Rilpolitik.com, Jakarta – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek “Uki” Prayudi menegaskan komitmen partainya untuk memperjuangkan BPJS gratis untuk seluruh rakyat Indonesia.
Uki merasa sedih dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Malang di mana ada 600 ribu lebih peserta BPJS Kesehatan dinonaktifkan pada awal Agustus 2023.
“Enam ratus ribu lebih penerima BPJS di Kab. Malang dinonaktifkan,” kata Uki sambil pasang emoji sedih melalui akun X resminya, @Uki23 pada Rabu (30/8/2023).
Uki menegaskan partainya akan menghapus sistem kepesertaan BPJS jika berhasil lolos ke Parlemen pada Pemilu 2024 mendatang. Sehingga setiap warga negara Indonesia bisa mengakses BPJS secara gratis.
“@psi_id akan terus memperjuangkan #BPJSGratis untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa sekat wilayah administrasi, agar tak ada lagi sistem kepesertaan yang membuat pelayanan menjadi berbelit dan sulit diakses oleh masyarakat,” tegas Uki.
Ia berharap, tak ada lagi rumah sakit yang melakukan diskriminasi dalam memberikan layanan kesehatan terhadap masyarakat.
“Dengan BPJS Gratis, maka setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi, gak pake ribet, dijutekin di loket dan pemanfaatan pajak menjadi lebih optimal,” tukasnya.
Informasi penonaktifan 600 ribu lebih peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur memang sempat ramai di sosial media X pada awal Agustus 2023.
Dalam surat yang beredar, sebanyak 679.721 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran daerah (PBID) di Kabupaten Malang, Jawa Timur dinonaktifkan per 1 Agustus 2023.
Dilansir Kompas.com, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Malang Roni Kurnia Hadi Permana membenarkan informasi tersebut. Menurut dia, penonaktifan peserta sesuai dengan permintaan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
“Informasinya sedang dilakukan pemutakhiran data,” jelasnya Rabu (2/8/2023).
Hampir 700.000 peserta BPJS Kesehatan itu pun dipastikan tak lagi menerima bantuan iuran per 1 Agustus 2023.
“Sudah dinonaktifkan sejak 1 agustus 2023,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang Wiyanto Wijoyo mengatakan, penonaktifan ratusan ribu peserta penerima bantuan iuran hanya bersifat sementara.
“Pemadanan data ya, sementara saja,” katanya.
Wiyanto menerangkan, bulan ini pemerintah daerah kabupaten hanya akan memasukkan nama-nama peserta yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Total peserta yang masih mendapat bantuan iuran BPJS Kesehatan tersebut, yakni sebanyak 259.000 jiwa.
“Karena pembiayaan PBID semakin besar, akibat segmen mandiri beralih ke PBID. Makanya perlu dilakukan rasionalisasi,” terang Wiyanto.
(Abn/Rilpolitik)
