Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Saurlin P. Siagian mengatakan pihaknya memberikan perhatian khusus dan akan mendalami kasus meninggalnya Bambang.

Saurlin menjelaskan, pendalaman dilakukan agar Komnas HAM mendapat gambaran yang utuh terkait peristiwa tersebut.

“Komnas HAM juga memberikan perhatian khusus terhadap meninggalnya Sdr. Bambang Setiawan dalam rangkaian peristiwa tersebut. Komnas HAM menyampaikan duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan dan akan melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan meninggalnya Sdr. Bambang Setiawan,” kata Saurlin dalam keterangan resminya, Jumat (4/9/2026).

Selain melakukan pemantauan, Saurlin mengatakan Komnas HAM telah menerima pengaduan dari masyarakat terkait rangkaian peristiwa tersebut.

“Pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Komnas HAM,” ujarnya.

Saurlin menegaskan Komnas HAM terus melakukan penghimpunan informasi dari berbagai pohak dan sumber terpercaya.

“Komnas HAM telah menyusun sejumlah langkah tindak lanjut dan akan terus melakukan pendalaman dengan menghimpun informasi dari berbagai pihak dan sumber yang relevan,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Komnas HAM Turun Tangan Dalami Kematian Bambang Setiawan dalam Kericuhan 27 Agustus pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Badan Gizi Nasional (BGN) pun mengungkap penyebab keracunan tersebut. Menurut Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Ketut Sumedana, distribusi MBG oleh SPPG tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

“Itu karena ketidakdisiplinan dari pada SPPG dan pendistribusian. Jadi seharusnya itu loading 4 jam selesai dari masak langsung dibagikan. Tapi faktanya di lapangan lebih dari 4 jam,” kata Ketut kepada wartawan, Kamis (3/9/2026).

“Nah itulah yang menyebabkan keracunan, karena MBG ini kan nggak pakai pengawet. Jadi mudah dia basi. Mudah bakterinya cepat berkembang,” imbuhnya.

Ketut menuturkan BGN sudah membuat aturan pengawasan yang dilakukan sehari dua kali, yakni pukul 17.00 WIB saat bahan masakan masuk dan pukul 02.00 WIB saat proses masak.

“Kita setiap hari, dua kali sehari kita melakukan apel kesiagaan MBG, mulai dari jam 2 malam terus jam 5 sore. Karena waktu-waktu itu waktu krusial pemilihan bahan, kalau jam 5 kan sampai, masak jam 2 pagi,” ujarnya.

Meski demikian, Ketut mengatakan masih banyak petugas dan kepala SPPG yang melanggar. Selain itu, ada juga sekolah yang tidak tepat waktu dalam membagikan MBG.

“Kenyataannya masih ada di beberapa daerah orang-orang ini, anak-anak kita ini, kepala-kepala SPPG ini, termasuk PIC-PIC, termasuk ada juga sekolah-sekolah yang tidak tepat waktu dalam membagikan MBG melebihi batas waktu yang ditetapkan,” ujarnya.

Artikel Ratusan Santri di Sidoarjo Keracunan MBG, BGN Ungkap Penyebabnya pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Berdasarkan poster yang beredar, mereka membawa isu dugaan maraknya peredaran rokok ilegal di Madura. Formajatim Jabodetabek menduga ada keterlibatan oknum aparat polisi dalam memberikan perlindungan terhadap bisnis tersebut.

“Peredaran bisnis rokok ilegal di empat kabupaten se-Madura semakin massif. Dugaan kerasnya keterlibatan, pembiaran, pembekingan, bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat harus diusut tuntas! Hukum harus tegak, bukan dipermainkan,” demikian bunyi poster tersebut.

Dalam poster tersebut, Formajatim Jabodetabek secara tegas memasang foto empat gedung Polres yang ada di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Formajatim Jabodetabek mendesak agar oknum aparat yang terlibat dalam bisnis rokok ilegal ditangkap, dicopot, dan diproses hukum.

Korlap Aksi, Saifur Rohman membenarkan keberadaan poster tersebut dan memastikan bahwa aksi digelar siang ini di Mabes Polri.

“Jadi,” kata Saifur Rohman singkat saat dikonfirmasi rilpolitik.com terkait jadi tidaknya aksi.

Saifur lalu mengirimkan surat pemberitahuan aksi yang dikirimkan Formajatim ke Dir Intelkam Polda Metro Jaya tertanggal 1 September 2026. Dalam surat tersebut tertulis jumlah massa yang akan turun sebanyak 120 orang.

Ada lima tuntutan yang akan disampaikan massa dalam kegiatan demonstrasi tersebut sebagai berikut:

1. Mendesak Mabes Polri dan Divisi Propam Polri untuk segera memeriksa dan mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum aparat di empat kabupaten Polres se-Madura dalam praktik peredaran bisnis rokok ilegal.

2. Menuntut Kapolri segera membentuk tim investigasi khusus guna membongkar dugaan adanya oknum aparat di empat kabupaten Polres se-Madura yang terlibat sebagai pelindung, pembeking, atau pihak yang melakukan pembiaran terhadap jaringan bisnis rokok ilegal di Pulau Madura.

3. Mendesak Polda Jawa Timur untuk segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan, pembiaran, maupun pembekingan oknum aparat kepolisian dalam praktik peredaran bisnis rokok ilegal di wilayah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

4. Kami meminta Kapolri mencopot dan memproses hukum setiap oknum aparat yang diduga terbukti terlibat dalam praktik, perlindungan, pembekingan, atau penyalahgunaan wewenang terkait bisnis rokok ilegal setiap wilayah kabupaten se-Madura.

5. Mendesak Polda Jawa Timur membuka hasil pemeriksaan dan audit secara transparan kepada publik sebagai bentuk komitmen Polri dalam membersihkan institusinya dari dugaan keterlibatan oknum dalam praktik bisnis rokok ilegal di Madura.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Formajatim Bawa Isu Rokok Ilegal Madura ke Mabes Polri, Duga Ada Keterlibatan Oknum Polisi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Habib Bahar di hadapan para jemaahnya sebagaimana dalam video yang beredar di media sosial, dilihat rilpolitik.com, Kamis (3/9/2026).

Mulanya, Habib Bahar mengaku sudah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, terkait kematian Bambang yang ramai dikaitkan dengan oknum GRIB.

Dalam pembicaraan tersebut, kata Habib Bahar, Hercules membantah GRIB Jaya terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap Bambang yang berujung kematian itu. Hercules mengaku GRIB tidak berada di lokasi saat pengeroyokan tersebut terjadi.

“Saya punya hubungan yang baik dengan saudara Bapak H. Hercules. Hubungan saya baik, saudara-saudara. Hubungan saya bagus. Makanya kemarin saya telepon-teleponan mengenai masalah (kematian Bambang) ini. Dan tetap tidak mengakui bahwasanya itu bukan anak-anak GRIB. Karena mereka alasannya ada di Jakarta Pusat, ada di Slipi, sedangkan kejadiannya ada di Pejompongan,” tutur Habib Bahar.

Pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu pun mempertanyakan pelaku sebenarnya kasus tersebut. Menurutnya, polisi harus bisa mengungkap kasus kematian Bambang demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Jikalau ormas GRIB tidak mengakui bahwasanya anak buanya atau anggotanya, oknum-oknum GRIB yang menganiaya Pak Bambang sampai meninggal dunia, kalau nggak ngaku, terus siapa? Berarti polisi dong pelakunya? Berarti pelakunya polisi? Makanya jangan sampai kepercayaan rakyat hilang,” ujarnya.

Sebab itu, kata dia, polisi harus bergerak cepat dan tegas mengusut kasus tersebut secara transparan.

“Makanya polisi harus transparan. Tindak cepat, tegas, dan transparan. Jangan kita sepelekan satu nyawa, saudara-saudara,” ucap dia.

Habib Bahar menegaskan dirinya tidak gentar berhadapan dengan siapa pun, termasuk preman. Ia bahkan menantang pihak mana pun yang telah melakukan pengeroyokan tersebut untuk melawannya.

“Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Saya udah bilang, ‘Hei kalian semua itu, preman-preman itu ya, kalian semua preman-preman, kalian kumpul jadi satu semua, kalian kumpul semua jadi satu, mau siapa pun kalian, kumpul jadi satu. Jari kelingking saya bakal bergetar berhadapan dengan kalian’,” tegas Bahar.

Polisi Terbitkan Laporan Tipe A

Terkait kasus kematian Bambang, Polda Metro Jaya telah membuat laporan polisi tipe A. Laporan tersebut dibuat sebagai langkah proaktif kepolisian mengusut penyebab kematian Bambang.

“(Laporan Model A) ini kami buat sebagai bentuk proaktif Polri di dalam memberikan perlindungan, dan menghadirkan keberadaan negara di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan dan mengungkap apa yang terjadi,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (2/9/2026).

Iman menyampaikan, polisi telah melakukan visum terhadap korban meski pihak keluarga sebelumnya sempat menolak.

“Tentunya visum sudah kami lakukan. Dan keluarga tidak keberatan untuk dilakukan visum, sehingga hasil visumnya juga sudah kami peroleh dari Rumah Sakit Polri,” ujarnya.

Klarifikasi GRIB Jaya

Sebelumnya, Divisi Hukum DPP GRIB Jaya, Wilson Colling telah menyangkal berbagai narasi yang mengaitkan kerusuhan pasca-demo dengan organisasi GRIB.

Wilson secara khusus merespons beredarnya sejumlah video yang memperlihatkan Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, bersama sejumlah masyarakat di lapangan usai aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026.

Wilson mengatakan keberadaan Hercules bersama jajaran di lokasi tidak dapat langsung dimaknai sebagai keterlibatan dalam kerusuhan. Menurutnya, keberadaan Hercules di lapangan dalam rangka memantau keadaan sekaligus menjaga kondusivitas.

“Kehadiran tersebut merupakan bagian dari upaya persuasif untuk memantau keadaan dan menjaga kondusivitas lingkungan, bukan untuk memperkeruh keadaan, melakukan provokasi, ataupun terlibat dalam benturan fisik,” kata Wilson.

Wilson juga menegaskan tidak ada instruksi dari DPP GRIB Jaya kepada anggotanya untuk mengikuti demonstrasi maupun kegiatan apa pun yang berkaitan dengan aksi tersebut. Menurutnya, instruksi Ketua Umum GRIB Jaya telah disampaikan secara jelas dan tegas serta dipublikasikan melalui media internal organisasi.

Oleh karena itu, Wilson meminta keberadaan individu tertentu di suatu lokasi tidak serta-merta ditafsirkan sebagai representasi tindakan organisasi.

Dia menilai kesimpulan mengenai keterlibatan organisasi harus didukung bukti yang menunjukkan adanya perintah, koordinasi, atau tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana.

“Kehadiran di suatu tempat tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana,” tegasnya.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Soal Kematian Bambang Saat Demo, Habib Bahar: Kalau GRIB Gak Ngaku, Berarti Pelakunya Polisi? pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Tuntutan itu disuarakan melalui aksi PPI jilid III sekaligus Camping Demokrasi yang digelar di depan Gedung DPRD Sumenep pada Rabu (2/9/2026).

Dalam aksinya, massa PPI mendesak Ketua DPRD dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sumenep memberikan ketegasan serta menjelaskan progres penanganan persoalan yang menyeret nama istri Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo itu.

Korlap I PPI, Asroful Maghfur, meminta Ketua DPRD dan BK hadir menemui massa serta membuka ruang dialog secara terbuka.

“Ketua DPRD dan BK jangan banyak alasan. Kalau memang tidak salah, temui kami dan duduk bersama di camp. Kita buka semuanya secara terang dan bicarakan secara terbuka,” tegas Asroful dalam orasinya.

Sementara itu, Korlap II PPI, Subaydi, menegaskan massa akan tetap menunggu hingga memperoleh kepastian dari pihak DPRD Kabupaten Sumenep.

“Kami akan terus menunggu sampai ada kepastian,” ujar Subaydi.

Hingga berita ini ditulis, Ketua DPRD dan BK belum juga menemui massa. Humas DPRD Sumenep memberitahu bahwa Ketua DPRD berhalangan hadir karena terdapat anggota keluarganya yang sedang sakit. Sementara itu, alasan ketidakhadiran BK belum dijelaskan secara rinci kepada massa aksi.

Massa pun menyatakan akan tetap bertahan di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumenep sembari menunggu kepastian mengenai tindak lanjut tuntutan mereka.

Bagi PPI, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran Tatib, tetapi juga menyangkut sejauh mana Badan Kehormatan menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam menindaklanjuti laporan atau dugaan pelanggaran yang menjadi perhatian publik.

Dalam aksi kali ini, PPI membagikan selebaran ke para pengendara yang melintas di depan Gedung DPRD Sumenep. Selebaran tersebut salah satunya berisi narasi terkait dugaan pelanggaran tatib DPRD Sumenep oleh Nia Kurnia Fauzi serta mempertanyakan sikap BK dalam persoalan tersebut.

Artikel Massa PPI Tagih Janji BK dan DPRD Sumenep Selesaikan Dugaan Pelanggaran Istri Bupati pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Netty, program yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tersebut relevan untuk menjawab persoalan kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti program.

“Magang memang penting untuk memberikan pengalaman kerja kepada fresh graduate. Tetapi tujuan akhirnya bukan sekadar mendapatkan pengalaman. Yang lebih penting adalah apakah pengalaman tersebut benar-benar meningkatkan kompetensi dan membuka jalan menuju pekerjaan yang layak,” ujar Netty dalam keterangan, Rabu (2/9/2026).

Netty mengatakan, pemerintah perlu memastikan peserta mendapatkan pengalaman yang relevan dengan kompetensi, pendampingan, serta pembelajaran yang nyata selama menjalani magang. Jangan sampai program magang justru berubah menjadi cara memperoleh tenaga kerja untuk pekerjaan rutin tanpa memberikan peningkatan kompetensi bagi peserta.

“Jangan sampai kita hanya menyelesaikan persoalan ‘belum punya pengalaman kerja’, tetapi setelah magang selesai mereka kembali menghadapi persoalan yang sama, yaitu sulit mendapatkan pekerjaan,” katanya.

Karena itu, Netty mendorong agar evaluasi Magang Nasional tidak berhenti pada berapa banyak peserta yang diterima dan menyelesaikan program, tetapi juga melihat berapa banyak peserta yang memperoleh pekerjaan setelah magang, kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi, serta keberlanjutan mereka di dunia kerja.

“Ukuran keberhasilan program harus sampai pada outcome. Berapa yang setelah magang diterima bekerja? Apakah pekerjaannya sesuai kompetensi? Dan apakah mereka mampu bertahan dalam pekerjaan tersebut?” jelasnya.

Netty juga menilai aspek perlindungan peserta perlu diperhatikan. Peserta magang tetap harus mendapatkan lingkungan kerja yang aman, jam kerja yang wajar, pendampingan, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi persoalan selama program.

“Fresh graduate jangan hanya dilihat sebagai penerima manfaat program, tetapi juga sebagai generasi pekerja yang sedang memasuki dunia kerja. Mereka membutuhkan pengalaman, tetapi juga membutuhkan perlindungan dan kepastian arah setelah program selesai,” tegas Netty.

Netty berharap Magang Nasional dapat menjadi bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengatasi skill mismatch dan memperkuat transisi dari pendidikan menuju pekerjaan.

“Magang enam bulan bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah semakin banyak anak muda yang memiliki kompetensi dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Jangan sampai pengalaman bertambah, tetapi kesempatan kerjanya tetap tidak bertambah,” pungkasnya.

Artikel Legislator PKS: Magang Nasional Harus Jadi Jembatan ke Pekerjaan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menu MBG yang disajikan SPPG Kalitengah ke sekolah saat kejadian berupa nasi putih, telur orak arik, tempe bumbu bali, tumis buncis baby corn, dan apel.

Ternyata, menurut Kepala Satgas MBG Jatim sekaligus Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, kasus keracunan MBG tidak hanya terjadi di Ponpes Manba’ul Hikam. Menurutnya, ada 18 lembaga pendidikan lain di Sidoarjo yang siswanya keracunan dari menu MBG SPPG Kalitengah.

“Ada 19 lembaga yang terdampak. Ada 19 lembaga yang terdampak, salah satunya Ponpes Manba’ul Hikam,” kata Emil Dardak, Rabu (2/9/2026).

Menurut Emil, SPPG Kalitengah mendistribusikan 2.800 porsi MBG ke 19 lembaga pendidikan di Sidoarjo.

Pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional akan meninjau beberapa sekolah lain selain Ponpes Manba’ul Hikam untuk mengantisipasi keluhan siswa.

“Semua penerimanya ini kebetulan di satuan pendidikan. Ya, jadi karena di satuan pendidikan, untuk menelusuri siapa saja yang menerima, dan kalau dia enggak masuk harus kita cek kondisinya ke kediaman, itu lebih memungkinkan karena mereka semua dari sekolah,” jelasnya.

Emil belum mengungkap nama-nama lembaga pendidikan yang menerima MBG dari SPPG Kalitengah. Dia hanya mengatakan, SPPG Kalitengah hanya mendistribusikan ke sekolah swasta.

“Ada SMA swasta, ada juga SMP, SD swasta juga ya. TK pun juga ada, tapi kebetulan enggak ada yang negeri, kebetulan swasta,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Manba’ul Hikam Tanggulangin, KH. Abdul Wachid Harun menyampaikan bahwa sebanyak 431 santri harus dievakuasi ke rumah sakit usai mengonsumsi menu MBG.

Adapun jumlah santri dan santriwati di Ponpes Manba’ul Hikam dari jenjang SMP-SMA berjumlah sekitar 1.000 orang. Semua santri saat itu mengonsumsi MBG.

“Hari ini yang dievakuasi ke rumah sakit 431. Ya kondisi kekuatan fisik masing-masing santri beda-beda,” ujarnya.

Para santri mengeluhkan kepala pusing, mual-mual hingga lemas setelah waktu maghrib.

Kini, SPPG Kalitengah telah diberhentikan sementara operasionalnya.

Artikel Santri Manba’ul Hikam Sidoarjo Keracunan Massal Usai Santap MBG, Wagub Jatim Sebut Ada 19 Lembaga yang Terdampak pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Muhadjir mengakui dirinya memang sempat berkonsultasi lebih dulu dengan Jokowi sebelum permohonan tersebut diajukan.

Konsultasi dengan Presiden dilakukan karena Muhadjir tidak dapat mengambil keputusan strategis selama menjabat sebagai Menteri Agama ad interim.

“Saya berkonsultasi karena saya hanya ad interim tidak boleh mengambil keputusan strategis, kemudian saya berkonsultasi kepada Presiden, dan Presiden menyarankan kalau memang memungkinkan, beliau mengizinkan saya untuk mengajukan permohonan itu,” kata Muhadjir.

Hal itu disampaikan Muhadjir menjawab pertanyaan jaksa mengenai proses penerbitan surat Menteri Agama Nomor B-206 tertanggal 4 Juli 2022 yang ditujukan kepada Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia dalam sidang dugaan korupsi kuota haji periode 2022-2024 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Muhadjir mengatakan, surat tersebut dibuat setelah adanya usulan dari pihak asosiasi agar tambahan kuota yang tidak dapat dieksekusi untuk haji reguler, dialihkan menjadi visa Mujamalah atau undangan.

Jaksa kemudian memastikan apakah permohonan tersebut diajukan langsung kepada Pemerintah Arab Saudi.

“Setelah itu saya tidak lagi mengurus karena kemudian juga sudah tidak jadi menteri ad interim lagi,” ujar Muhadjir.

Jaksa kembali menanyakan apakah surat kepada Pemerintah Arab Saudi tersebut dibuat oleh Muhadjir atau Presiden.

Muhadjir menuturkan, dirinya hanya menjalankan arahan karena keterbatasan kewenangannya sebagai Menteri Agama ad interim.

“Atas arahan, karena saya tidak bisa mengambil keputusan penting atau strategis karena saya hanya menteri ad interim,” tutur dia.

Artikel Muhadjir Effendy Ungkap Jokowi Izinkan Pengalihan Kuota Haji 10 Ribu Jemaah pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Nama Sufmi Dasco Ahmad, Wakil DPR RI dari Partai Gerindra ini menurut hemat saya layak dapat bintang dari segala bintang,” kata Nanik dalam pernyataannya, dikutip Selasa (1/9/2026).

Nanik mengatakan Dasco bukanlah politikus karbitan. Ia memiliki kemampuan yang disebut tidak dimiliki oleh politikus lainnya, yakni kemampuan merangkul semua.

“Karier politik Bang Dasco, memang bak meteor, namun bukan karena karbitan atau panjat sosial, tapi dia benar-benar menapak mencapai puncak karena kematangan berpikir, bertindak, berhitung, dan satu hal yang tidak dimiliki politikus mana pun adalah kemampuannya merangkul siapa pun,” ujarnya.

Kemampuan tersebut, kata Nanik, membuat Dasco diterima di semua kalangan. Ia juga menyebut Dasco sebagai sosok yang santai dalam menghadapi pujian maupun makian.

“Kemampuan merangkul lawan dan kawan ini, sekali lagi tidak dimiliki politikus mana pun. Dia bisa diterima lawan dan juga kawan. Dia mendengar pujian atau pun caci maki padanya dengan posisi datar, yaitu tersenyum tipis dan tidak banyak berkomentar,” kata dia.

Tak hanya itu, Nanik juga menilai Dasco sebagai sosok berhati mulia seperti malaikat. Dia mengatakan, banyak pihak yang meminta bantuan kepadanya dan satu per satu diselesaikan.

“Selain kemampuan merangkul siapa pun, dia punya hati bak malaikat. Siapa pun ditolong! Padahal yang minta tolong bejibun, bahkan mengantri satu per satu coba diselesaikan,” ungkapnya.

Nanik juga mengungkap keberpihakan Dasco terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Dia juga sangat berjuang mati-matian kalau menyangkut hajat hidup rakyat menengah-bawah mulai dari sopir truck, ojek online, guru honorer dan PPK, para karyawan yang di PHK baik perusahaan BUMN maupun swasta dll dan dengan segala daya pasti dibelanya,” ujarnya.

Dasco juga menjadi jembatan antara pemerintah dan DPR, sehingga semua kebijakan pemerintah dapat diterima oleh DPR. Sebaliknya, kata dia, pemerintah juga mendengar usulan DPR dalam setiap kebijakan besarnya.

“Tak hanya jembatan antar pemerintah dengan DPR, Bang Dasco juga menjadi jembatan antara para pekerja dengan perusahaan baik swasta termasuk perusahaan asing, dan juga BUMN,” tuturnya.

“Di kalangan aktivis, Don Dasco juga dikenal dengan istilah AAD (Anak Asuh Dasco atau Anak Angkat Dasco) atau ADD (Anak Didik Dasco) dll,” imbuh dia.

Selain itu, Nanik juga menilai Dasco adil dalam bersikap. Ia disebut selalu berpihak terhadap kebenaran.

“Dia sangat fair, dan tidak memihak, sekalipun itu anggota partainya, kalau salah ya dia tindak, sebaliknya meski partai lawan kalau ada yang bermasalah ya pasti ditolongnya,” ujarnya.

Nanik lalu mengungkapkan peran Dasco dalam meredam berbagai aksi demonstrasi yang terjadi selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Dasco berhasil meredam beberapa aksi demonstrasi melalui lobi ke berbagai pihak, seperti influencer, aktivis, hingga tokoh masyarakat.

“Kalau mau jujur berapa kali terjadi demo, atau gejolak, dan akhirnya bisa diredam di era kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, itu adalah hasil kerja keras Bang Dasco. Meski ia sendiri tidak selalu muncul di permukaan, namun prinsip harus mempersatukan semua komponen dan elemen yang selalu dipegangnya, membuat dia berjibaku harus melobi berbagai orang dari mulai influencer, aktivis, organisasi mahasiswa, LSM, partai sampai para tokoh,” ungkap Nanik.

Keberhasilan Dasco terlihat saat aksi 27 Agustus kemarin. Meski diakui sedikit ricuh, Nanik mengatakan aksi kemarin relatif kondusif dibanding tahun lalu. Hal itu, kata Nanik, merupakan hasil kerja keras Dasco yang mampu berkomunikasi dengan semua kalangan.

“Meski sedikit ricuh, namun demo tanggal 27 Agustus 2026 yang relatif tidak seperti tahun 2025, adalah faktor utamanya karena kerja keras Bang Dasco yang bisa ‘bicara’ dengan semua pihak,” kata Nanik.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Nanik S Deyang Nilai Dasco Layak Dapat Penghargaan Bintang dari Segala Bintang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Doli, pernyataan Cak Imin tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai candaan semata. Sebab, kata dia, Cak Imin setidaknya sudah tiga kali memojokkan HMI.

“Menanggapi sambutan yang disampaikan oleh saudara Muhaimin yang menurut saya ini sudah ketiga kali beliau menyebutkan atau memojokkan HMI. Saya kira awalnya bercanda gitu, tapi kalau sudah tiga kali berturut-turut, menurut saya, kita juga jadi enggak bercanda,” kata Doli dalam pernyataan videonya, Selasa (1/9/2026).

Ada beberapa poin yang disampaikan Doli menanggapi pernyataan Cak Imin yang dinilai memojokkan organisasi HMI.

“Tanggapan pertama dalam konteks bercanda. Pernyataan Muhaimin itu saya anggap sebagai iri tanda tak mampu,” ucapnya.

Doli mengaku kecewa terhadap Cak Imin selaku tokoh bangsa karena pernyataannya justru dinilai berpotensi memecah belah bangsa. Menurutnya, sesama aktivis seharusnya saling menghargai dan menghormati.

“Tanggapan yang kedua yang lebih serius ya, ini kita sebenarnya sesama aktivis harus saling menghargai, saling menghormati. Saya melihat pada awalnya Muhaimin ini kita berharap dari kalangan aktivis yang bisa membawa nama harum, nama baik para aktivis. Kita sebenarnya sangat kecewa ada kalangan keluarga besar kita aktivis yang diberi kesempatan besar untuk menjadi tokoh bangsa tapi malah mengecilkan dirinya ya untuk menjadi sekadar bapak di kalangannya saja. Bahkan berpotensi untuk menjadi pemecah belah bangsa,” ujar dia.

Anggota Komisi II DPR RI itu lalu menyinggung kontestasi Pilpres 2024 lalu yang diikuti Cak Imin sebagai Cawapres. Ia bersyukur karena Cak Imin gagal terpilih menjadi Wapres dalam kontestasi tersebut.

“Syukur alhamdulillah masyarakat Indonesia tahu sehingga kemarin dia tidak terpilih sebagai wakil presiden,” imbuhnya.

Doli menegaskan bahwa NU bukan milik kalangan tertentu. Organisasi tersebut merupakan aset negara dan bangsa, bahkan dunia.

“Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi kemasyarakatan salah satu yang tertua di Indonesia. Dan sama dengan organisasi kemasyarakatan yang lain, Muhammadiyah, Al Jamiatul Wasliyah, Persis, dan sebagainya. Organisasi-organisasi ini bukan hanya sekadar menjadi aset bagi kalangan umatnya, pengikutnya, tetapi ini sudah menjadi aset umat Islam, menjadi aset bangsa, aset negara kita. Bahkan merupakan aset masyarakat dunia dalam konteks pembangunan peradaban,” tegasnya.

Menurut Doli, tidak sepantasnya NU dijadikan sebagai ajang kompetisi politik. Sebab, hal itu justru hanya akan mengerdilkan NU itu sendiri.

“(NU) Itu menjadi tempat pengabdian kita untuk mengejewantahkan komitmen ke-Indonesiaan, kebangsaan, dan keummatan kita. Bukan kita jadikan ajang untuk kompetisi politik yang itu akan merendahkan kita dan merendahkan Nahdlatul Ulama dan organisasi sosial yang lain,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa NU bukan milik kelompok tertentu. NU merupakan milik bersama.

“Saya kira Nahdlatul Ulama bukan hanya sekadar milik kelompok tertentu, bukan milik anak-anak PMII, bukan anak-anak HMI juga. Bahkan anak-anak muda lintas manapun merasa bahwa Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas Islam itu adalah aset bangsa, aset negara untuk membuat masyarakat Indonesia ini kita tambah maju,” tegas Doli.

“Oleh karena itu, marilah kita jaga Nahdlatul Ulama dan organisasi-organisasi besar lainnya itu dengan kita memberikan kontribusi yang terbaik,” pungkas Doli.

Diketahui, Cak Imin dalam sebuah acara bedah buku di Jombang menyebut bahwa kondisi NU dalam lima tahun terakhir terpuruk. Keterpurukan itu terjadi disebabkan oleh kepemimpinan NU yang berasal dari alumni HMI.

“NU harus kita akui jujur terpuruk,” kata Cak Imin.

“Yang jelas (NU) terpuruk karena dipimpin oleh alumni HMI, kira-kira begitulah,” lanjut dia sambil tertawa.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Tanggapi Cak Imin Soal Alumni HMI Bikin NU Terpuruk, Ahmad Doli: Syukur Tak Terpilih Jadi Wapres pertama kali tampil pada Rilpolitik.