NasionalPolitik

Jhon Sitorus Kritik UU Desa: Potensi Korupsi Makin Besar dan Dinasti Politik Makin Kuat

6643
×

Jhon Sitorus Kritik UU Desa: Potensi Korupsi Makin Besar dan Dinasti Politik Makin Kuat

Sebarkan artikel ini
Pegiat media sosial Jhon Sitorus.

JAKARTA, Rilpolitik.com – Pegiat media sosial, Jhon Sitorus mengkritik keras Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 April 2024. Jhon menyebut UU tersebut berpotensi melahirkan raja-raja baru di desa yang akan merugikan bangsa ini ke depan.

“Jokowi sukses melahirkan raja-raja baru yang akan jadi Bomerang bagi Bangsa ini,” kata Jhon dalam unggahannya di X dikutip pada Jumat (3/5/2024).

Dia menyoroti perpanjangan masa jabatan kades yang melebihi masa jabatan maksimal seorang presiden, Gubernur dan Bupati.

“16 tahun masa jabatan kades bahkan melebihi 3 periode masa jabatan Presiden atau Gubernur atau Bupati,” ujar dia.

Dia melihat adanya potensi korupsi secara besar-besaran di tingkat desa hingga adanya dinasti politik.

“Potensi korupsi makin besar, potensi dinasti politik di desa makin kuat. Usaha untuk mencari pemimpin terbaik semakin terbatas hanya karena kepentingan kekuasaan dan kelompok,” katanya.

Dia pun berpendapat bahwa UU yang baru diteken beberapa waktu lalu ini perlu segera direvisi. Dia mengusulkan agar masa jabatan kades maksimal 10 tahun saja

“UU ini harus segera direvisi, bahkan kalau bisa kepala desa maksimal 10 tahun saja,” pungkasnya.

Diketahui, salah satu isu krusial dalam UU No 3 Tahun 2024 tentang Desa yaitu mengenai masa jabatan kades menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode.

Pasal 39 ayat 1 menjelaskan bahwa kepala desa memegang jabatan selama delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Adapun Pasal 39 ayat 2 mengatur bahwa masing-masing kepala desa dapat menjabat maksimal dua kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut. Dengan demikian, kepala desa dapat menjabat maksimal 16 tahun.

Meski begitu, pasal 118 menjelaskan bahwa pada saat UU ini berlaku, kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 periode sebelum UU ini berlaku masih bisa mencalonkan diri satu periode lagi.

Nantinya, kepala desa maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat terlebih dahulu menghabiskan sisa masa jabatannya sebelum kembali mencalonkan diri satu periode lagi.

“Kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai UU,” bunyi penjelasan Pasal 118 huruf c.

Masih dalam pasal 118, UU Desa yang baru juga memperpanjang masa jabatan kades yang sudah habis masa jabatannya pada awal tahun 2024.

“Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini,” bunyi pasal 118 huruf e UU Desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *