Rilpolitik.com, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengakui PDI Perjuangan merupakan partai politik yang secara tegas menolak wacana 3 periode dan penundaan pemilu. Jansen menuturkan, PDIP bersama Demokrat bahu-membahu menolak wacana tersebut.
“Harus diakui, 2 partai yang terang benderang di depan menolak keras isu (3 periode dan penundaan Pemilu) ini dulu adalah kami: Demokrat dan PDIP. Bahu membahu kami menolak soal ini,” kata Jansen melalui platform X pada Kamis (26/10/2023).
Menurut Jansen, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki nilai yang sama terkait masa jabatan presiden.
“Itulah kemudian yang menjadi sikap, nilai-nilai dan perjuangan masing-masing partai. Menjaga soal ini tidak boleh diubah,” ujarnya.
Jansen mengatakan, masa jabatan presiden tidak boleh diubah siapapun yang menang pada Pilpres 2024 mendatang.
“Karena ini soal nilai-nilai, di mana pun posisi kita berada sekarang di Pilpres ini, soal ini harus terus kita jaga dan tidak boleh berubah. Selamanya! Entah siapapun nanti yang akan menang di Pilpres ini. Inilah bentuk jaminan kita untuk rakyat Indonesia,” kata Jansen.
Jansen menegaskan, sampai kapan pun Demokrat akan selalu menolak jika ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
“Soal pilihan Presiden sekarang kita boleh sama, namun soal nilai-nilai dan prinsip ini jika kembali mau diubah (di masa depan), pasti kita akan kembali berbeda. Pasti akan kami tolak,” tegasnya.
Dia menjelaskan, pembatasan masa jabatan presiden itu merupakan roh dari amandemen UUD 1945. Sebab itu, masa jabatan presiden tidak boleh diotak-atik lagi.
“Karena sejarah telah membuktikan, sistem presidensial ini akan menjadi sistem pemerintahan yang paling berbahaya jika di dalamnya tidak diatur pembatasan masa jabatan Presiden secara ketat,” tukasnya.
Diketahui, isu 3 periode kembali ramai menjadi pembahasan. Hal ini setelah politius PDI Perjuangan Adian Napitupulu secara blak-blakan mengatakan keretakan hubungan Presiden Joko Widodo dengan Megawati berawal dari penolakan Mega atas permintaan penambahan atau perpanjangan masa jabatan presiden.
(Abn/Rilpolitik)