NasionalPolitik

Eks Ketua Panja RUU Pemilu Tegaskan MK Tak Bisa Adili Kecurangan Pemilu

6997
×

Eks Ketua Panja RUU Pemilu Tegaskan MK Tak Bisa Adili Kecurangan Pemilu

Sebarkan artikel ini
Gedung Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA, Rilpolitik.com – Mantan Ketua Panja Rancangan Undang-Undang (UU) Pemilu, Benny Harman menegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa menangani masalah kecurangan pemilu baik pemilihan legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres).

Pembahasan RUU Pemilu saat itu, jelas Benny, secara gamblang menyatakan bahwa kecurangan dalam setiap tahapan pileg dan pilpres bukan kewenanganan MK untuk mengadilinya.

“Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu yang saat ini berlaku saya sampaikan bahwa saat pembahasan RUU sangat terang benderang, untuk masalah kecurangan dalam setiap tahapan Pileg dan Pilpres itu tidak menjadi kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadilinya,” jelas Benny dikutip dari unggahannya di X pada Rabu (27/3/2024).

Kecurangan pada tahapan Pemilu, katanya, menjadi kewenangan penegak hukum atau Bawaslu untuk mengadilinya.

“(Kecurangan tahapan pemilu) Menjadi kewenangan penegak hukum atau Bawaslu. Untuk itu Bawaslu dibentuk,”
tutur dia.

Menurut Benny, kewenangan MK bersifat limitatif, hanya terkait dengan sengketa perselisihan hasil suara Pemilu baik Pileg maupun Pilpres.

“Maka, ketika ada indikasi kecurangan, datang lah ke Bawaslu, bawa bukti yang lengkap. Juga harus siapkan saksi di TPS untuk kawal suara. Bila Anda diam, itu tanda setuju,” ujarnya.

“Jangan sudah lewat setahun baru datang dari belakang untuk ajukan protes. Sia-sia. Itulah cara kita berdemokrasi,” pungkasnya.

Diketahui, dua paslon Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajukan gugatan ke MK.

Mereka kompak meminta MK agar Pilpres 2024 diulang dan mendiskualifikasi paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

(War/rilpolitik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *