Rilpolitik.com, Jakarta – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, Prof Henri Subiakto menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam atas kondisi negara yang disebutnya sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, bersikap kritis merupakan wujud profesionalitas dan rasa cinta pada Indonesia.
“Dalam keadaan seperti sekarang, aktivitas dan peran akademisi dituntut makin kritis menyampaikan pikiran dan fakta apa adanya. Itu merupakan bagian dari wujud profesionalitas dan rasa cinta pada Indonesia,” tegas Henri melalui akun X-nya, @henrysubiakto pada Jumat (10/11/2023).
Pernyataan ini dibuat setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memecat adik ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam proses pengambilan Putusan 90 yang menjadi jalan bagi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024.
Henri mengaku bangga dengan keberhasilan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang maju seperti Kereta Cepat dan kebijakan hilirisasi. Namun, katanya, kebohongan tetap tidak bisa ditolerir.
“Tidak bisa menganggap sepele pengkhianatan. Tidak bisa membiarkan perusakan terhadap MK demi kepentingan keluarga. Tidak bisa membiarkan kepercayaan rakyat yang besar lalu dimain-mainkan hnya karena sudah merasa banyak dukungan,” ujar dia.
Henri mengingatkan bahwa ketidakjujuran dapat menutupi apapun yang belum terlihat. Ketidakjujuran bisa menyembunyikan kerusakan dengan keindahan dan keberhasilan.
“Di situ kenapa kami bersikap setelah begitu lama husnudzon dan mendukung penuh kebijakan selama ini. The truth will out,” katanya.
“Biarkan yang dulunya tidak terlihat, akan terbuka satu persatu, atas kehendak Yang Maha Kuasa, lewat aktivitas rakyat yang mengawasinya, dan kecerobohan-kecerobohan pelakunya,” lanjutnya.
Henri menuturkan, usaha untuk tetap kritis ini merupakan upaya menjaga agar penguasa kembali ke jalan yang benar.
“Pelaku kekuasaan lebih hati-hati, lebih dewasa, dan tidak semena-mena,” ujarnya.
Dia menegaskan sikapnya ini lepas dari kepentingan politik dukung mendukung menjelang Pilpres 2024.
“Perlu dicatat, kekritisan yang kami lakukan bukan untuk menyokong orang yang kelewat ambisi ataupun untuk kepentingan dinasti. Kekritisan yang kami lakukan, bukan pula untuk nama-nama tokoh tertentu yang kebetulan ikut pemilu,” tegas Henri.
“Perjuangan ini diniatkan untuk masa depan bangsa kita. Menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan demokrasi yang bermartabat,” ujarnya.
(Abn/rilpolitik)
