NasionalPolitik

Pengertian Nepotisme Menurut Prof Henri Subiakto

6451
×

Pengertian Nepotisme Menurut Prof Henri Subiakto

Sebarkan artikel ini
Prof Henri Subiakto.

JAKARTA, Rilpolitik.com – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Daniel Yusmic P Foekh menyebut majunya anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) bukan sebagai nepotisme. Sebab menurutnya, jabatan Wapres itu bukan ditunjuk langsung, melainkan dipilih oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Daniel saat membacakan bagian pertimbangan pada putusan MK terhadap gugatan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstirusi,  Jakarta pada Senin (22/4/2024).

Karena itu, tudingan nepotisme terhadap Jokowi dianggap tidak beralasan secara hukum.

Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR), Prof Henri Subiakto menjelaskan pengertian nepotisme berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemilu.

Henri mengaku mendapat pertanyaaan terkait pengertian nepotisme usai MK menyatakan majunya Gibran di kontestasi Pilpres 2024 bukan termasuk nepotisme.

Berikut penjelasan Henri soal pengertian nepotisme:

Ada yang nanya ke saya tentang apa sih pengertian nepotisme, kenapa MK menganggap majunya Gibran sebagai cawapres itu dikatakan bukanlah nepotisme? Benarkah membiarkan anak kandung maju ketika seorang ayah masih menjabat sebagai presiden petahana itu bukan sebuah nepotisme?

Ini aturan hukum positifnya yang pernah ada dan pernah norma UU melarang dan mengatur pengertiannya. Artinya konsep nepotisme itu ada dan dikenal dalam hukum di Indonesia. Kalaupun kemudian UU-nya diubah oleh DPR dan Pemerintah. Tapi larangan Nepotisme itu sendiri selain pernah ada di UU, masih ada juga larangan di TAP MPR tahun 1998.

Menurut UU No 8 tahun 2015 tentang “Perubahan atas UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU” di pasal 7 huruf r, disebutkan; Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, salah satunya menurut pasal 7 Ayat r: calon tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Apa yang dimaksud ada konflik kepentingan dengan petahana (itu terkait larangan nepotisme), pengertiannya ada di bagian penjelasan UU tersebut. Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Gibran dengan Jokowi itu posisinya apakah tidak masuk dalam pengertian itu? Silahkan dipahami sendiri.

Itu konsep nepotisme yang pernah dilarang untuk calon pemimpin kepala daerah dalam Pilkada. Tapi kemudian norma itu dihapus saat UU direvisi. Namun demikian, di sini konsep nepotisme itu jelas pengertiannya. Kalaupun karena kepentingan politik pasal 7 huruf r kemudian dihapus oleh Pemerintah dan DPR, itu tidak berarti nepotisme menjadi konsep yang nggak jelas dan tidak melanggar norma.

Secara legal formal UU-nya memang diubah, tapi norma pengertiannya tetap ada dan jelas. Bahkan larangan norma nepotisme tetap ada yaitu dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Artinya negeri ini masih melarang adanya nepotisme dengan pengertian yang jelas juga.

Kalau sekarang MK menganggap hubungan ayah dan anak bukanlah nepotisme sepanjang dipilih oleh rakyat, ya silahkan itulah batasan norma 5 hakim MK yang terhormat. (Yang 3 disenting opinion) Itulah warisan konsep hukum dan demokrasi yang diwariskan oleh para hakim MK yang terhormat bersama dengan penguasa negeri ini kepada anak cucu kita.

(War/rilpolitik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *