Rilpolitik.com, Jakarta – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyoroti praktik politik dinasti Presiden Joko Widodo dalam masa pemerintahannya sebelum genap 10 tahun.
JK menyebut majunya anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024 sebagai bentuk praktik politik dinasti.
Apalagi, lanjutnya, Gibran bisa maju sebagai Cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin paman sendiri, Anwar Usman.
Praktik politik dinasti dan nepotisme ini menjadi masalah bagi demokrasi Indonesia.
JK menilai, demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan dengan baik pada pemerintahan periode pertama Jokowi pada 2014-2019 lalu.
Saat itu, JK menjabat sebagai wapres sehingga ia tahu betul tak ada masalah dalam demokrasi Indonesia.
Namun, belakangan ia menganggap ada masalah dalam demokrasi di Indonesia, sehingga sudah tepat agar masa jabatan presiden dibatasi maksimal 10 tahun.
“Pak Jokowi bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ, saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, ah, seperti tadi dikatakan (demokrasi mulai bermasalah). Karena itu benarlah konstitusi, harus 10 tahun saja pemimpin itu, jangan lebih,” kata JK di Jakarta pada Rabu (15/11/2023).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian membandingkan Jokowi dengan dua presiden sebelumnya, yakni Soekarno dan Soeharto. Menurutnya, dalam 10 tahun pemerintahan awalnya, tidak melakukan praktik politik dinasti dengan menempatkan anak-anak mereka ke tampuk kekuasaan.
Hal itu sangat kontras dengan Jokowi yang justru memajukan Gibran sebagai Cawapres saat dirinya masih menjabat sebagai presiden.
“Walaupun Tutut (Siti Hardijanti Rukmana, anak Suharto) menteri sosial beberapa bulan, tapi tidak berarti (politik dinasti), hanya menteri saja, tidak mau tampuk kekuasaan,” ujar dia.
