NasionalPolitik

Sekjen PDIP Kritik Putusan MA yang Ubah Syarat Batas Usia Cagub-Cawagub

5363
×

Sekjen PDIP Kritik Putusan MA yang Ubah Syarat Batas Usia Cagub-Cawagub

Sebarkan artikel ini
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

JAKARTA, Rilpolitik.com – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat batas usia Cagub dan Cawagub terus menuai kritik. Salah satunya kritik datang dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, materi muatan tersebut semestinya menjadi produk DPR.

“Ya sebenarnya sikap dari rapat kerja nasional ke-lima PDIP sangat jelas terhadap berbagai kecenderungan untuk menggunakan hukum sebagai alat itu tidak dibenarkan karena fungsi legislasi itu berada di DPR,” ujar Hasto di Ende, NTT, Jumat (31/5/2024).

Hasto mengatakan DPR memiliki kedaulatan penuh untuk melakukan fungsi legislasi. Dia heran justru keputusan itu diambil lembaga yudikatif.

“Kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem politik kita seperti itu hanya ada satu lembaga di tingkat nasional. Satu badan di tingkat nasional yang punya kewenangan legislasi sehingga materi muatan tersebut harusnya menjadi produk dari DPR RI yang memegang kedaulatan dalam fungsi legislasi bukan berada di lembaga yudikatif,” katanya.

Hasto menilai hal itu sejalan pula dengan pernyataan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam pidato terkait otokritik legalisme. Ia menyinggung yang dibutuhkan Indonesia adalah demokrasi sehat bukan kekuasaan.

“Di dalam pidato Ibu Megawati Soekarnoputri itu dikatakan sebagai otokritik legalism, itulah yang dikritisi karena kita ingin membangun demokrasi yang sehat bukan demokrasi kekuasaan,” ungkapnya.

Diketahui, MA ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal tersebut mengatur usia paling rendah untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 30 tahun, dan batas usia 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Baca juga:  Pengacara Curiga Ada Cawe-cawe di Balik Munculnya Lagi Kasus Harun Masiku

Namun, melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 MA mengubah aturan yang semula usia minimal ‘terhitung sejak penetapan pasangan calon’ kemudian berubah menjadi ‘saat pelantikan’.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *