Rilpolitik.com, Jakarta – DPP Partai Nasdem batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi (MTP) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri. Bedahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang sudah tiba di Bareskrim mengaku mengurungkan niatnya itu setalah mendapat telfon dari ketumnya, Surya Paloh.
Sahroni awalnya mengaku datang ke Bareskrim untuk melaporkan SBY. Laporan itu terkait ucapan SBY yang menurutnya menyebutkan bahwa Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dideklarasikan sebagai capres-cawapres pada awal September.
Sahroni membantah secara tegas pernyataan tersebut. Menurutnya, tak pernah ada kesepakatan soal itu saat pertemuan di rumah SBY di Cikeas pada 25 Agustus 2023. Dia mengaku mengikuti langsung pertemuan itu.
“Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada, tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September, jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu (saat ikut Anies bertemu SBY) adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai capres 2004,” kata Sahroni di Bareskrim Polri pada Senin (4/9/2023).
Dia mengaku ingin melapor secara pribadi. Namun, katanya, urung dilakukan karena Ketua Umum NasDem Surya Paloh melarangnya.
“Tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Saya nih sebenarnya udah siap melaporkan, tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan,” ujar Sahroni.
Diketahui, hubungan Demokrat dan Nasdem memanas setelah Surya Paloh bersama Anies Baswedan membuat kesepakatan sepihak untuk menjadikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies.
Demokrat yang berharap AHY jadi Cawapres langsung meradang dan mencabut dukungan terhadap Anies serta keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
(Abn/Rilpolitik)
