Rilpolitik.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik keras pelaksanaan proyek food estate atau lumbung pangan yang dikerjakan lintas kementerian.
Menurut Hasto, proyek tersebut telah disalahgunakan dan menjelma jadi bagian dari kejahatan lingkungan.
Ia mengatakan, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi dari kerusakan lingkungan.
Hasto mengungkapkan, proyek lumbung pangan itu telah membabat habis hutan-hutan. Ironisnya, proyek yang sedianya untuk mengatasi kriris pangan itu, justru gagal.
“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” kata Hasto pada Selasa (15/8/2023)
Program ini digagas Presiden RI Joko Widodo sejak awal kepemimpinan periode keduanya. Ia menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.
Selain itu, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.
Namun, proyek ini dianggap gagal. DPR bahkan pernah menyebutnya kacau balau.
Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.
Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan.
Belakangan, beredar soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
(Abn)
