Rilpolitik.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memberikan solusi kepada Menko Polhukam RI Mahfud MD terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.
Arsul meyakini sebagian besar umat Islam akan mendukung kebijakan pemerintah terkait pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang itu.
“Pak Menko @PolhukamRI @mohmahfudmd, arah kebijakan Pemerintah dlm soal Az-Zaytun sy yakini bisa diterima sebagian besar umat Islam,” kata Arsul melalui cuitannya pada Minggu (16/7/2023).
Menurut Arsul, pemerintah harus tegas memproses dugaan kasus hukum yang menjerat Panji Gumilang.
“Proses pidana thd PG yg patut diduga melakukan TP Penodaan Agama,” tegas Arsul.
Ia berharap tidak ada tarik-menarik kepentingan dalam proses penegakan hukum terhadap Panji Gumilang. “Selain kepentingan penegakan hukum itu sendiri,” ujarnya.
Selain proses hukum, ia juga meminta pemerintah untuk melakukan pembinaan atau mengambil alih pengelolaan Al Zaytun tanpa mengorbankan hak konstitusional santrinya.
“Melakukan “pembinaan” (apapun istilahnya, termasuk “mengambil alih” pengelolaan Ponpes-nya dg landasan hukum yg bisa dipertanggungjawabkan). Semuanya tentu tanpa mengorbankan hak konstitusional santri/murid Az-Zaytun untuk terus mendapatkan pendidikan keagamaan dan umum-nya,” tutup Arsul.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan selama ini Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang merasa nyaman dengan posisinya sehingga melakukan sejumlah dugaan tindak pidana.
“Panji Gumilang ini merasa sangat nyaman kemudian melakukan dugaan tindak pidana dan penodaan terhadap agama menurut ukuran orang umum,” kata Mahfud pada Sabtu (15/7/2023). (Abn)
