NasionalPolitik

Panglima TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Prof Henri: Apa Sudah Dihitung Konsekuensinya?

8595
×

Panglima TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Prof Henri: Apa Sudah Dihitung Konsekuensinya?

Sebarkan artikel ini
Foto: Instagram @renegade

JAKARTA, Rilpolitik.com – Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Prof Henri Subiakto menyoroti penggunaan kembali nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM untuk kelompok separatis teroris (KST) dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Henri mengingatkan, perlu adanya kehati-hatian dalam penggunaan istilah KKB dan OPM untuk kelompok perusuh di Papua. Sebab, hal itu terkait dengan konsekuensi politik dan diplomasi internasional.

Dia menjelaskan, jika kelompok perusuh di Papua itu disebut sebagai KKB, maka komandan operasional yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik itu adalah Kapolda di bawah pembinaan Kapolri.

“Kenapa Kapolda? Karena perusuh Papua itu disamakan dengan persoalan kriminal. Jadi KKB disamakan dengan kelompok Kriminal lain yang diurus polisi. Sehingga murni urusan kriminal dalam negeri yang harus ditangani polisi. Kalau tentara atau militer yang terlibat, hanya membantu atau di BKO kan,” jelas Henri dalam unggahannya di X dikutip rilpolitik.com pada Rabu (17/4/2024).

Sementara jika disebut OPM, lanjutnya, sama saja dengan memposisikan kelompok perusuh di Papua sebagai gerakan kelompok bangsa yang ingin merdeka karena suatu penjajahan. Hal itu, katanya, mirip dengan istilah yang dipakai Bangsa Palestina di era Yasir Arafat, yaitu Palestinian Liberation Organization (PLO).

“Jika istilah OPM yang dipakai, maka memimpin operasi penanganannya pun bukan urusan polisi, tapi Panglima TNI bersama Menhamkam,” tuturnya.

Lebih lanjut, Henri mengingatkan bahwa isu kemerdekaan bisa menjadi urusan internasional. Sebab, di PBB terdapat unit yang menangani urusan penjajahan terhadap suatu bangsa-bangsa atau kelompok minoritas yang ingin merdeka.

“Jadi dengan isu Organisasi Papua Merdeka akan jadi tema pembahasan di UN,” ujarnya.

Sebab itu, katanya, pemerintah Indonesia tidak lagi menggunakan istilah OPM terhadap kelompok pemberontak di Papua.

Dia kemudian mempertanyakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang kembali menggunakan istilah OPM.

“Apa sudah dihitung konsekuensinya,” katanya.

Henri menjelaskan, berdasar pasal 7 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, sebutan yang tepat untuk kelompok perusuh bersenjata di Papua adalah Gerakan Pemberontak Bersenjata (GPB).

“Kalau disebut Gerakan Pemberontak Bersenjata, yang nangani bukan lagi polisi tetapi Panglima Militer, yaitu Panglima Kodam dibantu Kapolda dan panglima daerah Udara dan Laut. Di bawah binaan Panglima TNI, bukan Kapolri. Namun derajad para perusuh itu naik, menjadi musuh pemerintah yang sah,” bebernya.

Henri mengatakan penting isu Papua ini didudukkan sebagai persoalan daerah, bukan nasional, apalagi persoalan internasional.

“Diposisikan sebagai konflik yang levelnya ada di daerah, yang menjadi urusan dalam negeri, bahkan urusan pemimpin di daerah. Itu tujuannya untuk mengantisipasi dampak politiknya,” ucapnya.

“Jadi semua penggunaan istilah dan bentuk operasi itu tidak bisa sembarangan. Merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bawah Menkopolhukam, dengan memperhitungkan berbagai faktor serta konsekuensi politik, supaya isu Papua tidak jadi konsumsi internasional, dan jangan sampai ada tekanan PBB terkait isu ini,” jelasnya.

Sayangnya, kata Henri, penggunaan istilah dalam praktiknya di lapangan sering tidak singkron.

“Malah sekarang yang tidak singkron menggunakan sebutan OPM adalah Panglima TNI he he he. Apakah memang sudah ada perubahan kebijakan? Kita tunggu penjelasan Pemerintah,” pungkasnya.

(War/rilpolitik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *