EkonomiNasional

PBNU Soal Tambang: Dulu Haram, Sekarang Halal

9484
×

PBNU Soal Tambang: Dulu Haram, Sekarang Halal

Sebarkan artikel ini
Nahdlatul Ulama.

JAKARTA, Rilpolitik.com – Kebijakan pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap organisasi masyarakat (ormas) keagamaan menuai kontroversi. Banyak pihak yang meragukan kemampuan ormas dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi komoditas pertambangan.

Di sisi lain, ada yang menilai IUP untuk ormas bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Seolah tak peduli dengan kontroversi yang bermunculan di ruang publik, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tetap maju mengambil kesempatan untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang.

Ormas pimpinan KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya itu hingga saat ini menjadi satu-satunya ormas keagamaan yang telah mengajukan permohonan IUP ke Kementerian Investasi.

Menurut Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, IUP untuk PBNU akan segera terbit. Dia bahkan mengatakan PBNU akan mendapatkan konsesi tambang bekas garapan anak usaha Bakrie Group, PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Gus Yahya sendiri mengungkapkan alasan PBNU mau mengelola tambang. Menurutnya, NU membutuhkan pendapatan untuk membiayai organisasi.

“Saya katakan NU nih butuh, apa pun, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi,” kata Yahya dalam konferensi pers di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Yahya mengatakan NU memiliki ribuan pesantren dan madrasah yang membutuhkan intervensi secara finansial.

PBNU Pernah Haramkan Ekploitasi Sumber Daya Alam

Jika merujuk ke belakang, PBNU sendiri ternyata pernah mengharamkan aktivitas pertambangan baik oleh perusahaan negara maupun korporasi swasta. Alasannya, kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam ini tak bisa dimaafkan secara syar’i.

Keputusan haram itu diambil PBNU melalui sidang bahtsul masail yang berlangsung di pesantren Al-Manar Azhari, Limo, Depok, pada 9-10 Mei 2015 lalu. Keputusan tersebut dibacakan oleh Rais Syuriyah PBNU KH A Ishomuddin dan KH Azizi.

Dikutip dari nuonline.or.id pada Sabtu (8/6/2024), Kiai Ishom menjelaskan, putusan haram terhadap aktivitas pertambangan ini bukan pada sisi legalitasnya, tetapi pada dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas tersebut.

“Letak keharamannya itu bukan pada sisi legalitas atau izin pemerintah, tetapi pada dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkannya,” kata Kiai Ishom saat membacakan putusan tersebut pada 10 Mei 2015 lalu.

Kiai Ishom mengatakan, perusahaan yang melakukan ekploitasi kekayaan alam di Indonesia kerap mengabaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Meskipun perusahaan negara atau swasta eksploitir itu legal, tetapi praktiknya mereka mengabaikan AMDAL,” ujarnya.

Jauh sebelum itu, tepatnya, 27 Juli 2011, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap pertambangan yang tidak ramah lingkungan.

Sejurus dengan itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat itu menyampaikan sikap setujunya terhadap fatwa MUI tersebut. Bagi Kiai Said saat itu, selain merusak alam, pertambangan juga disinyalir menjadi penyebab ketidakmakmuran rakyat yang ada di sekitarnya

Pemerintah Buka Keran Ormas Kelola Tambang

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara membuka keran bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan.

Pada perubahan tersebut, Presiden Jokowi menyisipkan pasal 83A di antara pasal 83 dan 84 yang mengatur tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK.

Pada Pasal 83A Ayat (1) dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas dan organisasi keagamaan.

(Ah/rilpolitik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *