NasionalPolitik

Pakar Ajak Publik Kritisi Berbagai Persoalan Korupsi di Indonesia

5965
×

Pakar Ajak Publik Kritisi Berbagai Persoalan Korupsi di Indonesia

Sebarkan artikel ini
Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Prof Henri Subiakto. [Tangkapan layar akun X Prof Henri]

JAKARTA, Rilpolitik.com – Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Henri Subiakto mengajak publik untuk mengkritisi berbagai persoalan korupsi yang ada di Indonesia belakangan ini.

Henri menyebut pemerintah telah membiarkan korupsi merajalela di Indonesia melalui Undang-Undang (UU) baru yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kita semua layak ikut mengkritisi keadaan. Mengkritisi pemerintah yang membiarkan korupsi makin merajalela. Mengkritisi elit penguasa yang membiarkan KPK jadi melemah dengan UU baru,” kata Henri dalam keterangannya dikutip pada Rabu (8/5/2204).

“Mengkritisi maraknya korupsi yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis kekuasaan. Mengkritisi banyaknya kasus korupsi yang jadi alat untuk ngendalikan partai politik dan politisi,” sambungnya.

Dia menyoroti indeks persepsi korupsi di Indoensia yang turun. Menurutnya, hal itu karena prilaku korup para elite dan pejabat di Indonesia.

“Sudah tak heran sekarang index korupsi pun memburuk. Sedang elit politik lebih banyak diam karena mereka juga bagian dari permasalaha,” ujarnya.

Ironisnya, lanjut Henri, kondisi buruk ini justru dianggap sebagai sesuatu yang baik oleh sebagian orang sehingga layak dilanjutkan.

“Malah keadaan seperti ini oleh sebagian orang dianggap baik hingga mau dilanjutkan. Dilanjutkan mereka yang silau dengan sesuatu yang tampak indah dan maju. Termasuk mau diteruskan oleh mereka yang menikmati keadaan dengan meningkatnya penyalahgunaan kekuasaan di berbagai aspek kehidupan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, laporan Transparency International (TI) menunjukkan, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023.

Angka tersebut stagnan dari perolehan 2022, tetapi peringkatnya justru turun. Indonesia sempat duduk di peringkat 110 pada 2022, turun ke posisi 115 pada 2023. Posisi itu sejajar dengan Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki.

(War/rilpolitik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *