Rilpolitik.com, Jakarta – Menko Pokhukam Mahfud MD mengaku kaget membacara berita aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Jakarta beberapa waktu lalu.
Pembakaran bendera itu dilakukan sekelompok aktivis HMI sebagai perlawanan terhadap PDIP karena telah melaporkan Rocky Gerung ke polisi atas dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo.
“Berita di bwh ini mengagetkan. Masak, aktivis HMI membela Rocky Gerung (RG) dgn membakar bendera PDIP,” kata Mahfud MD melalui akun X resminya, @mohmahfudmd pada Senin (7/8/2023) malam.
Mahfud mengatakan tindakan sebagian aktivis HMI itu tidak layak. Ia sepakat dengan pernyataan Sekretaris Umum Korps Alumni HMI Majelis Wilayah Kalimantan Selatan Fazlur Rahman.
“Sy setuju dgn Presidium KAHMI Kalsel Fazlur Rahman bhw tindakan tsb tdk layak,” ujarnya.
Menurut Mahfud, tradisi HMI itu adu argumen, bukan bakar bendera organisasi atau partai politik.
“Membela RG blh sj, tp tradisi HMI adl adu argumen, bkn membakar bendera,” tuturnya.
Mantan Ketua Presidium KAHMI itu menilai keliru jika alasan pembakaran bendera itu untuk membela Rocky Gerung.
“Kalau membakar bendera PDIP itu alasannya krn PDIP mengadukan RG ke polisi maka alasan itu jg keliru. Bgmn kalau bendera HMI dibakar hny, misalnya, krn HMI melaporkan org ke polisi?” kata Mahfud.
Ia menyarankan kepada aktivis HMI untuk membela Rocky Gerung secara beradab, yaitu memberi bantuan hukum atau adu argumen secara terbuka.
“Adalah lbh baik seandainya mau membela RG dgn memberi bantuan hukum atau adu argumen scr terbuka,” tukasnya.
Sebelumnya, sekelompok aktivis Mahasiswa di Jakarta membakar bendera PDI Perjuangn sebagai bentuk protes ke PDIP karena melaporkan Rocky Gerung ke polisi atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi.
Aksi pembakaran bendera ini mendapat kritik dari Sekum KAHMI Kalimantan Selatan Fazlur Rahman. Menurut Fazlur, aksi tersebut dapat memperkeruh keadaan.
“Tidak elok kalau kita membakar bendera lembaga orang, akan semakin memperkeruh keadaan. Bagaimana perasaan kita kalau bendera HMI dibakar? Nah, begitu pula kader PDIP mereka bisa saja akan bereaksi,” kata Fazlur.
Fazlur menyatakan boleh saja terjadi pro dan kontra terhadap pernyataan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Dia menilai hal itu adalah bagian dari demokrasi. Namun, mengatakan, PDIP sebagai partai arogan karena menempuh jalur hukum itu sangatlah tidak tepat.
“Salah alamat, mestinya kita memberikan apresiasi karena PDIP menempuh jalur hukum karena negara kita negara hukum. Kalau pakai kekuatan massa pasti situasi akan semakin runyam,” ujar Fazlur.
Fazlur mengingatkan dalam internal PDIP sebenarnya terdapat alumni HMI. Bahkan, kader hitam hijau itu menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan.
“Ini sebagai bukti bahwa alumni HMI itu bisa diterima dan juga bersama-sama PDIP turut bertanggung jawab atas keberlanjutan demokrasi di dalam negara hukum,” kata Fazlur.
PDIP memang melaporkan Rocky Gerung ke polisi karena diduga telah menghina Presiden Joko Widodo dengan sebutan bajingan tolol.
Kini, aksi HMI bakar bendera pun juga sudah dilaporkan ke polisi Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Jakarta Pusat ke Polda Metro Jaya pada Senin (7/8/2023). (Abn)
