Netty menilai kasus tersebut tidak hanya menyisakan persoalan hukum, tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam pemulihan kesehatan korban yang membutuhkan perhatian penuh dari negara.

“Kita semua tentu mengecam tindakan kekerasan yang diduga dialami korban. Namun pada saat yang sama, perhatian kita tidak boleh berhenti pada proses hukum. Yang tidak kalah penting adalah memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan dan rehabilitasi yang optimal,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan informasi yang beredar, korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dengan gangguan mobilitas, kesulitan berbicara, gangguan penglihatan, serta berbagai luka fisik yang diduga merupakan dampak kekerasan berkepanjangan.

Menurut Netty, kondisi tersebut membutuhkan penanganan medis yang komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari perawatan fisik, rehabilitasi medik, fisioterapi, hingga pemulihan kesehatan jiwa.

“Korban diduga mengalami kekerasan dan isolasi dalam waktu yang panjang. Dampaknya bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Karena itu, layanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian utama dari proses pemulihan,” tegasnya.

Politisi PKS itu meminta Kementerian Kesehatan melalui fasilitas layanan kesehatan yang menangani korban untuk memastikan seluruh kebutuhan rehabilitasi dapat diberikan secara maksimal tanpa terkendala persoalan administratif maupun pembiayaan.

Netty juga menyoroti pentingnya pendampingan psikolog dan psikiater secara berkelanjutan. Menurutnya, pemulihan trauma tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemeriksaan awal, melainkan memerlukan proses yang panjang hingga korban mampu kembali menjalani kehidupan secara normal.

“Kesehatan mental korban harus mendapat perhatian yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Pendampingan tidak boleh berhenti setelah korban keluar dari rumah sakit, tetapi harus berlanjut sampai benar-benar pulih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Netty menilai kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat sistem deteksi dini terhadap korban kekerasan, terutama perempuan yang berada dalam situasi rentan dan terisolasi.

“Kasus yang baru terungkap setelah bertahun-tahun ini menunjukkan pentingnya jejaring perlindungan sosial dan layanan kesehatan yang lebih responsif terhadap tanda-tanda kekerasan. Jangan sampai korban harus menanggung penderitaan dalam waktu lama sebelum mendapatkan pertolongan,” katanya.

Netty berharap seluruh pihak dapat mengawal proses pemulihan korban secara serius dan memastikan hak korban atas kesehatan, keamanan, dan masa depan yang lebih baik dapat terpenuhi.

“Korban membutuhkan keadilan, tetapi juga membutuhkan kesempatan untuk pulih dan melanjutkan hidupnya. Negara harus hadir mengawal kedua hal tersebut secara bersamaan,” pungkasnya.

Artikel Netty Sebut Pemulihan Korban Penyekapan di Bandung Harus Jadi Prioritas pertama kali tampil pada Rilpolitik.

DALAM negara demokrasi, rakyat mempunyai dua peran strategis, yaitu sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui pemilu, rakyat merupakan sumber kekuasaan. Di sisi lain, rakyat menjadi objek kebijakan dan bahkan objek mobilisasi politik. Setelah pemilu usai, tidak jarang rakyat hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan. Posisi rakyat dari pemilu ke pemilu selama beberapa dekade tidak berubah, rakyat sebagai penjaja suara dan para elite politik pendulangnya.

Sejatinya, demokrasi modern dibangun di atas basis yang kokoh, yaitu prinsip fundamental bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Prinsip ini tidak hanya menjadi basis konstitusional dalam banyak negara, termasuk Indonesia, tetapi juga menjadi legitimasi utama bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 ditegaskan bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Namun, dalam praktik kehidupan politik sehari-hari, sering muncul pertanyaan mendasar: benarkah rakyat sungguh-sungguh berdaulat?

Pertanyaan tersebut penting diajukan karena realitas politik sering kali memperlihatkan adanya jurang yang lebar antara idealitas dan praktik. Rakyat memang secara formal memiliki hak memilih pemimpin, menentukan wakil-wakilnya di parlemen, serta memberikan mandat kepada pemerintah melalui mekanisme pemilu. Akan tetapi, setelah pemilu usai, tidak jarang rakyat justru kehilangan akses terhadap proses pengambilan keputusan.

Anomali Daulat Rakyat

Kekuasaan kemudian lebih banyak berada di tangan elite politik, partai, oligarki ekonomi, maupun kelompok kepentingan tertentu. Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai paradoks daulat rakyat. Di satu sisi, rakyat dinyatakan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi; di sisi lain, rakyat sering hanya menjadi objek mobilisasi politik lima tahunan. Suara rakyat dibutuhkan ketika pemilu berlangsung, tetapi aspirasi mereka kerap diabaikan ketika kebijakan publik dirumuskan. Rakyat merana tanpa suara.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak ilmuwan politik mengemukakan bahwa demokrasi kontemporer menghadapi tantangan serius berupa oligarki. Robert Michels melalui teorinya Iron Law of Oligarchy (1911) menjelaskan bahwa organisasi politik, termasuk partai politik, pada akhirnya cenderung dikuasai oleh segelintir elite. Sementara itu, Joseph Schumpeter, dalam Socialism, Capitalism and Democracy (1942), memandang demokrasi sebagai kompetisi antarelite untuk memperoleh suara rakyat daripada pemerintahan langsung oleh rakyat.

Kondisi tersebut semakin kompleks ketika kekuatan modal masuk secara dominan dalam arena politik. Biaya politik yang tinggi menyebabkan kandidat kepala daerah, anggota legislatif, bahkan calon presiden sangat bergantung pada dukungan finansial. Akibatnya, setelah terpilih, orientasi kebijakan sering kali lebih berpihak kepada para penyandang dana dibandingkan kepentingan publik yang lebih luas. Demokrasi kemudian berisiko berubah menjadi plutokrasi, yakni pemerintahan yang dikendalikan oleh pemilik modal dalam bingkai algoritma oligarki.

Paradoks lainnya tampak dalam perkembangan teknologi informasi. Era digital sejatinya membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Media sosial memungkinkan rakyat menyampaikan kritik, aspirasi, dan pengawasan terhadap pemerintah secara langsung. Namun, pada saat yang sama, ruang digital juga melahirkan disinformasi, polarisasi, politik identitas, serta manipulasi opini publik. Rakyat memang semakin bebas berbicara, tetapi belum tentu semakin berdaya dalam menentukan arah kebijakan negara.

Relasi Negara dengan Masyarakat Sipil

Dalam konteks Indonesia, paradoks daulat rakyat juga tercermin dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya masyarakat sipil yang kuat, kritis, dan independen. Organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, pers, kelompok intelektual, serta gerakan mahasiswa memiliki fungsi strategis sebagai pengontrol kekuasaan. Ketika institusi-institusi tersebut melemah atau justru terserap ke dalam lingkaran kekuasaan, maka kualitas demokrasi pun akan mengalami kemunduran. Pada titik ini, peran masyarakat sipil menjadi “penabuh alarm”.

Karena itu, kedaulatan rakyat tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai hak memilih dalam pemilu. Kedaulatan rakyat harus diwujudkan dalam bentuk partisipasi yang berkelanjutan, pengawasan publik yang efektif, keterbukaan informasi, akuntabilitas penyelenggara negara, serta keberpihakan kebijakan kepada kepentingan rakyat banyak. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan sudah sepatutnya mendapat dampak dan manfaat pembangunan yang memadai.

Demokrasi sejatinya bukan sekadar prosedur, melainkan juga substansi. Pemilu yang rutin belum tentu menghasilkan pemerintahan yang demokratis apabila kebijakan publik tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Sebaliknya, demokrasi akan menemukan maknanya apabila rakyat tidak hanya menjadi pemilih dan selanjutnya menjadi penonton, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam proses penyelenggaraan negara. Pada poin ini, pencerdasan rakyat melalui pendidikan politik oleh para pemangku kepentingan perlu menjadi agenda utama.

Pada akhirnya, paradoks daulat rakyat hanya dapat diatasi apabila seluruh komponen bangsa berkomitmen memperkuat institusi demokrasi, menegakkan supremasi hukum, memberantas korupsi, dan membangun budaya politik yang berorientasi pada kepentingan publik. Sebab, tanpa itu semua, semboyan “kedaulatan di tangan rakyat” hanya akan menjadi retorika konstitusional yang indah, tetapi jauh dari kenyataan. Jauh panggang dari api bila tidak disusun peta jalan menuju penguatan kedaulatan rakyat.

Jatinegara, 22 Juni 2026.

Artikel Paradoks Daulat Rakyat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pada awalnya, saya termasuk orang yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bukan karena saya bagian dari pemerintah. Bukan pula karena saya mendapat manfaat apa pun dari program itu.

Alasan saya sederhana. Negeri ini memiliki jutaan keluarga yang masih menghitung setiap butir beras sebelum dimasak. Program yang menjamin anak-anak mendapatkan makanan bergizi terdengar seperti kabar baik.

Saya membayangkan seorang ibu di pelosok desa yang tidak lagi terlalu khawatir ketika anaknya berangkat sekolah.

Saya membayangkan seorang ayah yang penghasilannya pas-pasan bisa sedikit bernapas lega karena negara ikut membantu memenuhi kebutuhan gizi anaknya.

Saya membayangkan program ini menjadi wajah negara yang paling manusiawi. Bukan negara yang hadir melalui baliho. Bukan negara yang hadir melalui pidato. Tetapi negara yang hadir melalui sepiring makanan.

Namun semakin hari, saya mulai memahami satu hal. Niat baik ternyata tidak cukup. Karena niat baik yang dikelola oleh sistem yang buruk sering kali berubah menjadi masalah yang jauh lebih besar.

Program yang seharusnya memberi makan anak-anak kcil justru sibuk memberi makan para pembantu presiden.

Program yang seharusnya menguatkan masa depan bangsa justru diduga menjadi ladang permainan oknum DPR.

Dan ketika kasus demi kasus mulai terungkap, rakyat kembali dihadapkan pada pertanyaan lama:

Apakah yang salah programnya? Ataukah orang-orang yang mengelilinginya?

Dalam dunia pewayangan, raksasa biasanya mudah dikenali. Tubuhnya besar. Wajahnya menyeramkan. Suaranya menggelegar.

Tetapi dalam dunia politik, raksasa justru sering tampil rapi. Mengenakan jas mahal.
Berbicara santun. Tersenyum di depan kamera. Kadang mampu menangis.

Karena itulah, saya memberi judul tulisan ini: Malaikat Berjubah Gelap. Sebab dalam kehidupan bernegara, tidak semua orang yang terlihat menyelamatkan benar-benar datang untuk menyelamatkan.

Ada yang datang membawa janji. Ada yang datang membawa harapan. Ada yang datang membawa air mata. Tetapi belum tentu membawa kebenaran.

Yang membuat saya lebih khawatir sebenarnya bukan dugaan korupsinya.

Korupsi adalah penyakit lama republik ini.
Yang membuat saya khawatir adalah ketika seorang Presiden mulai hidup terlalu jauh dari kenyataan yang dialami rakyatnya.

Sudah lama beredar cerita bahwa akses menuju Presiden sangat terbatas. Bahkan, ada kabar bahwa banyak pejabat harus melewati pintu-pintu tertentu sebelum bisa menyampaikan laporan langsung.

Saya tidak tahu sejauh mana cerita itu benar. Tetapi jika memang seorang Presiden hanya menerima laporan yang sudah dipoles, disaring, dan dipilihkan, maka itu adalah situasi yang berbahaya.

Sebab, tidak ada pemimpin yang bisa mengambil keputusan tepat jika informasi yang diterimanya tidak utuh.

Bayangkan seorang Presiden menerima laporan bahwa semuanya baik-baik saja.
Padahal, di lapangan program-programnya bermasalah.

Bayangkan, Presiden diberi kabar bahwa rakyat puas. Padahal rakyat sedang mengeluh.

Bayangkan, Presiden diyakinkan bahwa tidak ada kebakaran. Padahal asapnya sudah terlihat dari mana-mana.

Sejarah berkali-kali mengajarkan bahwa kerajaan tidak runtuh karena musuh yang kuat. Sering kali kerajaan runtuh karena para penjaga gerbang yang terlalu sibuk menyenangkan rajanya.

Di tengah badai MBG, muncul sosok baru, Nanik S. Deyang, Ketua Badan Gizi Nasional yang kini menjadi wajah baru penyelamatan MBG.

Beliau tampil di berbagai forum, podcast, dan stasiun televisi. Penuh keyakinan. Penuh optimisme. Sesekali dengan mata yang berkaca-kaca. Bahkan tak jarang dengan air mata yang mengalir.

Dan seperti biasa, air mata selalu memiliki kekuatan besar di negeri ini. Air mata bisa mengundang simpati. Air mata bisa menghapus kemarahan. Air mata bisa membuat publik berhenti bertanya.

Tetapi dalam urusan uang rakyat, air mata tidak boleh menjadi pengganti transparansi. Publik tetap berhak bertanya.

Apakah Nanik benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya?

Apakah semua persoalan ini benar-benar muncul tanpa jejak yang bisa dibaca sejak awal?

Apakah beliau hadir sebagai pembenah sistem?

Ataukah sekadar petugas pemadam kebakaran yang datang ketika rumah BGN sudah telanjur hangus?

Pertanyaan itu bukan fitnah. Justru pertanyaan itulah yang menjaga demokrasi tetap sehat. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan reputasi seseorang. Yang sedang dipertaruhkan adalah uang rakyat dan Gizi anak.

Saya sering heran melihat pejabat yang begitu takut pada kritik. Padahal kritik adalah alarm. Yang seharusnya ditakuti justru ketika tidak ada lagi yang mau mengkritik.

Karena saat rakyat diam, bisa jadi mereka sudah putus harapan. Rakyat sebenarnya tidak menuntut kesempurnaan. Mereka paham bahwa mengurus negara tidak semudah mengurus warung kopi.

Mereka paham bahwa program besar pasti memiliki masalah. Tetapi rakyat ingin kejujuran. Kalau program belum berhasil, katakan belum berhasil.

Kalau ada kesalahan, akui kesalahan.
Kalau ada mafia, bongkar mafianya.
Kalau ada koruptor, tangkap koruptornya.
Sesederhana itu.

Jangan setiap masalah dijawab dengan ancaman. Jangan setiap kritik dijawab dengan narasi. Jangan setiap kegagalan ditutupi dengan konferensi pers dan pengalihan isu. Karena rakyat hari ini mungkin tidak punya kekuasaan. Tetapi rakyat memiliki ingatan.

Dan kepada siapa pun yang terlibat dalam penyimpangan program ini, saya ingin menitipkan satu pertanyaan sederhana.

Ketika Anda menandatangani proyek BGN. Ketika Anda menghitung keuntungan. Ketika Anda membagi komisi.

Pernahkah Anda membayangkan ada anak kecil yang sedang menunggu makanan itu di sekolah?

Pernahkah Anda membayangkan ada ibu yang berdoa agar program itu benar-benar membantu anaknya tumbuh sehat?

Pernahkah Anda membayangkan bahwa uang yang Anda mainkan itu berasal dari keringat petani, nelayan, guru, buruh, dan pedagang kecil?

Jika pernah membayangkannya, lalu tetap melakukannya, maka persoalannya bukan lagi soal hukum.

Persoalannya ada di hati. Karena mencuri uang negara memang kejahatan. Tetapi mengambil hak anak-anak yang seharusnya mendapatkan masa depan yang lebih baik adalah bentuk pengkhianatan yang jauh lebih gelap.

Dan sejarah selalu mencatat satu hal:
Rakyat mungkin bisa memaafkan pejabat yang gagal. Tetapi rakyat tidak pernah benar-benar memaafkan pejabat yang mengkhianati harapan.

Maka sebelum terlalu sibuk menjadi malaikat di depan kamera, pastikan dahulu bahwa jubah yang dikenakan tidak menyimpan bayangan gelap di belakangnya.

Sebab pada akhirnya, yang akan diingat rakyat bukanlah pidato, bukan pula air mata. Melainkan keberanian untuk jujur ketika kekuasaan sedang menggoda untuk berbohong.

DISCLAIMER:
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pendangan redaksi rilpolitik.com.

Artikel MBG: Malaikat Berjubah Gelap pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Saat ini, kata Darmawan, PLN telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan pemulihan.

PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan para pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan dari pemerintah. Proses tersebut dilakukan dengan koordinasi bersama Ditjen Minerba agar pasokan batu bara berkalori menengah segera tersalurkan ke PLTU.

“Saat ini proses penyaluran medium range coal mulai mengalir pada PLTU di se-antero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN maupun milik mitra kami atau PLTU independent power producer,” kata Darmawan dalam unggahan video di Instagram @pln_id, Sabtu (20/6/2026).

Selain persoalan pasokan batu bara, pemadaman listrik bergilir juga disebabkan kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar milik perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP) yang menjadi mitra PLN.

“Dalam kondisi seperti ini kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” ujarnya.

Darmawan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Ia menegaskan PLN bekerja siang dan malam untuk memulihkan sistem kelistrikan.

“Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan yang mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Kami bekerja all out siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera terselesaikan,” tutur Darmawan.

Artikel PLN Ungkap Penyebab Pemadaman Bergilir di Pulau Jawa pertama kali tampil pada Rilpolitik.

The Indonesian government is reportedly considering the establishment of an Institute of Human Rights (Institut HAM) under the Ministry of Human Rights led by Minister Natalius Pigai. If realized, this initiative could become one of the most important institutional innovations since Reformasi. More than creating a new educational institution, it would represent a strategic investment in human rights competence as an essential element of state capacity.

Around the world, effective public administration increasingly depends on specialized expertise. Indonesia has embraced this approach through institutions such as the Immigration Polytechnic and the Corrections Polytechnic, which prepare civil servants with sector-specific competencies. The proposed Institute of Human Rights would extend this model into a field that cuts across all sectors of governance, helping ensure that public policies and state institutions consistently uphold human dignity and fundamental rights.

The Institute should therefore be viewed not merely as an educational initiative, but as part of a broader effort to embed a human rights culture within government.

Bridging Human Rights Norms and Public Policy

Indonesia possesses one of the strongest constitutional and legal foundations for human rights in Southeast Asia. The Constitution, national legislation, and international treaty commitments provide a comprehensive framework for protecting citizens’ rights. Yet the challenge has never been the absence of norms. The challenge lies in translating those norms into effective public policy.

Public officials routinely make decisions affecting land rights, indigenous communities, digital privacy, gender equality, migration, social welfare, and environmental protection. Such issues require more than legal compliance; they demand the capacity to integrate human rights principles into policymaking, implementation, and evaluation.

An Institute of Human Rights could help bridge this gap by producing civil servants equipped with competencies in policy analysis, rights-based impact assessment, conflict prevention, mediation, monitoring, and evidence-based evaluation.

The goal is not merely to create human rights specialists, but to cultivate leaders capable of integrating human rights considerations into everyday governance. In this way, human rights become a practical framework for improving public trust, policy effectiveness, and social cohesion.

Learning from Global Best Practices

International experience demonstrates that successful human rights education combines academic rigor with practical application.

The Academy on Human Rights and Humanitarian Law at American University Washington College of Law has gained international recognition for bringing together government officials, diplomats, judges, lawyers, and civil society leaders through simulations, case studies, and policy exercises that connect international standards with real-world challenges.

Likewise, the Norwegian Centre for Human Rights integrates research, policy engagement, and institutional capacity-building. Rather than functioning solely as an academic center, it actively supports governmental reforms and evidence-based policymaking.

These experiences offer an important lesson: human rights education is most effective when connected directly to the realities of governance. Indonesia’s Institute of Human Rights should therefore become both a center of learning and a platform for policy innovation.

Building a Global Network of Collaboration

The Institute’s success would depend not only on domestic support but also on strategic international partnerships.

Collaboration with institutions such as the Norwegian Centre for Human Rights and the Academy on Human Rights and Humanitarian Law could strengthen curriculum development, faculty training, research cooperation, and professional exchanges. Such partnerships would expose Indonesian practitioners to global best practices while enabling Indonesia to contribute its own experiences to international discussions on human rights and governance.

The challenges confronting governments today are increasingly complex. Digital transformation, artificial intelligence, climate change, migration, social polarization, and economic inequality all carry significant human rights implications.

To address these challenges, governments require officials capable of balancing competing interests while ensuring that development remains inclusive and equitable. An Institute of Human Rights could help institutionalize competencies in human rights impact assessment, conflict prevention, protection of vulnerable groups, evidence-based policymaking, and rights-sensitive development planning.

Strengthening such capacities is not only a normative objective; it is a practical requirement for effective governance in the twenty-first century.

A Regional and Global Center of Excellence

Indonesia’s strategic position provides an opportunity for the Institute to serve a role beyond national borders.

As the largest country in ASEAN and the world’s largest Muslim-majority democracy, Indonesia is uniquely positioned to become a regional hub for human rights education and capacity-building. The Institute could offer specialized programs for civil servants, academics, and practitioners from across Southeast Asia and the broader Global South, promoting cooperation in human rights, democratic governance, and institutional reform.

The Institute would also reinforce Indonesia’s international leadership during its Presidency of the United Nations Human Rights Council (UNHRC) in 2026. At a time when the global human rights agenda faces growing polarization and geopolitical tensions, Indonesia has an opportunity to demonstrate that dialogue, consensus- building, and capacity development remain effective pathways toward progress.

By serving as a center for research, professional training, and international cooperation, the Institute could become a lasting national platform that supports Indonesia’s diplomacy while contributing to a more inclusive and cooperative global human rights architecture.

Institutionalizing Human Rights as State Competence

The expansion of specialized civil service institutions reflects a growing recognition that effective governance requires professional expertise. Human rights should be viewed through the same lens.

Just as governments invest in expertise in diplomacy, taxation, immigration, or corrections, they must also invest in expertise in protecting human dignity and ensuring justice. Human rights are no longer peripheral concerns; they are central to the legitimacy and effectiveness of governance.

The proposed Institute of Human Rights could therefore become a cornerstone of Indonesia’s long-term efforts to strengthen democratic governance and public accountability. By combining professional education, policy research, international collaboration, and leadership development, it would help transform human rights from an abstract ideal into a practical state capability.

Ultimately, the establishment of an Institute of Human Rights is not simply about creating a new institution. It is about preparing a new generation of public leaders capable of translating constitutional values into effective public action. It is an investment in stronger governance, better public policy, and a more dignified future for all Indonesians.

Such spirit reflected at this quote, “Iura humana non solum proclamanda sunt, sed etiam instituenda.” Human rights must not only be proclaimed; they must also be institutionalized.

Artikel Toward a World-Class Institute of Human Rights in Indonesia pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kabar penangkapan tersebut disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Petrus Salestinus. Menurutnya, Roy Suryo ditangkap pagi ini sekira pukul 07.00 WIB.

“Hari ini, Jum’at 19 Juni 2026, pada sekira pukul 07.00, klien kami Roy Suryo Notodiprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan, kami juga mendapat info Tifauzia Tyassuma juga turut ditangkap,” kata Petrus kepada wartawan, Jumat.

Petrus mengaku dirinya menerima informasi penangkapan tersebut dari istri Roy Suryo.

“Klien kami Roy Suryo Notodiprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya,” tuturnya.

Sementara itu pengacara dr Tifa, Azis Yanuar mengatakan kliennya sudah dibawa ke Polda Metro Jaya.

“Informasi tersebut disampaikan langsung oleh dr Tifa. Setelah dibawa ke Polda dr Tifa menunjukkan bukti bahwa dirinya saat ini berada di lingkungan Polda Metro Jaya. Dokter Tifa tampak berada di depan laptop dan menyampaikan bahwa dirinya sedang mengikuti ujian S3 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dari suatu ruangan di Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi ini, Polda Metro Jaya menetapkan total delapan orang sebagai tersangka. Polda Metro Jaya sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap tiga tersangka.

Tiga tersangka yang proses penyidikannya telah dihentikan adalah Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar.

Sementara lima tersangka lainnya memilih melanjutkan perkara tersebut. Ada dua klaster tersangka pada kasus ini.

Tersangka di klaster pertama adalah Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, dan Rustam Effendi. Sedangkan di klaster kedua ada tersangka Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa.

Artikel Polda Metro Jaya Tangkap Roy Suryo dan Dokter Tifa pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Irma merespons evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh BGN. Bagi Irma, pembelian motor listrik tersebut mubazir lantaran rata-rata Kepala SPPG sudah memiliki kendaraan sendiri.

“Motor listrik dimanfaatkan untuk apa? Mubazir saja menurut saya, lebih baik di jual lagi saja, karena rata-rata kepala SPPG punya motor,” kata Irma kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Terkait insentif SPPG, Irma menilai besarannya tidak bisa disamaratakan, melainkan harus disesuaikan dengan beban kerja masing-masing.

“Insentif SPPG memang harus disesuaikan. Yang distribusi 3.000 dengan yang distribusi 2.500 dan yang 2.000 memang harus beda,” ujarnya.

Irma juga mendukung agar program MBG tidak menyasar sekolah-sekolah elite.

“Siswa TK, SD, SMP dan SMA di sekolah elite tidak perlu diberi MBG. Tapi untuk siswa SMA di wilayah miskin tidak apa-apa diberi MBG karena baik juga untuk meningkatkan imunitas tubuh,” tuturnya.

Ketua DPP Partai Nasdem itu juga meminta BGN mengevaluasi izin operasional SPPG yang tidak memenuhi standar. Dia menegaskan SPPG yang menggunakan bangunan sempit dan tak memungkinkan untuk direnovasi baiknya tak lagi dioperasikan.

“SPPG yang tidak memadai bangunannya yang menggunakan rumah yang pada dasarnya sempit dan tidak bisa direnovasi kanan kiri sudah seharusnya dicabut izinnya,” kata dia.

Diketahui, BGN saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap program MBG. Evaluasi dilakukan setelah tiga pimpinan BGN ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Menurut Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, salah satu hal yang menjadi sasaran evaluasi adalah besaran insentif bagi SPPG.
Dia mengatakan insentif tidak akan disamaratakan lagi sebesar Rp6 juta per hari. Dia menyebut insentif nantinya akan disesuaikan dengan jumlah penerima MBG pada masing-masing SPPG.

“Iya, iya (evaluasi insentif). Nanti itu termasuk. Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp 6 juta semua kan,” ujar Arumsari.

Terkait nasib motor listrik, dia mengatakan barang yang telah dianggarkan oleh negara semestinya bisa dimanfaatkan secara maksimal.

“Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaus kakilah, motorlah, apa, nggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu,” ujarnya.

Artikel Mubazir, Politikus Nasdem Usul Motor Listrik BGN Dijual Saja pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“B50 sesuai dengan jadwal akan diimplementasikan pada 1 Juli 2026,” tutur Bahlil.

Sebelum resmi diterapkan, pemerintah masih akan melakukan uji coba terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan penerapan BBM jenis baru tersebut.

“Mungkin satu minggu lagi saya akan melakukan rapat dengan tim uji coba. Sekarang kan kita masih terus melakukan uji coba,” ujarnya.

Menurut Bahlil, hasil uji coba B50 sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif. Sekitar 80-90% parameter pengujian telah memberikan hasil yang baik.

Bahlil menyebut, dari sisi kadar air, kualitas B50 disebut lebih baik dibandingkan biodiesel B40 yang saat ini masih digunakan.

“Sekitar 80-90% hasil uji coba, alhamdulillah baik. Bahkan kadar airnya dibandingkan dengan B40 itu lebih baik di B50. Namun, hasil akhirnya akan kami sampaikan setelah rapat evaluasi final,” ujarnya.

B50 merupakan campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50% solar, meningkat dari B40 yang saat ini berlaku. Penerapan B50 diharapkan dapat meningkatkan penyerapan sawit domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

Artikel Per 1 Juli 2026, Pemerintah Rilis BBM Jenis Baru pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Keputusan tersebut diambil terhitung sejak Senin (15/6/2026). Elza mengatakan dirinya mundur setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Asep Yusuf Somantri (AYS) selaku orang kepercayaan Sony sebagai tersangka.

Elza merasa telah dibohongi oleh Sony. Sebab, Sony ternyata diduga menerima uang secara rutin dari hasil jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan Asep.

“Pak Sony tidak jujur dan sebelum bersumpah bersih tapi info beberapa orang terutama Asep, dia menerima uang dari Asep secara rutin, bagaimana mau JC? Dan saya merasa ada yang dibuka ada yang dilindungi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).

Ia juga pesimistis Kejagung menerima permohonan Sony untuk menjadi Justice Collaborator (JC). Sebab, ada temuan penyidik soal aliran uang kepada Sony.

“Mungkin Krisna (pengacara Sony) dengan kedekatannya dengan Jampidsus dan Jamintel bisa-bisa saja Sony dapat JC, tapi dia tidak jujur dapat uang secara rutin dari Asep yang sudah tersangka saat ini,” ujarnya.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Mereka adalah eks Kepala BGN Dadan Hindayana; eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono.

Dalam perkara ini, Kejagung menemukan adanya sejumlah yayasan SPPG yang diduga terafiliasi dengan petinggi BGN. Tak hanya itu, banyak yayasan yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra MBG.

Kemudian, terdapat mark up harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG, seperti proyek pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet serta 5.400 unit televisi 75 inch.

Artikel Elza Syarief Mundur dari Pengacara Sony Sonjaya di Kasus MBG pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Mereka menyampaikan aspirasi terkait berbagai kebijakan publik yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi lebih lanjut.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan sebagai berikut:

Pertama, meminta pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menjaga efektivitas penggunaan anggaran serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Kedua, meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, termasuk penghentian sementara pelaksanaannya hingga dilakukan kajian yang komprehensif, transparan, dan akuntabel terhadap efektivitas, tata kelola, serta dampaknya bagi masyarakat.

Ketiga, menolak Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan terhadap prinsip demokrasi, kebebasan sipil, serta mekanisme pengawasan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Keempat, mendesak pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik dan melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, sehingga kepercayaan publik dapat terjaga melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan respons yang lebih baik terhadap aspirasi rakyat.

Orator aksi, Elga Aditya menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan dan penjaga nilai-nilai demokrasi.

“Jika satu suara dibungkam, maka akan ada seribu suara yang melawan. Kritik yang kami sampaikan bukanlah bentuk kebencian, melainkan tanda cinta kami kepada negeri ini. Sebab ketika pemerintah tidak lagi mau mendengar rakyatnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan,” kata Elga.

Elga meyakini bahwa kritik, perbedaan pendapat, dan partisipasi publik merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat.

“Oleh karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan, bukan sebagai ancaman terhadap pemerintahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Elga menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah awal dalam mengawal berbagai kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Mahasiswa akan terus menjalankan fungsi pengawasan sosial secara kritis, konstruktif, dan konstitusional sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi, keadilan sosial, serta kepentingan rakyat,” ucapnya.

Melalui aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, memperkuat transparansi dalam proses pengambilan kebijakan, serta menjadikan kritik publik sebagai bahan evaluasi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Artikel Gelar Aksi, Mahasiswa USM Ajukan Empat Tuntutan ke Pemerintah pertama kali tampil pada Rilpolitik.