NasionalPolitik

Dahnil Tuding Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo Sebagai Provokator

4974
×

Dahnil Tuding Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo Sebagai Provokator

Sebarkan artikel ini
Jubir Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan). [Tangkapan layar]

JAKARTA, Rilpolitik.com – Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menuding mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo sebagai provokator.

Hal itu disampaikan Dahnil merespon pernyataan Gatot yang menyebut akan terjadi parlemen jalanan yang dapat memunculkan kekacauan jika hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR tersumbat.

Dahnil mengatakan, rakyat sudah menentukan pilihannya di TPS pada 14 Februari 2024. Hasilnya, mayoritas dari mereka menginginkan Prabowo sebagai presiden untuk periode 2024-2029.

Sementara, Gatot, kata Dahnil, masih terus memprovokasi rakyat seolah telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

“Rakyat sudah bicara melalui TPS, dan suara Rakyat menginginkan Pak @prabowo Presiden, dan Pak Gatot ini laku provokatifnya terus dipertontonkan,” kata Dahnil melalui akun X-nya pada Minggu (25/2/2024).

“Jadi teringat masa-masa dimana Pak Prabowo tak mau mengikuti keinginan mrk namun memilih persatuan dan Islah,” sambung dia.

Eks Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan, rakyat Indonesia saat ini menginginkan persatuan dan kemajuan.

“Rakyat Indonesia mau persatuan dan ingin Indonesia bergerak maju,” tukasnya.

Sebelumnya, Gatot berkomentar terkait rencana pertemuan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi dorongan besar terjadinya hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR.

Menurut Gatot, penggunaan hak angket menjadi jalan terakhir karena meragukan mekanisme hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu.

“Ya sekarang hukum kita, Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana bisa dipercaya? Maka secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya Hak Angket itu saja,” kata Gatot.

“Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan. Bisa terjadi kekacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti. Jadi kebenaran mana yang benar terjadi,” sambung dia.

(Faw/rilpolitik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *