JAKARTA, Rilpolitik.com – Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid mengusulkan Yusril Ihza Mahendra menjadi Menko Polhukam di pemerintahan baru mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Fahri menilai Yusril cocok menduduki jabatan tersebut.
“Kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau (Yursil), posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tempatnya di situ. Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya,” kata Fahri pada Kamis (23/5/2024).
Fahri kemudian bicara terkait peluang Yusril sebagai Jaksa Agung. Menurutnya, jabatan tersebut tidak cocok.
“Yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi Jaksa Agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor,” ucapnya.
Selain itu, Yusril juga terkendala aturan MK terkait Jaksa Agung yang harus terbebas dari partai politik selama 5 tahun.
“Jadi memang sangat kelihatannya tidak terlalu cocok kalau Pak Yusril jadi Jaksa Agung. Dari segi perundang-undangannya tidak mendukung, ada batasan yang memang sudah diputuskan oleh MK. Dari aspek kapasitas Pak Yusril itu harus lebih kepada bagaimana membangun sistem tata negara. Yang paling cocok untuk nahkodai itu kan ada di menko. Supaya lebih holistik. Kira-kira gitu konsep pikirnya yang bisa tereksekusi menjadi kebijakan negara dan terdukung oleh perubahan-perubahan regulasi. Itu Prof Yusril cocoknya yang kayak gitu. Karena beliau sosok besar,” jelasnya.
Namun demikian, Fahri membantah Yusril mundur demi mengejar jabatan Menko Polhukam. Menurutnya, Yusril mundur atas keinginan pribadi.
“Nggak, belum, yang tadi saya ngomong analisis saya andaikan dibutuhkan bangsa dan negara, kalau mau dibutuhkan Prabowo. Tapi mundurnya Pak Yusril itu kan keinginan beliau yang sudah 2 tahun lalu sebelum pilpres ini diselenggarakan, beliau sudah berkepentingan untuk mundur,” ujar dia.
