JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penyaluran subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas pada 2026. Hanya saja, pemerintah akan mengontrol penerimanya. Ia mengatakan, subsidi akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.
Secara teknis skema subsidi akan dibahas kembali setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.
“Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Bahlil mengatakan data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi kontrol utama untuk kuota subsidi.
“Nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” ujarnya.
Pendataan subsidi lewat NIK untuk LPG disebut Bahlil juga akan dimulai tahun depan. Dia meminta kesadaran untuk masyarakat mampu tak ikut mengkonsumsi LPG subsidi.
“Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah harusnya,” sebut Bahlil.
