NasionalPolitik

Sebut Dalil Pemohon Tak Terbukti, KPU Minta MK Tolak Gugatan Kubu Ganjar dan Anies

5623
×

Sebut Dalil Pemohon Tak Terbukti, KPU Minta MK Tolak Gugatan Kubu Ganjar dan Anies

Sebarkan artikel ini
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Mochammad Afifuddin.

JAKARTA, Rilpolitik.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh dalil tim hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2024.

Menurut Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Mochammad Afifuddin, seluruh dalil Pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti.

“KPU melalui Kesimpulan tersebut meminta kepada YM Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan sah, benar, dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang menjadi Objek Sengketa,” kata Afifuddin kepada wartawan dalam penyerahan Kesimpulan KPU ke MK pada Selasa (16/4/2024).

Pada kesempatan ini, KPU juga menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus Tingkat Kecamatan Seluruh Indonesia. Hal tersebut sebagaimana permintaan Majelis Hakim Konstitusi pada agenda pembuktian di persidangan sebelumnya.

“Berdasarkan seluruh rangkaian persidangan PHPU Pilpres 2024, KPU meyakini bahwa YM Majelis Hakim Konstitusi akan menilai secara objektif berdasarkan keseluruhan fakta-fakta persidangan,” ucap Afifuddin.

Lebih lanjut, Afifuddin mengatakan bahwa selama proses persidangan, KPU telah memberikan jawaban yang berisi bantahan terhadap seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon baik perkara 1 maupun perkara 2. Selain itu, KPU juga telah menyerahkan sebanyak 139 alat bukti untuk 2 perkara, dengan rincian perkara 1 sebanyak 68 alat bukti dan perkara 2 sebanyak 71 alat bukti.

Alat bukti KPU tersebut, kata dia, berisi dokumen-dokumen terkait proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat, serta dokumen terkait penjelasan Sirekap sebagai alat bantu dan sarana transparansi penyelenggaraan pemilu.

KPU juga menyerahkan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pilpres 2024.

“KPU juga menghadirkan 1 ahli dan 2 saksi fakta yang menjelaskan tentang Sirekap,” tutup Afifuddin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *