“Pasti turunlah (harga beras pekan ini). Doakan. Pasti turun,” kata Amran, Senin (21/9/2026).

Amran mengatakan pemerintah juga telah memerintahkan Perum Bulog memperkuat pasokan beras, terutama ke jaringan ritel modern. Ia meyakini stok beras pemerintah masih mencukupi sehingga kondisi pasokan tidak seharusnya menjadi alasan kenaikan harga.

“Sudah dikirim (pasokan beras ke ritel). Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, kurang lebih 5 juta ton, 4,6 (juta stok beras Bulog) hari ini. Kita sewa gudang 2 juta ton. Udah, kita kirim. Beras aman,” ujarnya.

Berdasarkan data hingga minggu ketiga September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 18 September tercatat sekitar 4,6 juta ton. Sepanjang 2026 hingga pertengahan September, penyaluran CBP telah mencapai sekitar 2,3 juta ton melalui berbagai program intervensi.

Pemerintah juga tengah memproses tambahan kuantum SPHP beras sebesar 1 juta ton untuk daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Selain itu, bantuan pangan beras disiapkan untuk sekitar 33,4 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Amran mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat menekan harga setelah pemerintah menertibkan peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan.

“Karena (mafia beras) fortifikasi tidak main lagi kan? Masih berani main? Hilang kan (beras) fortifikasi (di ritel)?” kata Amran.

Berdasarkan data SP2KP, rata-rata harga beras medium secara nasional hingga minggu ketiga September 2026 mencapai Rp14.644 per kilogram, naik dari Rp14.534 per kilogram pada Agustus. Artinya, harga beras medium naik Rp110 per kilogram atau 0,76 persen.

Sementara itu, rata-rata harga beras premium naik dari Rp16.382 per kilogram pada Agustus menjadi Rp16.495 per kilogram hingga minggu ketiga September. Kenaikannya mencapai Rp113 per kilogram atau 0,69 persen.

Artikel Mentan Pastikan Harga Beras Turun Pekan Ini pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Mu’ti merespons keinginan Presiden Prabowo Subianto menggratiskan sekolah negeri hingga perguruan tinggi.

“Semua sekolah negeri mulai TK sampai SMA sudah gratis,” kata Mu’ti kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Pemerintah, kata Mu’ti, telah menggelontorkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah.

Tak hanya itu, lanjut dia, murid yang berasal dari keluarga tidak mampu juga mendapat Program Indonesia Pintar (PIP).

“Murid dapat dana BOS dan bagi yang berasal dari keluarga tidak mampu mendapatkan PIP,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di HUT ke-28 PAN, Jumat (18/9/2026), menyampaikan bahwa pendidikan negeri harus gratis.

Prabowo mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas terkait biaya pendidikan negeri tersebut.

“Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, anggaran untuk menggratiskan biaya pendidikan negeri akan diambil dari uang yang disita dari hasil korupsi.

“Nanti, nanti, nanti akan nanti akan ada yang bertanya. ‘Dari mana uangnya?’ Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri,” tuturnya.

Artikel Mendikdasmen Klaim Semua Sekolah Negeri Mulai TK Hingga SMA Sudah Gratis pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hak asasi manusia (HAM) bukan sekadar urusan sebuah kementerian. Ia merupakan amanat konstitusi, ukuran kualitas demokrasi, sekaligus wajah negara di hadapan rakyat dan masyarakat internasional. Karena itu, ketika kebijakan dan regulasi yang menjadi instrumen pemajuan HAM mengalami stagnasi, yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya kinerja sebuah kementerian, melainkan arah perjalanan reformasi Indonesia.

Perhatian ini menjadi relevan setelah Menteri HAM Natalius Pigai, dalam Forum Koordinasi Kebijakan HAM di Jakarta pada 17 September 2026, menyampaikan bahwa sejumlah rancangan regulasi yang diajukan Kementerian HAM belum bergerak di Kementerian Sekretariat Negara selama lebih dari delapan bulan. Menurut laporan ANTARA, sedikitnya empat draf regulasi strategis disebut masih tertahan, sementara Pigai menyebut antara lain rancangan Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan perubahan Undang-Undang HAM.

Pernyataan tersebut tentu perlu dilihat sebagai keterangan dari Menteri HAM, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh proses di Sekretariat Negara memang berhenti tanpa alasan. Dalam tata kelola pemerintahan, setiap rancangan regulasi memang memerlukan harmonisasi, pengujian substansi, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta pertimbangan hukum dan politik. Namun, jika benar suatu regulasi strategis telah tertahan selama berbulan-bulan tanpa kepastian penyelesaian, persoalan tersebut layak menjadi perhatian publik.

Mandat yang tidak boleh berhenti di atas kertas

PermenHAM Nomor 1 Tahun 2024 secara tegas menyebut bahwa Kementerian HAM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAM untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kementerian ini juga diberi fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan HAM, koordinasi, supervisi, pengawasan, pemulihan HAM, serta pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional dan daerah.

Dengan mandat sebesar itu, Kementerian HAM tentu membutuhkan instrumen hukum yang memadai. Tanpa regulasi, kebijakan akan berhenti sebagai gagasan. Program sertifikasi, penilaian kepatuhan HAM, penguatan HAM dalam birokrasi, perlindungan HAM dalam kegiatan usaha, hingga berbagai kebijakan pencegahan pelanggaran HAM tidak mungkin berjalan hanya dengan pidato dan komitmen moral.

Di sinilah pentingnya koordinasi antarlembaga negara. Sekretariat Negara bukan sekadar tempat administratif untuk meneruskan dokumen. Ia memiliki posisi penting dalam memastikan kebijakan Presiden dapat diterjemahkan menjadi instrumen hukum yang konsisten, terukur, dan dapat dilaksanakan.

Karena itu, persoalannya bukan siapa yang harus disalahkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa sebuah agenda HAM yang telah menjadi mandat pemerintahan dapat kehilangan momentum selama berbulan-bulan?

Belajar dari awal Reformasi

Sejarah awal Reformasi memberikan pelajaran penting tentang arti kecepatan politik ketika negara sedang menghadapi tuntutan perubahan.

Presiden B.J. Habibie mulai menjabat pada 21 Mei 1998. Dalam waktu yang relatif singkat, dengan anggota kabinetnya hanya 37 orang, berada di tengah krisis yang multidimensi, namun pemerintahannya menghasilkan sejumlah kebijakan penting yang membuka jalan bagi perubahan demokratis dan pemajuan HAM.

Pada 28 September 1998, misalnya, lahir UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan. Kurang dari sebulan kemudian, pada 26 Oktober 1998, disahkan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Momentum itu berlanjut pada 1999. Indonesia mengesahkan UU No. 29 Tahun 1999 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada 25 Mei 1999. Beberapa bulan kemudian, pada 23 September 1999, Presiden Habibie menandatangani UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Luar biasa, Presiden Habibie sungguh-sungguh mengurus negara, bukan mengurus diri sendiri atau mengurus partainya.

Perlu dicatat, tidak seluruh perubahan tersebut merupakan produk eksekutif semata. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan keputusan lembaga legislatif, sedangkan proses perubahan UUD 1945 melibatkan MPR. Demikian pula UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM lahir setelah masa pemerintahan Habibie, pada era Presiden Abdurrahman Wahid.

Namun, rangkaian tersebut memperlihatkan satu hal yang penting: ketika terdapat kemauan politik yang kuat, agenda reformasi hukum dapat bergerak dalam tempo yang jauh lebih cepat.

Bandingkan dengan situasi sekarang. Indonesia telah memiliki pengalaman lebih dari seperempat abad dalam membangun institusi HAM. Bahkan kini tersedia kementerian khusus yang secara eksplisit diberi mandat mengurus HAM. Karena itu, jangan sampai kapasitas kelembagaan yang semakin besar justru menghasilkan kecepatan kebijakan yang semakin lambat.

Jangan biarkan birokrasi menjadi rem Reformasi

Kita tentu tidak menghendaki regulasi dibuat secara tergesa-gesa tanpa kajian. Kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas. Tetapi kehati-hatian juga tidak boleh berubah menjadi penundaan tanpa batas waktu.

Di sinilah diperlukan mekanisme batas waktu yang transparan dalam proses pembahasan regulasi strategis. Setiap rancangan yang telah diajukan seharusnya memiliki status yang dapat dipantau: apakah sedang harmonisasi, membutuhkan perbaikan substansi, menunggu keputusan politik, atau telah siap untuk ditetapkan. Jika terdapat keberatan terhadap suatu draf, keberatan tersebut semestinya disampaikan secara tertulis dan dikembalikan kepada kementerian pengusul untuk diperbaiki.

Kebijakan HAM tidak boleh terjebak dalam apa yang pernah disebut sebagai administrative limbo—tidak ditolak, tetapi juga tidak diselesaikan.

Lebih jauh, Presiden perlu memastikan bahwa koordinasi antarkementerian tidak berubah menjadi kompetisi kewenangan. Kementerian HAM dan Kementerian Sekretariat Negara pada hakikatnya berada dalam satu pemerintahan dan bekerja untuk tujuan yang sama: membantu Presiden memenuhi amanat konstitusi.

Dari stagnasi menuju kepastian

Indonesia telah membayar mahal untuk sampai pada era Reformasi. TAP MPR tentang HAM, UU No. 39 Tahun 1999, penguatan Komnas HAM, perubahan konstitusi, dan berbagai instrumen HAM lainnya merupakan bagian dari perjalanan panjang tersebut. Reformasi hukum dan konstitusi pada awal Reformasi menjadi fondasi penting bagi penghormatan, perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan HAM di Indonesia.

Karena itu, pemajuan HAM tidak boleh mengalami backward step hanya karena regulasinya tersendat dalam mesin birokrasi. Yang dibutuhkan sekarang bukan saling menyalahkan, melainkan kepastian proses, tenggat waktu, transparansi, dan kepemimpinan politik. Jika suatu rancangan belum layak, katakan apa yang harus diperbaiki. Jika sudah layak, jangan biarkan ia menunggu tanpa kepastian.

Dalam konteks inilah saya mengingatkan tentang apa yang saya sebut sebagai “3D” dalam tata kelola HAM: Delay, Denial, dan Disaster. Delay atau keterlambatan yang berkepanjangan dapat melahirkan Denial—saling menyangkal, saling menyalahkan, dan menghindari tanggung jawab. Jika keadaan tersebut dibiarkan, pada akhirnya dapat berkembang menjadi Disaster, yakni kemunduran serius bagi agenda pemajuan, perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan HAM bagi seluruh warga negara.

Reformasi mengajarkan kita bahwa sejarah tidak selalu menunggu kesiapan birokrasi. Ada saat ketika negara harus bergerak cepat karena rakyat sedang menuntut perubahan. Kini tantangannya berbeda. Kita tidak lagi sekadar membangun institusi HAM, tetapi memastikan institusi itu mampu bekerja.

“Jika ada Delay, akan muncul Denial; jika Denial dibiarkan, dampaknya dapat menjadi Disaster bagi pemajuan, perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan HAM bagi semua warga negara.”

Pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan komitmen terhadap HAM. Yang diperlukan adalah memastikan komitmen itu bergerak—dari gagasan menjadi regulasi, dari regulasi menjadi kebijakan, dan dari kebijakan menjadi hak yang benar-benar dirasakan oleh setiap warga negara.

Public office is a public trust.” Jabatan publik adalah amanah publik, mengurus negara adalah tanggung jawab, bukan sekadar kewenangan. Karenanya, tidak boleh ada ruang bagi kelambanan menjawab kepentingan publik yang tanpa kepastian.

Artikel Ancaman Stagnasi Pemajuan HAM di Tanah Air pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Anggota DPR itu diketahui berasal dari Fraksi Partai Gerinrdra, yakni Moreno Soeprapto. Momen tersebut terekam saat Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama MIND ID pada Selasa (15/9/2026).

Dalam video tersebut, Moreno terlihat menggunakan ponsel pribadinya. Ia tampak tersenyum, tertawa, hingga menjulurkan lidah ke arah kamera. Ia juga sempat menunjukkan layar ponselnya ke arah peserta rapat.

Video itu langsung menuai kecaman publik mengenai sikap seorang anggota DPR RI saat mengikuti forum resmi.

Sebagai informasi, forum tersebut merupakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama direksi Holding BUMN Pertambangan yakni MIND ID beserta Direktur Utama seluruh Subholding, hari ini, Selasa (15/9/2026).

Terdapat 6 perusahaan yang masuk sebagai subholding MIND ID yakni PT Vale Indonesia, PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam (PTBA), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Timah.

Rapat tersebut setidaknya membahas perihal laporan hingga keluhan yang dihadapi seluruh anggota usaha MIND ID.

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin secara umum meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk menjembatani kebutuhan perusahaan dan seluruh subholding MIND ID.

“Kami perlu dukungan, Pak. Bapak kan dekat dengan pembuatan Undang-Undang. Tolong kami diberikan karpet merah, dilindungi dengan Undang-Undang, Pak,” kata Maroef.

(War/rilpolitik)

Artikel Anggota DPR RI Terekam Kamera Asyik Video Call Hingga Julurkan Lidah Saat Rapat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Sudah lama. Seingat saya lebih dari enam bulan lalu,” kata Sarmuji, Sabtu (19/9/2026).

Sarmuji mengatakan, Nusron menyampaikan secara langsung pengunduran dirinya kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

“Pak Nusron menemui langsung Ketua Umum,” tutur dia.

Ditanya alasan mundur, Sarmuji mengaku tidak mengetahui secara pasti. “Saya tidak tahu persis alasannya. Mungkin ingin fokus ke hal lain,” ujarnya.

Meski begitu, Sarmuji menyebut Nusron tetap berstatus sebagai kader Partai Golkar. “Beliau tetap menjadi anggota Golkar,” katanya.

Diketahui, Nusron Wahid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian di DPP Partai Golkar periode 2024-2029.

Nama Nusron Wahid belakangan ini menjadi sorotan publik usai KPK menangkap empat orang kepercayaannya terkait kasus dugaan suap di Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Nusron.

Keempat orang keperacayaan Nusron dan sudah menjadi tersangka KPK adalah adalah Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), Arif Sugiyanto (ARF), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).

Mereka jadi tersangka terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Artikel Nusron Wahid Disebut Sudah Lama Mundur dari Kepengurusan Golkar pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Hilangnya sikap ilmiah kepala negara dapat merusak demokrasi secara senyap namun mematikan. Pernyataan Presiden Prabowo tidak saja menyerang ilmuwan yang telah mendedikasikan diri pada ilmu untuk memecahkan aneka masalah kenegaraan,” kata Nazif dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).

Nazif menyebut pernyataan bernada umpatan di ruang publik itu bukan pertama kalinya disampaikan oleh Presiden Prabowo. “Itu menandai sikap anti-pengetahuan,” ujarnya.

Nazif menilai krisis logika ilmiah di Istana telah sampai pada level terendah dan kian membahayakan bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

“Dia tidak peduli dengan pakar dan hanya ingin rakyat tidak lapar. Padahal kemakmuran rakyat perlu ditelaah melalui data, fakta, dan kajian ilmiah. Di situlah fungsi sains dan pakar. Bukan klaim niat baik atau sumpah yang megah. Apalagi faktanya program Makan Siang Bergizi itu menimbulkan keracunan ribuan anak-anak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nazif menilai pernyataan ‘goblok’ itu telah membuat Prabowo sebagai pemimpin kehilangan dua kompetensi dasar dalam berdemokrasi, yakni mau mendengar dan punya sikap ilmiah.

“Sikap ingin tahu dan cinta ilmu pengetahuan itu diperlukan saat menentukan prioritas dan target kebijakan. Keduanya mustahil terwujud jika pejabat negara tidak cukup rendah hati untuk mau mendengar,” ujarnya.

“Politik kita selalu membayangkan kemajuan dan kehebatan bangsa menurut ukuran ekonomi, teknologi, militer, dan hal-hal monumental, tetapi hampir tidak pernah serius dalam memberantas kebodohan, hal sederhana yang sebenarnya lebih besar daripada apapun,” lanjut Nazif.

Nazif juga menilai demokrasi di Indonesia telah mengalami krisis akibat integritas elektoral, otokrasi hukum, populisme, dan peristiwa kasat mata lainnya.

“Krisis sikap ilmiah dalam menjalankan negara bisa menjadi spiral yang melahirkan masalah-masalah baru, biaya-biaya baru, dan bahkan bencana-bencana baru yang sebenarnya bisa dicegah dan tak perlu terjadi. Lapar adalah tanda perut butuh makan, namun apa tandanya jika kepala kekurangan kebijaksanaan dan pengetahuan? Itu sebabnya demokrasi butuh produsen pengetahuan-pengetahuan kritis,” katanya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026), melontarkan umpatan ‘goblok’ yang ditujukan kepada para pakar yang sering mengkritik pemerintah.

Prabowo saat itu, menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Ia tidak ingin lagi melihat ada anak-anak Indonesia yang kelaparan dan kekurangan gizi, sehingga tidak dapat bersaing dengan bangsa lain.

“Tidak ada anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah kelaparan. Tidak ada anak-anak Indonesia yang stunting, yang tidak dapat gizi. Sehingga tulangnya lemah, ototnya lemah, sel otaknya lemah, tidak bisa bersaing dengan anak-anak bangsa lain. Saya tidak ingin lihat itu,” ujarnya.

Prabowo lalu secara blak-blakan menyatakan tidak peduli dengan kritik para pakar dalam menjalankan tekadnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Ia pun mengumpat para pakar dengan sebutan ‘goblok’.

“Saya bersumpah untuk melihat Indonesia sejahtera. Itu sumpah saya. Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya, saking pinternya jadi goblok,” ucap Prabowo.

(War/rilpolitik)

Artikel Umpatan ‘Goblok’ Prabowo Dinilai Tunjukkan Sikap Antisains pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Makian itu disampaikan saat Prabowo memberikan sambutan dalam acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, pada Jumat (18/9/2026).

Prabowo mulanya menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Indonesia sejahtera. Dia mengatakan dirinya telah disumpah siap mati untuk Indonesia sejak masih berusia 18 tahun.

“Saya ingin membela bangsa saya, untuk melihat suatu saat Indonesia terhormat, rakyat Indonesia sejahtera. Tidak ada orang lapar di Indonesia. Biar tidak ada bapak dan ibu yang bingung kalau anaknya sakit,” kata Prabowo, dikutip dari Youtube PAN TV, Sabtu (19/9/2026).

Prabowo mengatakan dirinya tidak ingin melihat ada anak-anak Indonesia yang kelaparan dan kekurangan gizi, sehingga tidak dapat bersaing dengan bangsa lain.

“Tidak ada anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah kelaparan. Tidak ada anak-anak Indonesia yang stunting, yang tidak dapat gizi. Sehingga tulangnya lemah, ototnya lemah, sel otaknya lemah, tidak bisa bersaing dengan anak-anak bangsa lain. Saya tidak ingin lihat itu,” ujarnya.

Prabowo lalu secara blak-blakan menyatakan tidak peduli dengan kritik para pakar dalam menjalankan tekadnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Ia pun mengumpat para pakar dengan sebutan ‘goblok’.

“Saya bersumpah untuk melihat Indonesia sejahtera. Itu sumpah saya. Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya, saking pinternya jadi goblok,” ucap Prabowo.

Teriakan ‘Prabowo’ pun menggema dari para kader PAN dan undangan yang hadir, menyusul pernyataan tersebut. Teriakan itu sempat membuat Prabowo menghentikan sejenak pidatonya.

“Ini masalahnya kalau bicara di tengah kawan-kawan sejati. Nanti yang diulang-ulang tadi itu (ucapan goblok),” kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian mengutip surat Al Baqarah terkait fitnah. Ia menyebut ada beberapa pakar yang justru suka menebarkan fitnah.

“Tapi benar, PAN kan juga ada basis agamis ya. Kalau tidak salah ada hadist ya, yang bunyinya ‘fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan’. Ada ya? Ada? Surat Al Baqatah ayat 191. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan,” tuturnya.

“Ada beberapa pakar, saking pakarnya dia melontarkan fitnah, saudara-saudara,” imbunya.

Meski begitu, ia mengatakan dirinya tidak peduli dengan fitnah-fitnah tersebut. Ia berpesan agar para pakar menggunakan kepintarannya secara jujur.

“Tapi sudahlah, kita bangsa yang besar, bangsa yang kuat, saya pun mencatat saja. Kalau dia sadar, saya maafkan. Tapi saya ingatkan, kalau anda punya kepintaran, kalau anda punya kepakaran, jangan lupa, seorang cendekiawan itu harus jujur. Itu namanya kejujuran intelektual. Intelectual honesty. Apalagi kalian mengabdi kepada kepentingan bangsa lain,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Prabowo: Pakar dari Saking Pintarnya Jadi Goblok pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, Hermawi Taslim, setuju dengan wacana menaikkan ambang batas parlemen. Dia berpendapat bahwa ambang batas parlemen memang seharusnya naik setiap pemilu.

“Sebaiknya harus ada kenaikan PT (parliamentary threshold) dalam setiap pemilu,” kata Hermawi kepada wartawan, Sabtu (19/9/2026).

Hermawi menyebut Nasdem konsisten dengan usulan ambang batas parlemen 7 persen. Ia mengatakan usulan itu sama dengan pemilu yang berlangsung sebelumnya.

“Tawaran Nasdem konsisten seperti pemilu-pemilu sebelumnya 7 persen,” ucapnya.

Meski begitu, Hermawi menekankan jika partainya membuka diskusi dengan pihak manapun. Nasdem disebut terbuka dengan setiap usulan.

“Nasdem siap berdiskusi dengan partai lain untuk mencapai sebuah angka kesepakatan, ya terbuka untuk berdiskusi dengan sesama partai untuk mencapai sebuah angka PT yang disepakati,” kata Hermawi.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengatakan partainya sepakat ambang batas parlemen 5 persen. Kesepakatan itu telah dicapai dalam pertemuan dengan sejumlah ketum partai koalisi pemerintah beberapa waktu lalu.

“Gerindra sepakat soal PT 5%. Seperti kemarin Golkar dan PKS juga menyampaikan, saya kira itu yang kita sepakati,” kata Sugiono kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Artikel Bukan 5%, Nasdem Konsisten Usul Ambang Batas Parlemen 7% pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Prabowo, capaian tersebut merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia.

“Harga pupuk turun, tapi jumlah pupuk tambah,” kata Prabowo saat memberikan sambutan di HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, Jumat (18/9/2026).

Prabowo juga mengatakan PT Pupuk Indonesia (Persero) saat ini berhasil mencatatkan keuntungan setelah menelan kerugian terus pada periode sebelumnya.

“PT Pupuk yang dari dulu mengalami kerugian, sekarang naik keuntungannya 252%,” tegasnya.

Selama memimpin pemerintah kurang dari 2 tahun, Prabowo mengaku berhasil mengeluarkan 125 kebijakan yang baik. Kebijakan tersebut pun sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

“Gak sampai dua tahun kita sudah menghasilkan 125 kebijakan luar biasa, kalian merasakan. Pertama kali dalam sejarah Indonesia, kita bisa turunkan harga pupuk,” pungkasnya.

Artikel Prabowo Klaim Harga Pupuk Turun dan Produksi Berlimpah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Nusron menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dalam penyidikan kasus tersebut.

“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Menurut Nusron, proses hukum oleh KPK diharapkan menjadi momentum mempercepat pembenahan pelayanan di lingkungan kantor pertanahan agar tata kelola semakin baik, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.

“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor pertanahan. Saya kira itu,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai penyebutan namanya dalam perkara tersebut, Nusron menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan kepada KPK.

Ia menegaskan seluruh proses penyidikan merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Karena itu, Setiap perkembangan perkara sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan resmi dari KPK.

Kementerian ATR/BPN, lanjut Nusron, komitmen akan kooperatif selama proses penyidikan berlangsung serta mendukung langkah penegakan hukum guna memperkuat integritas pelayanan pertanahan di Indonesia.

“Kami ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai aparat penegak hukum,” katanya.

Artikel Nusron Wahid Akhirnya Nongol, Buka Suara Soal Kasus Korupsi di Kementerian ATR/BPN pertama kali tampil pada Rilpolitik.