HukumNasional

PDIP Harap PTUN Kabulkan Gugatan ke KPU

4462
×

PDIP Harap PTUN Kabulkan Gugatan ke KPU

Sebarkan artikel ini
Gayus Lumbuun.

JAKARTA, Rilpolitik.com – PDI Perjuangan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta. Pasalnya, PDIP menilai KPU melanggar hukum dalam meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024.

Sidang perdana dengan agenda persiapan pemeriksaan administrasi pun digelar hari ini, Kamis (2/5/2024) di PTUN.

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun berharap putusan PTUN nantinya menjadi dasar bagi MPR untuk tidak melantik presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Dia (MPR) akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu bisa dilaksanakan (dilantik). Kami berpendapat, ya bisa iya (dilantik) juga bisa tidak, karena, mungkin MPR tidak mau melantik, ini yang perlu di-quote,” kata Gayus di PTUN sebelum sidang digelar.

Meski demikian, jelas Gayus, pihaknya tidak berharap PTUN mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan.

Namun, PTUN diharapkan menyatakan bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum karena meloloskan Gibran. Dari dasar itu, MPR pun diharapkan mempertimbangkan ulang untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih.

“Tapi kalau di pertimbangan hakim (PTUN) menyebutkan memang (KPU)melanggar hukumnya, penguasa dengan kekuasaannya menerbitkan satu proses dengan hasil penetapan presiden dan calon wakil presiden atau wakil presiden,” ujar Gayus.

“Kalau rakyat menghendaki tidak melantik karena memang didapati diawali oleh perbuatan melanggar hukum penguasa, nah itu sangat bisa mungkin terjadi. Jadi bisa tidak dilantik,” harap eks Hakim Mahkamah Agung (MA) ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *