JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menentukan nasib bangsa ke depan. Sebab itu, mereka harus bermoral malaikat dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilpres 2024.
“Harus bermoral malaikat sebenarnya. Karena di tangan sembilan orang (hakim MK) nasib bangsa dan sengketa politik bangsa ditentukan,” kata Haedar, Sabtu (7/4/2024).
MK memiliki total sembilan hakim konstitusi dalam menangani setiap perkara. Namun, satu hakim, yakni eks Ketua MK Anwar Usman tidak dilibatkan menangani PHPU Pilpres 2024 berkait putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menyatakan Anwar melanggar kode etik terkait perkara syarat usia minimal capres-cawapres 2023.
Dengan moralitas tertinggi yang dia tekankan, seluruh hakim MK diharapkan memiliki landasan jiwa amanah, jujur, terpercaya dan bertanggung jawab dalam memutus sengketa hasil pemilu.
Haedar menegaskan PP Muhammadiyah menyerahkan sepenuhny kepada MK untuk menyelesaikan sengketa Pilpres 2024.
“Menyangkut persengketaan pemilu sepenuhnya kita serahkan dan kita dorong penyelesaiannya di MK, tidak di tempat lain,” ucapnya.
Haedar mengutarakan kepercayaan publik terhadap proses sidang sengketa pemilu yang digelar perdana pada 27 Maret 2024 merupakan sebuah harapan baru bagi MK.
Di sisi lain, dia meminta publik menghormati apa pun hasil keputusan MK manakala dalam proses persidangan seluruh hakim konstitusi telah bekerja maksimal.
“Semuanya harus menghormatinya karena apapun kan mesti akan ada keditakpuasan dalam proses sengketa, tapi di situlah platform kita berbangsa dan bernegara, ada fairness,” katanya.