NasionalPolitik

PAN Berharap Dapat 5-6 Menteri, Ungkit Jasanya 3 Kali Pilpres Dukung Prabowo

5371
×

PAN Berharap Dapat 5-6 Menteri, Ungkit Jasanya 3 Kali Pilpres Dukung Prabowo

Sebarkan artikel ini
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.

JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay berharap partainya mendapat jatah 5-6 kursi di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Saleh awalnya merespon pernyataan politikus PAN Bima Arya yang menyebut dirinya mendapat kabar bahwa partai berlambang matahari terbit itu akan mendapat jatah 4 kursi menteri di pemerintahan baru mendatang.

Menurut Saleh, pernyataan Bima Arya itu hanyalah ungkapan harapan dan doa. Dia mengaku tak masalah dengan harapan tersebut.

“Tapi kalau doa jangan tanggung, jangan 4, kasih tahu 5, 6, itu yang masuk akal. Kalau di luar itu ya itu doa lah. Anggapannya dianggap doa, saya yakin lebih dari 4 justru. Ya kan, namanya doa,” kata Saleh.

Bagi Saleh, bukan tanpa alasan PAN bisa mendapat jatah 5-6 kursi menteri dari Prabowo. Saleh mengungkit kembali dukungan PAN terhadap pencapresan Prabowo sejak 2014 silam. Dia menyebut PAN sudah 3 periode mendukung Prabowo.

‚ÄúSelama ini kan PAN sudah 3 periode nih kita dukungnya Pak Prabowo. Kita 2 periode kosong loh nggak dapat apa-apa mendukung, kita berada di luar pemerintahan. Kemudian kita kan konsisten nih, paling loyal dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kemungkinan besar sangat memperhatikan hal hal seperti ini gitu,” jelasnya.

Hal yang salah, kata Saleh, justru ketika ada partai yang tidak mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 tetapi meminta 3 jatah menteri. Namun, ia tidak merinci siapa partai yang dimaksud.

“Yang salah itu sebetulnya, kalau kami dapat 5 itu menurut saya biasa, hal biasa, yang kurang tepat ya, bukan salah, yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat 3,” ujarnya.

“Kemarin dalam pilpres nggak ikut tiba-tiba dapat 3, itu kan nggak tepat, bener nggak? Atau misalnya ngotot lebih banyak dapat, itu nggak tepat. Kalau PAN itu memang sudah harus dapat mestinya dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia wajar kalau misalnya dapat, persoalannya apakah 4,5,6 diserahkan ke Pak Prabowo,” lanjutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *