JAKARTA, Rilpolitik.com – Pegiat media sosial, Jhon Sitorus menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas rusaknya demokrasi di Indonesia.
“Orang yang paling bertanggungjawab dengan rusaknya Demokrasi hari ini adalah Jokowi,” kata Jhon Sitorus dalam unggahannya di X pada Kamis (4/4/2024).
Sebab itu, Jhon menilai Mahkamah Konstitusi (MK) harus memanggil Jokowi ke sidang sengketa Pilpres 2024 untuk dimintai keterangannya.
Menurutnya, Jokowi perlu menjelaskan beberapa hal mulai dari soal lolosnya anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres hingga adanya dugaan intimidasi oleh aparat dalam Pilpres 2024.
“Jokowi harus dipanggil ke MK untuk menjelaskan sejelas-jelasnya tentang anaknya yang dipaksakan jadi Cawapres, Nepotisme, Bansos yang ugal-ugalan, upaya cawe-cawe, menteri-menterinya yang kampanye, APBN, PJ Gubernur yang terlibat hingga aparat yang terkesan melakukan intimidasi,” ujar dia.
Jhon menilai MK memiliki kemampuan untuk memanggil Presiden Jokowi. Dia menilai marwah MK lebih tinggi daripada Presiden.
“MK itu marwahnya lebih tinggi dari Presiden karena MK menguji semua proses ketatanegaraan termasuk menguji UUD yang menjadi haluan bagi Presiden saat bertugas meski MK dalam kedudukannya sebagai lembaga negara setara untuk melakukan fungsi ‘checks and balances’,” katanya.
Sebab itu, Jhon berpandangan harusnya tak ada persoalan bagi MK memanggil Presiden Jokowi untuk dimintai keterangannya dalam sengketa Pilpres 2024.
“Ini soal keberanian saja, apakah hakim MK mampu mewujudkan kedaulatan MK sebagai lembaga konstitusi atau malah lebih mengutamakan pertimbangan “gengsi” karena Presiden adl kepala negara?” pungkasnya.
(Ah/rilpolitik)
