JAKARTA, Rilpolitik.com – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon merespon ide Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jeffrie Geovanie untuk membentuk koalisi permanen yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Respon Jansen ini menjawab pertanyaan seorang warganet di media sosial X yang mempertanyakan mungkin tidaknya ide Jeffrie tersebut direalisasikan.
Menurut Jansen, ide tersebut tidak mungkin direalisasikan di Indonesia yang menganut sistem presidensial.
Dia mengatakan, dalam sistem presidensial, menjatuhkan presiden di luar Pemilu lima tahunan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
Hal itu tentu berbeda dengan sistem parlementer seperti di Malaysia yang bisa gonta-ganti perdana menteri kapan saja sesuai dengan jumlah dukungan di parlemen.
“Beda sistem Malaysia-Indonesia. Di sana parlementer, di sini Presidensial. Di sana 1 kursi saja lari malam ini, besok pagi bisa jatuh pemerintahan. Karena hilang mayoritasnya di parlemen,” kata Jansen dikutip dari akun X pribadinya, @jansen_jsp pada Sabtu (16/3/2024).
Sekalipun harus ada pemimpin koalisi, kata Jansen, maka yang berhak menjadi pemimpin adalah presiden terpilih, bukan mantan presiden.
“Jikapun ada pemimpin koalisi ya Presiden sedang menjabat saat itu. Karena kebijakan pemerintahan Presiden yang sedang menjabatlah yang akan diloloskan atau dijaga di parlemen kan,” ujar Jansen.
“Sama seperti Pak Jokowi sekarang, kan beliau centernya. Beliau pusatnya. Kalau nanti Pak Prabowo sudah jadi Presiden, menurutku ya beliaulah centernya. Beliaulah pusatnya, pimpinan dari koalisi yang dibentuk,” tambah dia.
Jansen juga menilai diksi ‘permanen’ dalam koalisi politik juga kurang pas. Sebab menurutnya, tidak ada yang permanen dalam politik.
“Soal kata ‘permanen’, dalam politik menurutku tidak ada yang permananen ya. Selama tujuannya sama, tidak harus memakai kata-kata permanen pun, akan terus berjalan bersama sampai di tujuan,” pungkasnya.
(Ah/rilpolitik)
