Rilpolitik.com, Jakarta – Publik saat ini sedang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi syarat batas usia minimal Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Gugatan ini sejak awal banyak dicurigai publik sebagai upaya memberi jalan kepada putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres.
Nama Gibran pun semakin santer disebut-sebut akan menjadi Cawapres pendamping Calon Presiden (Capres) dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Hal itu semakin memperkuat dugaan publik bahwa uji materi tersebut demi Gibran bisa berkontestasi pada Pilpres 2024. Bahkan, banyak tudingan Presiden Joko Widodo sedang berusaha membangun dinasti politik.
Pengamat politik Rustam Ibrahim menilai tudingan Jokowi mau membangun dinasti politik itu karena sikap Gibran yang sejak awal tidak secara tegas menolak jadi Cawapres.
“Seandainya Gibran dari awal menyatakan menolak jadi Cawapres, maka apapun keputusan MK publik tdk akan mengaitkannya dgn politik dinasti,” kata Rustam melalui platform X miliknya, @RustamIbrahim pada Jumat (13/10/2023).
Menurut Rustam, Gibran menjadi Cawapres pada 2024 hanya semakin membuktikan keluarga Jokowi kemaruk kekuasaan.
“@gibran_tweet Jadi cawapres sekarang hanya menunjukkan keluarga Jokowi orang-orang yang kemaruk kekuasaan,” ujarnya.
“Baru saja jadi walikota sdh mau jadi wapres,” imbuhnya.
Rustam juga menyoroti sikap Gibran yang terkesan menolak saat diminta PDI Perjuangan untuk menjadi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo. Menurutnya, alasan Gibran mau konsultasi dulu dengan keluarganya sebagai alasan yang aneh.
“Bagi saya aneh Gibran @gibran_tweet bilang mau konsultasi dulu dengan keluarga diminta jadi TPN Ganjar,” kata Rustam.
Rustam mengatakan, Gibran tidak tahu terima kasih. Padahal, Jokowi sejak awal menjadi Wali Kota Solo hingga jadi presiden 2 periode, diusung dan didukung PDIP. Bahkan, Gibran sendiri jadi Wali Kota berkat diusung PDIP.
“Bapaknya dibesarkan sampai jadi Presiden 2 periode oleh PDIP. Dia jadi walikota berkat usungan PDIP. Saat sangat dibutuhkan menolak? Tidak tahu berterima kasih & balas budi namanya,” tukasnya.
(Abn/Rilpolitik)
