DaerahNasionalPolitik

Guru Besar UTM Sebut Madura Layak dan Mampu Jadi Provinsi Sendiri

12243
×

Guru Besar UTM Sebut Madura Layak dan Mampu Jadi Provinsi Sendiri

Sebarkan artikel ini
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Prof. Deni Setya Bagus Yuherawan. [Istimewa]

Rilpolitik.com, Madura – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Prof. Deni Setya Bagus Yuherawan menilai Madura sudah memenuhi segala persyaratan untuk menjadi provinsi sendiri, baik dari segi persyaratan dasar/kapasitas daerah maupun persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam UU Pemda.

Hal itu, katanya, berdasarkan hasil kajian secara menyeluruh oleh Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dan dukungan dari empat Bupati dan Ketua DPRD se-Madura, serta persetujuan dari Gubernur dan DPRD Jawa Timur.

“Kecuali hanya (pada) cakupan wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dan Pasal 35 ayat (4) huruf a, yang mengharuskan terdiri dari minimal 5 (lima) kabupaten/kota, sedangkan Madura saat ini terdiri dari 4 (empat) kabupaten,” kata Prof Deni kepada rilpolitik.com pada Senin (5/2/2024) malam.

Prof Deni mengatakan, Madura layak dijadikan daerah otonom baru berdasarkan hitungan penilaian teknis menurut PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pada peraturan tersebut, ada penilaian syarat teknis yang terdiri dari 11 faktor dan 35 indikator.

Penilaian atau proses skoring terhadap indikator, jelas Prof Deni, dilakukan dengan dua cara, yakni melalui metode kuota dan metode rata-rata. Metode rata-rata adalah membandingkan nilai daerah induk dan calon daerah baru terhadap rata-rata daerah selevel di sekitarnya.

“Untuk menilai calon Provinsi Madura, maka data-data tentang indikator-indikator Propinsi Madura dan Provinsi induknya yakni Jawa Timur dibandingkan dengan rata-rata nilai dari dua provinsi,” jelas dia.

“Skor totalnya berjumlah 395 dengan kategori mampu, diperoleh nilai faktor penentu untuk total nilai indikator 4 faktor utamanya, yakni: faktor kependudukan sebesar 80, faktor ekonomi 60, faktor potensi daerah 59 dan faktor kemampuan keuangan 45,” bebernya.

Sementara penilaian teknis provinsi induk, yakni Jawa Timur berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 446 masuk katagori mampu, dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 64, dan faktor kemampuan keuangan 60.

Dengan demikian, Prof Deni menegaskan calon Provinsi Madura dinyatakan layak dan mampu untuk dijadikan daerah otonom baru.

“Alasannya, pembentukan Provinsi Madura diperoleh total nilai provinsi induk (Provinsi Jawa Timur) juga masuk dalam kategori sangat mampu dengan nilai 446,” tegas dia.

Terkait syarat administratif minimal terdiri 5 kabupaten dan/atau kota, Prof Deni menyampaikan saat ini sudah ada dua strategi. Pertama, pemekaran wilayah dengan menambah satu kabupaten/kota lagi. Kedua, pengajuan Permohonan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal-Pasal UU Pemda yang menjadi kendala yuridis.

Terkait JR ke MK, tutur Prof Deni, sudah pernah dilakukan Pada tahun 2017 lalu, namun gagal. Sebab itu, ikhtiar berikutnya adalah pemekaran wilayah agar bisa mencukupi syarat  adminitratif minimal lima kabupaten dan/atau kota. “Dalam hal ini cukup membentuk 1 (satu) kabupaten/kota,” katanya.

Selain itu, kata Prof Deni, ada kesepakatan untuk legislative review, meminta DPR RI untuk melakukan amandemen UU dan/atau meminta Presiden menerbitkan Perpu.

“Ikhtiar tersebut di atas akan segera memberikan hasil jika didukung secara penuh oleh para Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Anggota DPRD, para ulama, para tokoh masyarakat, kaum cendekiawan, tokoh pemuda, serta masyarakat Madura baik yang berdomisili di Madura maupun di luar Madura,” ujarnya.

Dia meyakini masyarakat Madura mendukung penuh jika Pulau Garam itu dijadikan sebagai provinsi sendiri.

“Masyarakat Madura Insya Allah akan selalu bergerak dan bergerak menjemput dan meraih Madura sebagai Provinsi,” kata dia.

Sisi Positif Madura Jadi Provinsi

Prof Deni memaparkan sejumlah keuntungan jika Madura bisa menjadi provinsi sendiri. Pertama, dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

“Kedua, dapat lebih aktif dan mandiri dalam memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mempercepat pembangunan di seluruh bidang tanpa kehilangan jati diri kedaerahannya,” paparnya.

Ketiga, pembentukan wilayah baru ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

(Ba/rilpolitik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *