dua hal, yakni kebangkitan nasional yang menekankan pada pentingnya persatuan seluruh elemen bangsa dan kerja-kerja konkret yang menjawab kebutuhan rakyat.

“Persatuan nasional adalah syarat utama agar agenda reformasi terus berjalan. Di sisi lain, reformasi harus diisi dengan langkah nyata. Saya sendiri mendirikan koperasi sebagai wadah pemberdayaan sosial, terutama kerabat aktivis-aktivis 98 agar mereka tidak terjebak dalam pragmatisme politik, dan tetap memiliki kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Kemandirian ekonomi, menurutnya, adalah modal penting agar gerakan tetap kritis dan tidak mudah dibeli oleh kepentingan jangka pendek. Dengan demikian, semangat reformasi tetap hidup dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam retorika.

Sementara itu, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan bahwa era reformasi membutuhkan kontrol publik yang kuat. Namun demikian, ia menekankan bahwa aksi unjuk rasa bukan satu-satunya cara memprotes kebijakan pemerintah di era reformasi. Menurutnya, ada banyak cara yang bisa dilakukan, seperti melalui musik, diskusi, dan tulisan.

“Musik bisa jadi cara melakukan kontrol dan perlawanan politik. Iwan Fals dan Slank, juga Rhoma. Kalau nggak sanggup demo, panas-panas dan harus lawan water conon, bikinlah musik, diskusi, menulis, dan baca buku,” tuturnya.

Ia mendorong mahasiswa untuk tetap kritis  terhadap pemerintah dengan catatan tidak memunculkan fitnah.

“Sampaikanlah kritik secara terbuka. Mengkritik tanpa fitnah. Yang paling penting sebagai aktivis mahasiswa adalah konsistensi adik-adik mahasiswa,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus UU ITE. Menurutnya, UU tersebut sudah sejak lama didesak untuk dihapus, tetapi justru baru dihapus di era Prabowo.

“Kita apresiasi dari pemerintahan Pak Prabowo, di era beliau UU ITE itu dicabut. Telepas itu ada hubungan atau tidak. Tetapi faktanya MK sudah mencabut,” katanya.

Ia juga menyoroti program makan bergizi gratis (MBG). Ia berharap program unggulan Prabowo itu mampu mensejahterakan bangsa.

“Mudah-mudahan MBG ini bukan untuk kepentingan semata, tapi betul-betul mensejahterakan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Artikel DPP Persaudaraan 98: Bangun Stabilitas Keamanan dengan Supremasi Hukum dan Kinerja Pemerintah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Saya kira itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan setelah Hasto ditahan KPK. Kan itu yang ditangkap oleh publik,” kata Adi Prayitno kepada wartawan, Sabtu (22/2/2025).

Menurut Adi, penahanan Hasto telah secara praktis telah mengubah sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sebelumnya misalnya Megawati memiliki hubungan cukup mesra dengan Prabowo, bahkan keduanya memiliki riwayat pertemanan yang cukup panjang,” ujarnya.

Adi menilai sejatinya para kepala daerah kader PDIP sangat ingin mengikuti retret di Magelang. Sebab, puluhan kepala daerah kader PDIP yang telah standby di Magelang dan sekitarnya.

“Kalau melihat gesture wajah kader PDIP yang terpilih jadi kepala daerah, sepertinya mereka ingin sekali ikut retret. Cuman karena ada perintah partai, menunda mereka ikut retret, mereka standby di sekitaran Magelang. Ada yang di Yogyakarta, ada yang sudah di Magelang, ada di Semarang yang dekat Magelang,” ujarnya.

Namun, Adi menilai PDIP sedang melakukan boikot atas penahanan Hasto dengan cara meminta kader-kadernya menunda berangkat ke retret yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut, kata dia, sekaligus menjadi isyarat pembangkangan.

“Setelah Hasto ditahan KPK, kemesraan, chemistry, persahabatan antara PDIP dan Gerindra seakan akan sirna karena apapun judulnya, nunda, ini kan semacam boikot terhadap retret yang merupakan andalan pemerintah Prabowo Subianto. Suka tidak suka, retret itu mencerminkan kebijakan politik pemerintah, retret suka tidak suka mencerminkan wajah Prabowo Subianto,” jelasnya.

“Kalau kemudian retret yang merupakan wajah dari Prabowo, keputusan penting pemerintah tiba-tiba ada partai yang membangkang, tiba-tiba ada partai yang mengharamkan kadernya tidak ikut retret, tentu itu menjadi sebuah sesuatu negatif dalam sebuah hubungan,” tambahnya.

Adi memandang, semestinya PDIP melakukan perlawanan secara hukum jika tak terima dengan penahanan Hasto. Menurutnya, para kepala daerah PDIP tetap mengikuti retret dengan memposisikan diri sebagai pejabat publik, bukan petugas partai.

“Secara prinsip, saya menilai retret penting. Kepala daerah PDIP mestinya memposisikan diri sebagai pejabat publik, bukan petugas partai tapi secara prinsip, apakah PDIP marah dengan Hasto ditahan perlawanannya harus melalui hukum. Bukan politik dengan memboikot semacam ini,” tegasnya.

Artikel Pengamat Nilai Penahanan Hasto Ubah Sikap Politik PDIP pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Terkait hal itu, Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan apapun rencana pemerintah layak didukung jika demi kebaikan untuk rakyat.

“Apapun yang terbaik buat bangsa dan negara mesti kita support. Termasuk opsi alternatif menu makan bergizi gratis. Apapun itu, daun kelor dan seterusnya. Termasuk soal belalang, serangga dan dan tentunya,” kata Adi dikutip dari akun Instagramnya pada Kamis (30/1/2025).

Namun begitu, Adi mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam melempar wacana terkait opsi menu program MBG. Sebab, katanya, tidak semua orang tahu terkait kandungan protein serangga dan ulat.

Dia mengatakan perlu adanya sosialiasasi dan edukasi yang massif terkait kandungan nutrisi serangga dan ulat.

“Pihak terkait makan gizi gratis mesti hati-hati memperkenalkan opsi alternatif macam belalang, dan lainnya itu. Banyak yang tak tahu bahwa serangga dan ulat kandungan protein dan gizinya bagus. Perlu edukasi dan sosialisasi yang masif. Kuncinya di situ,” ujarnya.

Menurut Adi, orang selama ini beranggapan bahwa makanan disebur bergizi jika menunya daging, telur, sayur, buah, dan lain-lain.

“Orang selama ini tahunya yang disebut makan bergizi itu macam daging, telur, ayam, sayur, susu, dan buah. Bagi banyak kalangan makanan bginian termasuk makanan mewah. Susah terjangkau,” katanya.

Makanan seperti daun kelor, serangga dan lain-lain, kata Adi, di beberapa tempat tertentu mungkin merupakan santapan biasa.

“Kalo cuma daun kelor, serangga, belalang, dan ulat ya tentu orang anggap makanan yang diasup tak ada variasinya. Begitu-bagiru aja. Makanan begini kan sudah lazim mungkin dikonsumsi banyak kalangan di berbagai tempat tertentu,” lanjutnya.

“Harapan banyak orang, makanan bergizi gratis itu menu makanannya berubah yang tak melulu itu-itu aja. Ingin hijrah ke menu wah seperti daging, susu, dan sejenisnya,” pungkasnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Pengamat Ingatkan Pemerintah Tak Asal Lempar Wacana Serangga dan Ulat Jadi Menu MBG pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Apresiasi terhadap Polri di mana secara umum mampu memitigasi situasi kamtibmas serta dinamika politik yang sangat tinggi khususnya mulai tahun 2023 sampai akhir 2024 pada tahun politik di Indonesia baik pada pilpres, pileg maupun pilkada menjadi relatif aman,” kata Adi dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu juga mengapresiasi tindakan Polri yang responsif terhadap aduan masyarakat.

“Apresiasi terhadap Polri yang senantiasa prediktif dan responsif dalam menyikapi hal-hal maupun kejadian yang menjadi atensi masyarakat,” tuturnya.

Ia berharap Polri dapat mempertahankan kinerja. Ini penting agar Korps Bhayangkara tetap dipercaya masyarakat.

“Harapan kepada Polri semoga di tahun 2025 mendatang, Polri semakin professional dan semakin dicintai masyarakat serta dapat mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik,” tutur Adi.

Artikel Pengamat Puji Kinerja Polri Sepanjang 2024 pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Sepertinya menarik kalo Jokowi bikin partai baru. Pakde punya segala-galanya. Mantan presiden dengan approval rating menjulang langit. Punya wapres, gubernur Sumut. Klaim punya loyalis dan jaringan yang katanya solid nan militan,” kata Adi Prayitno melalui akun Instagramnya pada Rabu (18/12/2024).

Ia mencontohkan sejumlah tokoh politik di Indonesia yang keluar dari partai asalnya, lalu kemudian mendirikan partai sendiri.

“Sudah banyak tokoh nasional yang bikin partai baru. Setelah tak lagi di Golkar, Prabowo Subianto bikin Gerindra, Surya Paloh bikin NasDem, dan Wiranto bikin HANURA,” bebernya.

“Arifin Panigoro bikin PDP setelah ke luar dari PDIP. Setelah tak lagi di PKS, Anis Matta dan Fahri Hamzah bikin Gelora. Amin Rais setelah tak sejalan PAN dirikan partai Ummat. Banyak lagi contoh lainnya,” sambung Adi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu mengatakan, tokoh-tokoh pendiri partai itu bukanlah mantan presiden. Sebab itu, menurutnya, Jokowi sebagai mantan presiden akan sangat mudah mendirikan partai.

“Tokoh-tokoh di atas dulunya bukan mantan presiden, bukan mantan gubernur, bukan pula mantan walikota. Hanya elit partai yang kebetulan tak lagi sejalan dengan partainya. Untuk tokoh sekelas Pakde, rasanya sangat mudah kalo cuma sekedar bikin partai baru,” ujarnya.

Adi juga menyampaikan pernah mendorong mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk untuk membuat parpol baru.

“Intinya, tokoh nasional yang punya nama besar, yang punya modal sosial, jika ingin terus berpolitik, sangat mantab jika bikin partai baru,” ucapnya.

Lebih lanjut, Adi berkata jika Jokowi memang tidak tertarik untuk berpartai, maka sebaiknya tak perlu ditarik-tarik ke partai politik tertentu.

“Kalo Pakde memang tak tertarik berpartai. Ke depan ndak perlu lagi ditarik-tarik ke partai ini itu. Jadi parte perseorangan selamanya juga pilihan. Berpartai kan ndak wajib,” pungkasnya.

Diketahui, PDIP telah secara resmi mengumumkan pemecatan Jokowi dari daftar kader. Pemecatan terhadap presiden RI dua periode itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.

Artikel Pengamat Dorong Jokowi Bikin Partai Usai Dipecat PDIP pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Apalagi, kata Adi, yang menyebabkan ongkos politik menjadi mahal adalah elite politik itu sendiri. Bahkan, mereka juga yang menyetujui tingginya anggaran politik. Baginya, tak masuk akal jika harus mengorbankan Pilkada langsung yang disebut-sebut sebagai pesta rakyat dengan alasan efisiensi anggaran.

“Siapa aktor yang bikin ongkos politik mahal? Jawabannya elit. Mereka yang borong partai dengan mahar fantastik. Mereka pula yang suka bagi-bagi uang, sembako, kerudung, rebana, aspal jalan, beras, gula, umrohin orang, sapi limosin, dan sejenisnya,” kata Adi dalam keterangannya pada Sabtu (14/12/2024).

“Elit pula yang bikin regulasi soal pemilu dan pilkada. Mereka juga yang menyetujui anggaran politik yang trilyunan itu. Termasuk mereka jualah yang memilih para komisoner pengelenggara dengan fasilitas negara kelas wahid,” lanjutnya.

Menurut Adi, elite politik hanya menjadikan rakyat sebagai gincu politik. Dia menegaskan, tak ada keterlibatan rakyat dalam urusan tingginya ongkos politik di Indonesia.

“Sama sekali tak ada peran rakyat di urusan politik mahal. Rakyat sebatas objek. Rakyat cuma bahan jualan pemanis gincu untuk dapat simpati. Rakyat ke TPS secara suka rela dengan atau tanpa dikasi apapun. Lalu, kenapa ‘pesta rakyat’ yang bakal dikorbankan?” tanyanya.

Namun demikian, ia sepakat bahwa pilkada harus dievaluasi. Tetapi bukan berarti harus mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD.

“Mengembalikan pilkada ke DPRD bukan satu-satunya solusi. Lagi pula tak ada yang jamin ongkos politik murah jika dipilih DPRD. Justeru, politik berbiaya mahal bakal geser ke elit,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu pun memberikan solusi untuk menekan agar biaya Pilkada tidak terlalu mahal.

“Solusinya begini. Tetap pilkada langsung, tapi haramkam mahar politik. Haramkan politik uang, sembako, dan logistik lainnya. Komisioner KPU ad hod saja dibentuk tiap lima tahun jelang pemilihan. Kasih anggaran minimalis. Toh kotak suaranya pakai kardus ini. Fasilitas komisioner kelas biasa saja. Siapa yang bisa eksekusi begini? Jawabannya adalah elit,” bebernya.

Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, diskursus kepala daerah dipilih DPRD bukan hal baru. Dia mengatakan diskursus itu sudah muncul sejak era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Sebagai reminder bersama, diskursus tentang kepala daerah dipilih DPRD terjadi sejak SBY jadi presiden. Bahkan sempat ada ketentuan kepala daerah dipilih dewan daerah. Tapi ketentuannya lekas dibatalkan,” ungkapnya.

Diketahui, wacana pemilihan kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota dipilih DPRD muncul kembali setelah wacana tersebut dilempar oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024).

Salah satu pertimbangannya adalah efisiensi anggaran dan tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh konstestan yang bertarung pada Pilkada.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Pengamat Sebut Elite Jadi Penyebab Ongkos Politik Mahal pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal yang sama juga disampaikan Surya Paloh terkait rencana pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno meyakini pertemuan itu akan membahas mengenai format koalisi antara kubu pemerintah dan Nasdem yang tak menyodorkan menteri.

“Itu yang sepertinya akan dibicarakan secara detail dan mendalam bagaimana sebenarnya membangun format koalisi mendukung tapi kader Nasdem tidak jadi menteri,” kata Adi Prayitno kepada wartawan pada Rabu (16/10/2024).

Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta itu melihat Prabowo hendak merangkul seluruh partai politik. Sehingga, menurutnya, pertemuan kedua tokoh tersebut akan mencari formula yang tepat untuk mengikat Nasdem dalam koalisi.

“Pada saat bersamaan Prabowo ingin merangkul seluruh pihak, merangkul seluruh partai sebisa mungkin rangkulannya berupa kader-kader terbaik mereka, kader terbaik partai seperti Nasdem juga diusulkan menjadi bagian menteri kabinet Prabowo,” ujarnya.

“Itu saya kira pasti diupayakan mencari titik temu dalam koalisinya. Artinya apa? Koalisi itu harus diikat, koalisi harus diukur dari komitmen apakah ada kader partai Nasdem yang menjadi menteri Prabowo atau tidak,” jelasnya.

Artikel Prabowo dan Surya Paloh Akan Bertemu Jelang Pelantikan, Ini Kata Pengamat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Dalam konteks Indonesia, terutama di lima tahun yang akan datang, saya kira gerakan civil society mestinya menemukan momentum politiknya yang cukup baik dan mantab,” kata Adi Prayitno dalam sebuah diskusi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Kamis (10/10/2024).

Menurut Adi, keterlibatan masyarakat sipil sangat penting sebagai penyeimbang kekuatan eksekutif maupun legislatif. Sebab, menurutnya, ada kecenderungan pemerintah mendatang didukung oleh mayoritas partai politik parlemen.

“Bahkan, semua partai itu akan diborong. Coba bisa anda bayangkan per hari ini, sudah 84 persen kekuatan politik parlemen yang sudah bergabung dengan pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, KIM Plus,”

Adi mengatakan, saat ini hanya menyisakan PDI Perjuangan yang belum menyatakan sikap politiknya apakah akan berkoalisi atau oposisi.

“Kalau PDIP at the end of the day-nya berkoalisi, bisa dipastikan oposisi di parlemen itu wassalam. Karena 100 persen kekuatan partai yang terejawantahkan melalui fraksi-fraksi di DPR tidak akan ada suara dan tidak akan ada bunyi sebagai sparing partner kritis kepada pemerintah,” ucapnya.

Sebab itu, katanya, masyarakat sipil menjadi satu-satunya harapan untuk merawat demokrasi ke depan.

“(Masyarakat sipil) harus berani, harus bersikap untuk menjadi teman yang kritis, mengingatkan kepada pemerintah, mengingatkan kepada kawan-kawan di DPR bahwa setiap langkah politik mereka harus menterjemahkan dari segala keinginan politik yang diinginkan oleh rakyat. Kan itu kuncinya,” ujarnya.

“Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang pentingnya gerakan civil society, terutama untuk mengawal proses transisi dari peralihan kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo plus di lima tahun mendatang ini sangat relevan dan momentum politiknya sudah tepat,” sambung dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Bos PPI: Jika PDIP Gabung Kabinet Prabowo, Oposisi Parlemen Wassalam pertama kali tampil pada Rilpolitik.