NasionalPolitik

Jimly Sarankan Jokowi Tak Cawe-cawe Kabinet Prabowo-Gibran: Langgar UUD 1945

5010
×

Jimly Sarankan Jokowi Tak Cawe-cawe Kabinet Prabowo-Gibran: Langgar UUD 1945

Sebarkan artikel ini
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

JAKARTA, Rilpolitik.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie merespon rencana pelibatan Presiden Joko Widodo dalam menyusun postur kabinet pemerintahan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Jimly, rencana melibatkan Jokowi dalam penyusunan kabinet pemerintahan baru harus dihentikan. Jokowi pun sebaiknya menolak untuk dilibatkan.

“Kalau ini benar, Jokowi akan dilibatkan nyusun kabinet yang akan datang, saran saya agar niat ‘baik’ ini distop & pak Jokowi harus tegas menolak,” kata Jimly melalui akun X-nya pada Sabtu (24/2/2024). Ejaan penulisan sudah diperbaiki.

Jimly khawatir cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pemerintahan baru dapat menciptakan kegaduhan baru. Sebab itu, Jokowi disarankan untuk tidak ikut campur penyusunan kabinet.

“Agar tidak nambah kegaduhan baru dalam dinamika politik yang makin tegang menuju peralihan pemerintahan baru,” ujar dia.

Selain itu, kata Jimly, cawe-cawe Presiden pada pemerintahan baru melanggar UUD 1945. “Ini jelas langgar UUD 45,” kata dia.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo mengungkapkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang akan memberikan peran yang signifikan kepada Presiden Joko Widodo dalam menentukan arah kebijakan.

Selain itu, Jokowi juga akan dilibatkan dalam penyusunan postur kabinet pemerintahan mendatang.

Menurut Drajad, pelibatan Jokowi dalam pemerintahan baru nanti tidak sebatas sampai di masa transisi saja. Sebab, Prabowo-Gibran sejak awal kampanye mengusung tema keberlanjutan.

“Saya rasa tidak ya (sampai di masa transisi), seperti yang saya sampaikan, kita melanjutkan pondasi dari capaian Pak Jokowi. Kemudian kami juga akan melanjutkan IKN, melanjutkan hilirisasi, dan sebagainya,” ujar Dradjad dalam sebuah acara televisi swasta pada Jumat (23/2/2024).

Baca juga:  Kaesang Klaim Tak Perlu Restu Jokowi Untuk Duet Dengan Anies di Pilgub DKI 2024

(Sug/rilpolitik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *