Rilpolitik.com, Jakarta – Sejumlah pihak mengkritik Presiden Joko Widodo usai mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di Istana Negara pada Selasa (5/5/2023). Jokowi dinilai terlalu cawe-cawe atau ikut campur urusan pemilihan presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Namun demikian, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, tak ada yang salah jika Jokowi cawe-cawe urusan Pilpres 2024.
“Presiden dituding negatif karena cawe-cawe urus Pilpres 2024. Apa salahnya Presiden cawe-cawe urus Pilpres 2024? dan memang harus cawe-cawe! karena itu bagian dari peran Presiden. Jadi salah besar jika cawe-cawe dianggap hal negatif, karena memang harus cawe-cawe,” kata Teddy dikutip dari akun Twitter resminya, Jumat (5/5/2023).
Teddy menjelaskan, cawe-cawe memiliki makna ikut membantu bahkan menangani pelaksanaan Pilpres 2024 agar berjalan dengan baik serta sesuai dengan rel konstitusi.
“Termasuk ikut mengarahkan siapa saja para tokoh yang punya semangat dan jiwa nasionalisme untuk berlaga di Pilpres 2024. Jadi siapapun dari para tokoh itu yang dipilih rakyat, mereka akan menjalankan tugas sesuai dengan amanat konstitusi,” ujarnya.
Jokowi, lanjut Teddy, justru memang memiliki kewajiban mengarahkan sosok-sosok yang pantas dipilih rakyat untuk melanjutkan kepemimpinannya.
“Walaupun tidak diminta oleh Partai Politik, Presiden Jokowi mempunyai kewajiban mengarahkan sosok-sosok yang bisa dipilih oleh rakyat dan ini sudah beliau lakukan 2 tahun belakangan ini. Apalagi jika diminta oleh Partai Politik, tentu lebih baik lagi. Dan saat ini, memang Partai Politik sengaja melibatkan Presiden,” paparnya.
Sebagai Presiden, kata Teddy, Jokowi tentu mendapatkan informasi intelijen yang valid, sehingga Presiden wajib cawe-cawe untuk kemaslahatan negeri ini.
“Tentu Presiden Jokowi punya kewajiban sesuai dengan sumpahnya dalam UUD 45, menghalau orang-orang yang jelas akan menjerumuskan dan merusak negeri ini untuk berkuasa,” pungkasnya.
