Rilpolitik.com, Jakarta – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akhirnya mengakui dirinya yang menyuarakan ide penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Hal ini Bahlil sampaikan setelah PDI Perjuangan membongkar skenario tiga periode untuk Presiden Joko Widodo usai Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, jadi cawapres Prabowo Subianto berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia,” kata Bahlil di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).
Bahlil menegaskan ide yang ia gulirkan sebagai kesalahan dirinya dan bukan kesalahan dari pihak lain.
“Kalau ada yang salah soal penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa,” tambahnya.
Bahlil membantah pernyataan bila isu presiden tiga periode digulirkan atas perintah seseorang. Menurutnya, ide itu hanya menanggapi hasil survei di masa pandemi.
“Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi,” kata dia.
Bahlil mengatakan ide tersebut tidak perlu dikembangkan lebih lanjut jika memang dipandang tidak baik. Dia menyayangkan masih ada pihak-pihak yang menghidupkan isu tersebut.
Sebelumnya, politikus PDIP Adian Napitupulu mengungkap awal mula retaknya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP. Menurutnya, semua berawal dari adanya permintaan perpanjangan masa jabatan jadi tiga periode.
“Ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian.
Pernyataan Adian ini sempat dibantah oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani, tetapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akhirnya memperkuat pernyataan Adian bahwa memang ada skenario penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
Skenario tersebut, kata Hasto, merupakan permintaan Pak Lurah yang disuarakan lewat menteri dan beberapa ketua umum parpol. Namun, Hasto tidak menjelaskan sosok Pak Lurah yang dimaksud.
“Saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu (presiden tiga periode), saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan ‘Pak Lurah’,” kata Hasto di Jakarta, Jumat (27/10/2023).
