NasionalPolitik

PAN Sindir Parpol Tak Ikut Menangkan Prabowo, Tapi Dapat Jatah Menteri

4118
×

PAN Sindir Parpol Tak Ikut Menangkan Prabowo, Tapi Dapat Jatah Menteri

Sebarkan artikel ini
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.

JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay berbicara terkait jumlah kursi menteri yang ideal untuk partainya di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia berharap PAN mendapatkan jatah 5-6 kursi menteri.

Menurut Saleh, jumlah tersebut sangat masuk akal bagi PAN yang sudah tiga kali Pilpres mendukung Prabowo Subianto. Dia mengklaim PAN paling konsisten dan loyal mendukung Prabowo.

“Selama ini kan PAN sudah 3 periode nih kita dukungnya Pak Prabowo. Kita 2 periode kosong loh nggak dapat apa-apa mendukung, kita berada di luar pemerintahan. Kemudian kita kan konsisten nih, paling loyal dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kemungkinan besar sangat memperhatikan hal-hal seperti ini gitu,” kata Saleh di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Saleh lantas menyinggung partai politik (parpol) yang tidak pernah ikut berjuang memenangkan Prabowo justru meminta 3 jatah menteri. Namun, ia tidak merinci siapa partai yang dimaksud.

“Kemarin dalam pilpres nggak ikut tiba-tiba dapat 3, itu kan nggak tepat, bener nggak? Atau misalnya ngotot lebih banyak dapat, itu nggak tepat,” ujarnya.

“Kalau PAN itu memang sudah harus dapat mestinya dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia wajar kalau misalnya dapat, persoalannya apakah 4,5,6 diserahkan ke Pak Prabowo,” lanjutnya.

Namun demikian, Saleh memastikan pihaknya tidak akan menekan Prabowo terkait jatah kursi menteri untuk PAN. Ia juga menyebut angka-angka yang beredar terkait jatah menteri belum tepat.

“PAN tidak pernah menekan, intervensi soal itu, karena kami mengerti urusan struktur kabinet, kemudian juga urusan berapa jumlah menteri masing-masing partai, itu adalah urusan hak prerogatif presiden. Kalau kami menekan, memaksa, angka dan seterusnya, berarti kami tidak berkomitmen menegakkan hak dan kedaulatan presiden sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif itu. Sebelum Prabwo menyebut angka maka semua isu yang ada di luar tidak benar,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *