Rilpolitik.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah melantik Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Istana Negara pada Senin (17/7/2023).
Budi Arie jadi menkominfo menggantikan Johnny G Plate, mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, yang tersandung kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G.
Keputusan Jokowi melantik Budi Arie ini ternyata membuat Nasdem meradang. Nasdem bahkan menyebut jabatan tersebut tidak halal karena mengambil hak orang lain.
“Menkominfo diberikan ke non-Nasdem meskipun Nasdem tidak berharap lagi di posisi itu, tetapi hukumnya tetap gasab, artinya mengambil hak orang lain. Tidak halal, minimal syubhat,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendy Choirie seperti dilansir Kompas.id.
Ia menuding Jokowi selama ini memang kerap bertindak semaunya sendiri dalam memutuskan sosok yang dijadikan menteri di kabinet.
“Ya sak karep’e (terserah) Jokowi-lah. Kan dia selama ini sudah sak karep-karep’e dewe (seenaknya sendiri),” ucap Effendy.
Sementara itu, Jokowi mengungkapkan alasan penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo. Menurutnya, alasan penunjukan tersebut berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur komunikasi di sisa akhir masa jabatannya, terutama soal proyek Base Transceiver Station (BTS) yang saat ini berkasus di Kejagung.
“Kita hanya punya waktu yang sangat pendek. Satu setengah tahun kurang sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan,” ungkap Jokowi usai pelantikan.
Jokowi menginginkan proyek BTS 4G itu tetap dilanjutkan meskipun saat ini sedang bermasalah secara hukum.
“Penyelesaian hukum silahkan berjalan. Kita hormati proses hukum tapi penyelesaian BTS tetap harus berjalan karena nanti menyangkut pada pelayanan ke daerah 3T,” ujarnya.
“Jangan sampai kita sudah, sudah peristiwa hukum, BTS-nya terbengkalai ini saya gak mau, tugas beratnya di situ,” tegas Jokowi.
Jokowi juga ingin Budi bersama Wakil Menkominfo yang baru juga dilantik, Nezar Patria, mengikuti perkembangan global, khususnya kedaulatan data.
“Kita perkuat dengan wamen agar berkaitan dengan kedaulatan data yang berkaitan dengan AI frekuensi, berkaitan dengan satelit semua bisa segera dirampungkan dan di tuntaskan. Dan juga akan kita bantu lagi dengan satgas memang kita waktunya mepet sekali,” pungkasnya.