Zulhas mengungkapkan, salah satu bukti adanya peningkatan kesejahteraan petani adalah mereka sudah mampu menyicil atau kredit kendaraan motor.

“Petani kita sudah lumayan. Dia bisa makan yang bergizi. Dia sudah bisa belikan pakaian anak-anaknya. Dia sudah bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan bagus. Bahkan, dia sudah bisa ngangsur motor,” kata Zulkifli dalam acara Agrifood Forum 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).

Menurut Zulkifli, kondisi tersebut tidak pernah dirasakan oleh para petani sebelum era pemerintahan Prabowo. Sebab, kebijakan sebelumnya berfokus pada impor yang justru merugikan petani lokal.

Dia mencontohkan petani padi dan jagung pada 2024 lalu. Menurutnya, hasil panen mereka hanya cukup untuk makan, tetapi tidak bisa untuk membiayai pendidikan anaknya dengan baik.

“Saya ambil contoh petani padi, jagung pada tahun 2024, nilai tukarnya 116. 116 itu bisa makan, tapi tidak bisa menyekolahkan anaknya dengan baik,” ujarnya.

Kini, nasib petani sudah berubah. Perubahan, kata Zulhas, berkat kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak kepada petani melalui swasembada pangan. Sehingga Indonesia kini tak perlu mengimpor beras dan jagung lagi.

Zulhas juga menyebut kesejahteraan petani meningkat tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2026, nilai tukar petani mencapai 131,11.

“Korelasi terhadap kesejahteraan petani, nilai tukar naik sekarang 131. Dari 116 sekarang 131, artinya petani kita sudah lumayan,” kata Zulkifli.

Dengan adanya kesejahteraan yang meningkat, akhirnya para petani ini mampu membiayai kebutuhan sehari-hari mereka dan keluarga.

Artikel Menko Zulhas Klaim Kesejahteraan Petani Meningkat, Buktinya Bisa Kredit Motor pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Wakil Ketua Umum MUI, KH. Cholil Nafis menyebut bencana karhutla telah mengganggu aktivitas masyarakat, merusak ekosistem, serta mengancam kesehatan dan keselamatan warga, khususnya anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Bahkan, dampaknya pun telah meluas hingga ke luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura.

“Karena karhutla saat ini sudah pada tingkat emergency maka kami menyampaikan saran kepada yang terhormat Bapak Presiden untuk memberikan perhatian yang lebih besar lagi hingga masalah karhutla ini benar-benar dapat teratasi,” kata Cholil Nafis dalam pernyataan resminya, dikutip Senin (19/10/2026).

Cholil menegaskan kembali fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya. Menurutnya, fatwa tersebut menegaskan pembakaran hutan dan lahan haram karena merusak lingkungan dan mengancam keselamatan jiwa.

MUI, lanjut Cholil, juga mendesak seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta para relawan untuk terus bersinergi dan mengerahkan seluruh sumber daya guna mempercepat pemadaman api.

“MUI meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, adil, dan tanpa pandang bulu terhadap perorangan maupun korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja untuk kepentingan bisnis,” ujarnya.

“Perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan (mafsadah) dan mengancam kelangsungan hidup manusia bertentangan dengan prinsip-prinsip utama hukum Islam,” lanjut Cholil.

MUI kemudian mengajak seluruh umat Islam untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh (taubatan nasuha) karena telah lalai menjaga alam dan lingkungan dari perbuatan jahat yang merusak.

“Serta memperbanyak istigfar dan membaca Qunut Nazilah dalam salat fardu sebagai ikhtiar spiritual memohon perlindungan dari musibah, bahaya kabut asap, dan bencana kekeringan,” kata dia.

(War/rilpolitik)

Artikel MUI Desak Prabowo Segera Selesaikan Bencana Karhutla pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pigai mengatakan dirinya melakukan pemantauan secara langsung kondisi antrean BBM di lapangan selama tiga hari berturut-turut.

Dia bahkan mengaku harus tidur jam 5 pagi demi memastikan situasi antrean BBM aman dan terkendali serta tidak menyebabkan gejolak sosial.

“Mulai kemarin dan hari ini semua distribusi BBM di Bali aman. Saya keliling selama 3 hari tidur jam 5 pagi memantau situasi agar tidak terjadi gejolak sosial,” kata Pigai lewat unggahan akun X resminya, Minggu (18/10/2026).

Mantan Komisioner Komnas HAM itu pun berterima kasih kepada masyarakat Bali karena mampu menjaga kondisi sosial yang aman dan tertib.

“Terima kasih masyarakat Bali yang tinggi dalam kesadaran bernegara dan menjaga kondisi sosial kemasyarakatan yang aman dan tertib,” ujar Pigai.

Pigai membagikan video kegiatannya berkeliling ke SPBU Pertamina. Dalam video tersebut terlihat antrean kendaraan yang sangat panjang.

Pigai sempat berdialog dengan personel TNI yang sedang berjaga di salah satu SPBU.

“Dek, dek, dek, gimana kondisi?” tanya Pigai kepada personel tersebut.

“Kondisinya ya seperti ini, Bapak,” jawab anggota TNI tersebut sambil memperlihatkan kondisi antrean.

Pigai kemudian bertanya sampai kapan petugas harus berjaga di SPBU. “Ini kita standby sampai jam 6 pagi sampai bisa lewat, Bapak,” jawab personel TNI tersebut.

Pigai lalu mengatakan dirinya sedang melakukan peninjauan. Ia menyebut hasilnya akan dilaporkan ke pemerintah pusat.

“Saya lagi sedang kontrol. Tau kan saya? Kerja baik-baik ya. Saya mau lapor ke Jakarta,” ujar Pigai.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Menteri Pigai 3 Hari Keliling SPBU Bali Tinjau Distribusi BBM: Saya Tidur Jam 5 Pagi pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan skema pembayaran melalui Kopdes akan mulai berlaku pada tahun ini.

Ferry menjelaskan alasan rencana pengalihan tersebut. Menurutnya, hal itu untuk memperkuat kapasitas layanan koperasi sekaligus mendongkrak daya saingnya dengan perbankan nasional.

Dia juga mengatakan rencana tersebut telah disampaikan langsung ke Kementerian Keuangan untuk pematangan mekanisme teknisnya.

“Mekanismenya mungkin sudah dianggarin nanti pembayarannya, melalui, sudah diajukan ke Kementerian Keuangan, sudah akan siap dibayarkan,” kata Ferry beberapa waktu lalu.

Kendati begitu, ia belum merinci terkait pengajuan yang disampaikan kepada Kemenkeu, kejelasan jadwal dimulainya penyaluran, maupun koperasi yang akan dilibatkan dalam layanan pembayaran tersebut.

Adapun rencana tersebut juga didukung lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang tengah dibahas di DPR.

Dalam RUU tersebut, Ferry menyebut akan ada pembentukan badan pengawas koperasi di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fungsi baru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melindungi simpanan masyarakat di koperasi.

Artikel Gaji PNS akan Dibayar Lewat Kopdes Merah Putih pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pembangunan sering kali diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan besarnya anggaran negara. Namun, ada pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: sejauh mana pembangunan benar- benar menghadirkan keadilan, melindungi martabat manusia, dan memperluas kesempatan hidup bagi setiap warga negara?

Pertanyaan inilah yang membuat gagasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) yang diperkenalkan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai relevan untuk diperbincangkan. Kementerian HAM menyelenggarakan Musrenbang HAM 2025 pada 8 Desember 2025 dengan tujuan menempatkan HAM sebagai fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Forum tersebut diarahkan untuk menerjemahkan prioritas pembangunan HAM ke dalam program konkret secara bertahap, termasuk pada tingkat pemerintah kabupaten dan kota.

Gagasan ini penting karena HAM seharusnya tidak berhenti sebagai norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, atau laporan pelaksanaan kewajiban internasional. HAM harus hadir dalam kehidupan sehari-hari: ketika anak memperoleh pendidikan yang layak, keluarga miskin mendapatkan pelayanan kesehatan, penyandang disabilitas menikmati fasilitas publik yang aksesibel, masyarakat adat dilibatkan dalam keputusan mengenai tanahnya, dan setiap warga memperoleh kesempatan kerja yang bermartabat.

Untuk mewujudkan ikhtiar Musrembang HAM, Indonesia dapat memetik pengalaman sejumlah negara dan perkembangan kerangka HAM internasional.

Belajar dari Brasil: Partisipasi yang Memengaruhi Anggaran

Salah satu pengalaman penting datang dari Brasil, khususnya melalui praktik participatory budgeting atau penganggaran partisipatif. Di kota Porto Alegre, masyarakat dilibatkan melalui pertemuan warga untuk menentukan prioritas penggunaan sebagian anggaran pemerintah kota.

Model ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dapat melampaui kegiatan menyampaikan pendapat. Warga berkesempatan memengaruhi keputusan mengenai kebutuhan yang harus didahulukan, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, infrastruktur lingkungan, dan pelayanan dasar.

Kajian OECD (Open Government Review of Brazil, 2022) mengenai pemerintahan terbuka di Brasil menjelaskan bahwa penganggaran partisipatif dan berbagai mekanisme konsultasi publik telah digunakan untuk memperkuat keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Pengalaman tersebut juga memperlihatkan pentingnya kerangka hukum, kelembagaan, dan keberlanjutan partisipasi agar keterlibatan masyarakat menghasilkan dampak nyata.

Tentu saja, penganggaran partisipatif di Brasil tidak identik dengan Musrenbang HAM Indonesia. Yang pertama terutama berkaitan dengan penentuan prioritas anggaran, sedangkan yang kedua secara khusus menempatkan HAM sebagai perspektif pembangunan. Namun, keduanya memiliki pelajaran bersama: masyarakat perlu memiliki kesempatan nyata untuk memengaruhi keputusan yang menentukan kualitas hidup mereka.

Pelajaran tersebut relevan bagi Indonesia. Forum Musrenbang HAM hendaknya tidak hanya menghasilkan daftar persoalan, tetapi juga mengidentifikasi kementerian, pemerintah daerah, program, sumber pembiayaan, indikator keberhasilan, dan jadwal penyelesaiannya. Tanpa hubungan yang jelas dengan perencanaan dan penganggaran, aspirasi masyarakat berisiko berhenti sebagai dokumen rapat.

Belajar dari ASEAN: Hak atas Pembangunan dan Perdamaian

Di tingkat regional, ASEAN juga mulai memperkuat pembahasan mengenai hubungan antara HAM, pembangunan, dan perdamaian.

Deklarasi HAM ASEAN 2012 mengakui hak atas pembangunan. Pasal 35 menegaskan hak setiap orang dan masyarakat untuk berpartisipasi, berkontribusi, menikmati, serta memperoleh manfaat pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik secara adil dan berkelanjutan.

Perkembangan ini berlanjut melalui konsultasi ASEAN mengenai hak atas pembangunan dan perdamaian. Pada 20–21 Agustus 2026, konsultasi keempat yang berlangsung di Dili, Timor-Leste, mempertemukan pejabat pemerintah, pakar HAM, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas penerapan deklarasi ASEAN tentang hak atas pembangunan dan perdamaian menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu penekanannya ialah bahwa masyarakat tidak boleh dipandang semata-mata sebagai penerima manfaat, tetapi harus diakui sebagai pelaku yang turut membentuk keputusan Pembangunan.

Pengalaman ASEAN ini memberi konteks penting bagi Musrenbang HAM. Tantangan Indonesia bukan sekadar memasukkan istilah HAM ke dalam dokumen pembangunan, melainkan memastikan prinsip partisipasi, nondiskriminasi, pemerataan manfaat, dan akuntabilitas benar-benar terlaksana.

Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, pendekatan tersebut juga perlu memberi perhatian khusus kepada masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas, pekerja migran, masyarakat miskin perkotaan, serta warga yang tinggal di wilayah terpencil. Suara kelompok-kelompok ini sering kali tidak sekuat suara kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya.

Belajar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa: Pembangunan Berbasis HAM

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengembangkan pendekatan human rights-based approach to development, yaitu pendekatan pembangunan berbasis HAM. Dalam kerangka ini, pembangunan tidak hanya dinilai berdasarkan pertumbuhan dan keluaran ekonomi, tetapi juga berdasarkan penghormatan terhadap hak, pengurangan ketimpangan, dan penghapusan diskriminasi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Sustainable Development Group) menekankan sejumlah prinsip penting, antara lain universalitas hak, kesetaraan, nondiskriminasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pendekatan ini juga membedakan tanggung jawab pemangku kewajiban—terutama negara dan institusinya—dengan hak warga sebagai pemegang hak.

Prinsip tersebut dapat diterapkan dalam berbagai sektor. Pembangunan sekolah, misalnya, tidak cukup dihitung dari jumlah gedung yang dibangun. Pemerintah juga harus melihat apakah anak-anak di wilayah tertinggal memperoleh akses yang setara, apakah fasilitas ramah disabilitas tersedia, dan apakah anak perempuan serta kelompok rentan dapat belajar dengan aman.

Demikian pula, pembangunan kawasan industri tidak cukup diukur dari investasi dan penyerapan tenaga kerja. Perlu dinilai pula dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, hak pekerja, penghidupan masyarakat sekitar, serta akses masyarakat terhadap informasi dan mekanisme pengaduan.

Dengan demikian, HAM bukan penghambat pembangunan. Sebaliknya, HAM menyediakan ukuran mengenai siapa yang memperoleh manfaat pembangunan, siapa yang menanggung bebannya, dan apakah prosesnya berlangsung secara adil.

Dari Forum Menjadi Sistem yang Terukur

Agar Musrenbang HAM memberikan dampak berkelanjutan, setidaknya ada empat agenda yang perlu diperkuat.

Pertama, membangun keterhubungan antara aspirasi warga dan perencanaan anggaran. Hasil Musrenbang HAM perlu diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, tanpa mengabaikan pembagian kewenangan serta mekanisme penganggaran yang berlaku.

Kedua, memperluas partisipasi yang bermakna. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat tidak hanya diundang untuk hadir, tetapi juga memperoleh informasi yang memadai, dapat menyampaikan keberatan tanpa rasa takut, dan mengetahui bagaimana masukannya dipertimbangkan. Keterlibatan kelompok rentan harus dirancang secara khusus, bukan sekadar menjadi pelengkap daftar peserta.

Ketiga, menetapkan indikator dan mekanisme pemantauan. Kemajuan HAM perlu diukur melalui perubahan yang dirasakan warga: berkurangnya hambatan memperoleh layanan dasar, meningkatnya akses kelompok rentan, membaiknya penyelesaian pengaduan, dan berkurangnya praktik diskriminasi. Indikator harus disertai data awal, target waktu, lembaga penanggung jawab, dan pelaporan yang dapat diperiksa publik.

Keempat, membangun akuntabilitas lintas kementerian dan pemerintah daerah. Banyak persoalan HAM tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga. Masalah pendidikan, kemiskinan, konflik agraria, ketenagakerjaan, kesehatan, dan lingkungan memerlukan koordinasi lintas sektor. Kementerian HAM dapat memainkan peran strategis dalam mendorong integrasi perspektif HAM, memfasilitasi koordinasi, dan memantau tindak lanjut sesuai kewenangannya.

Keempat agenda tersebut akan semakin bermakna apabila masyarakat sipil, perguruan tinggi, lembaga nasional HAM, dan media turut memantau pelaksanaannya. Partisipasi haruslah berlanjut hingga kebijakan dilaksanakan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Mengukur Pembangunan dari Martabat Manusia

Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan musyawarah sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Tantangannya sekarang adalah menghubungkan tradisi tersebut dengan tata kelola modern yang transparan, berbasis data, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Musrenbang HAM dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan hubungan itu. Namun, keberhasilannya tidak ditentukan oleh nama program, besarnya forum, atau jumlah rekomendasi yang dihasilkan. Ukuran terpentingnya adalah perubahan nyata dalam kehidupan manusia.

Pengalaman Brasil menunjukkan arti penting partisipasi dalam memengaruhi keputusan anggaran. Perkembangan ASEAN menegaskan hubungan antara hak atas pembangunan, perdamaian, dan keterlibatan masyarakat. Kerangka PBB mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berpijak pada hak, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas.

Ketiganya memberikan pelajaran yang relevan bagi Indonesia: pembangunan akan lebih bermakna ketika masyarakat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek yang memiliki suara dan hak untuk menentukan masa depannya.

Pada akhirnya, Indonesia Emas 2045 tidak cukup dibangun melalui kemajuan ekonomi dan modernisasi infrastruktur. Indonesia juga harus memastikan bahwa setiap warga, tanpa diskriminasi, dapat hidup bermartabat, memperoleh kesempatan yang adil, dan berpartisipasi dalam menentukan arah bangsanya.

Musrenbang HAM akan menemukan makna sejatinya ketika suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan; ketika kebijakan tidak hanya dijanjikan, tetapi dilaksanakan; dan ketika hasil pembangunan tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi dirasakan dalam kehidupan manusia.

“There can be no development without security, no security without development, and neither development nor security without human rights.” (Kofi Annan)

Oleh karena itu, perspektif HAM harus tumbuh dalam setiap lini perencanaan dan pelaksanaan pembangunan—dari tingkat desa hingga nasional, dari pendidikan dan kesehatan hingga ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Sebab, pembangunan yang mengabaikan HAM akan kehilangan makna kemanusiaannya, sementara perdamaian yang tidak ditopang keadilan akan sulit bertahan. Menempatkan HAM di jantung perencanaan pembangunan berarti menanamkan fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan dan masa depan yang lebih manusiawi bagi semua.

Artikel Musrenbang HAM: Menempatkan Manusia di Jantung Pembangunan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan rencana penerapan kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Kini, Kemendikdasmen tengah merampungkan penyusunan peraturan menteri serta petunjuk teknis sebagai pedoman dan landasan hukum pelaksanaan kebijakan tersebut sebelum resmi diberlakukan.

“Sekarang ini kami sudah melakukan proses pengkajian dan insya Allah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan,” kata Mu’ti, Sabtu (17/10/2026).

Mu’ti meyakini kebijakan tidak naik kelas dapat mendorong motivasi belajar peserta didik, meningkatkan penguasaan materi akademik, serta membangun karakter dan mental siswa yang kuat.

“Melalui kebijakan tidak naik kelas secara otomatis, pemerintah berharap peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan penguasaan materi, serta membangun karakter dan mental yang kuat,” ujarnya.

Mekanisme evaluasi kenaikan kelas, jelas Mu’ti, nantinya tidak hanya mengacu pada kemampuan akademik atau penguasaan materi pelajaran, tetapi juga menjadikan perkembangan karakter siswa sebagai salah satu aspek pertimbangan utama.

PGRI Setuju

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) setuju dengan rencana penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas.

“Saya setuju, pada hakikatnya, pendidikan bukan sekadar menyelesaikan kurikulum atau menghabiskan waktu untuk belajar selama satu tahun,” Ketum PGRI Unifah Rosyidi, Sabtu (17/10/2026).

Dia mengatakan pendidikan bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan hingga kemampuan berpikir yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan.

“Karena itu, kenaikan kelas seharusnya mencerminkan perkembangan kompetensi yang nyata. Siswa yang naik kelas idealnya telah menguasai kemampuan dasar sebagai bekal mempelajari materi yang lebih kompleks,” imbuhnya.

Artikel Kemendikdasmen Berencana Terapkan Kembali Kebijakan Tak Naik Kelas pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Rusaknya Indonesia oleh kepemimpinan Prabowo hari ini jangan pernah dipisahkan oleh KERAKUSAN JOKOWI kepada KEKUASAAN,” kata Islah melalui akun media sosialnya, Sabtu (17/10/2026).

Islah mengingatkan publik agar tidak tertipu dengan manuver politik Jokowi untuk kembali membangun citranya dengan memanfaatkan keburukan rezim Prabowo.

“Kita tidak boleh tertipu oleh berhala jadi-jadian dari Solo itu yang hari ini sibuk membangun citranya sendiri (lagi dan lagi) dengan memanfaatkan keburukan Prabowo,” ujar dia.

Islah menegaskan, publik tidak boleh lupa bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan hasil dari rancangan Jokowi.

“Jangan pernah lupa, pemerintahan PRABOWO-GIBRAN yang berkuasa hari ini adalah bagian dari rancangan JOKOWI di 2024,”

Hanya saja, menurut dia, skenarionya melenceng dari rencana awal yang diinginkan Jokowi. Hal itu membuat Jokowi sakit hati terhadap Prabowo.

“Sekarang dia mulai sakit hati. Makan tuh ambisi kekuasaan!” tutup Islah.

Artikel Islah Bahrawi: Jangan Tertipu Berhala Jadi-jadian dari Solo pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Dalam survei yang dilakukan pada 1-10 Oktober 2026, dengan 1.213 responden yang dipilih secara acak menunjukkan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto turun drastis dalam setahun terakhir.

Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto turun drastis dalam setahun terakhir. Dalam simulasi semi terbuka, dukungan pada Prabowo jatuh dari 34.9 persen pada November 2025 menjadi hanya 9.8 persen pada Oktober 2026.

Dalam simulasi semi terbuka dengan 24 nama, Dedi Mulyadi meraih dukungan paling tinggi, 35.5 persen. Ia disusul Anies Baswedan 10.3 persen, Prabowo Subianto 9.8 persen, dan Gibran Rakabuming Raka 8.4 persen.

Sementara nama-nama lain mendapat dukungan di bawah 6 persen, dan yang belum menentukan pilihan sebanyak 13.9 persen.

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani menjelaskan, posisi elektabilitas Prabowo dan Dedi Mulyadi berbalik dalam setahun terakhir. Pada November 2025, Prabowo masih unggul dengan 34.9 persen, sementara Dedi Mulyadi 19.7 persen. Pada Februari-Maret 2026, Prabowo masih di 33.3 persen. Angka itu turun menjadi 14.5 persen pada Juli 2026 dan 9.8 persen pada Oktober 2026.

Sebaliknya, kata Deni, elektabilitas Dedi Mulyadi justru naik menjadi 35.5 persen pada periode yang sama.

Dalam simulasi dua nama, elektabilitas Prabowo juga kalah jauh dari Dedi Mulyadi. Prabowo hanya mendapatkan 18,8 persen, sementara Dedi Mulyadi sebesar 69,3 persen. Adapun sebanyak 12 persen menyatakan belum tahu.

Deni mengatakan, data tersebut menunjukkan elektabilitas Prabowo dan Dedi Mulyadi dalam
simulasi dua nama berbalik secara tajam dalam tujuh bulan terakhir.

Pada survei Februari-Maret 2026, Prabowo masih unggul dengan dukungan 50.5 persen, sementara Dedi Mulyadi 42.6 persen. Namun pada Juli 2026, keadaannya mulai berbalik, Dedi naik menjadi 59 persen, sedangkan Prabowo turun ke 28.3 persen. Dan pada survei Oktober 2026, Dedi Mulyadi mendapat 69.3 persen, sementara Prabowo hanya 18.8 persen.

“Dalam tujuh bulan, dukungan pada Prabowo dalam simulasi dua nama turun hampir 32 poin, sementara Dedi Mulyadi naik hampir 27 poin,” jelas Deni dalam paparannya, Sabtu (17/10/2026).

SMRC juga melakukan simulasi tiga nama tanpa Dedi Mulyadi. Dalam simulasi tersebut, SMRC mengajukan nama Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Simulasi ini dibuat jika Dedi tidak maju karena alasan berasal dari partai yang sama dengan Prabowo, yaitu Partai Gerindra.

Hasilnya, Gibran mendapat 29,7 persen, AHY 28,2 persen, dan Prabowo 22,7 persen. Sementara belum tahu sebanyak 19,4 persen.

“Elektabilitas Prabowo tidak berubah menjadi sangat kuat ketika Dedi Mulyadi tidak ikut bersaing. Suara Dedi ternyata lebih banyak ditarik Gibran dan AHY dibanding Prabowo. Dukungan kepada Prabowo sebagai petahana sangat lemah. Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, dia bisa dikalahkan oleh calon-calon lain dan yang maju ke putaran kedua kemungkinan adalah AHY dan Gibran” kata Deni.

Deni menambahkan, penurunan tajam elektabilitas Prabowo berhubungan dengan kinerjanya sebagai presiden.

“Penurunan ini sangat berhubungan dengan kepuasan atas kinerja presiden, dengan kondisi makro ekonomi-politik dan penegakan hukum yang dinilai publik buruk, dengan kinerja pemerintah mengatasi masalah-masalah mendesak, serta dengan penilaian negatif atas program MBG dan KDMP,” ujar Deni.

Survei ini mewawancarai 1.213 responden yang dipilih secara acak. Sebanyak 1.013 di antaranya diwawancara lewat telepon, dan 200 lainnya secara tatap muka untuk menjangkau warga yang tidak memiliki telepon seluler. Margin of error survei ini sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Artikel Survei SMRC: Prabowo Bisa Dikalahkan Oleh Gibran dan AHY pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pernyataan tersebut disampaikan berkaitan dengan polemik ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan anaknya sekaligus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak kunjung usai.

Menurut Jimly, banyak negara di dunia yang justru tidak menjadikan ijazah sebagai syarat maju menjadi calon kepala negara.

“Negara yang syaratkan tanda lulus SLTA untuk dipilih jadi kepala negara, cuma beberapa: Indonesia, Nigeria, Uganda & Zimbabwe. Sedangkan Turki & Azenbajan, harus S1. Selebihnya, di Amerika, Eropa, & Asia tidak ada syarat pendidikan formal. Bahkan di Brazil & Filipina cukup bisa baca tulis,” kata Jimly melalui akun media sosialnya, Sabtu (17/10/2026).

Jimly mengungkapkan isu ijazah palsu seringkali muncul sejak pemilu 2004 hingga 2024. Sebab, kata dia, isu ijazah ternyata paling mudah dijadikan sebagai alat politik.

“Di RI sejak pemilu 2004-2024, PHPU MK selalu ada soal ijazah palsu yang ternyata paling mudah jadi alat politik. K.l. 10% perkara PHPU ada kaitan ijazah. Bahkan 40 kasus pilkada 2024, 7 (+1 Babel) terkait ijazah palsu,” tuturnya.

“Ijazah Jokowi belum tuntas, ada lagi Gibran. Apa mau terus gini ke depan?” imhuhnya.

Terkait ijazah Gibran pasca putusan MK, Jimly sepakat agar itu ditindaklanjuti oleh DPR. Ia juga sepakat jika sampai pada pemakzulan.

“Soal ijazah Gibran pasca putusan MK terus saja bergulir agar ditindaklanjuti oleh DPR. Bila perlu sampai ke pemakzulan,” ujarnya.

Namun, kata dia, persoalan syarat ijazah pendidikan formal bagi calon presiden dan calon wakil presiden perlu dikaji secara rasional.

“Tapi masalah objektif tentang syarat ijazah untuk pemilihan umum, khususnya untuk pilpres, perlu didiskusikan secara rasional,” tutup dia.

Artikel Jimly Sepakat DPR Tindaklanjuti Polemik Ijazah Gibran: Kalau Perlu Sampai Pemakzulan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga Nusron Wahid telah meninggalkan Indonesia sejak Kamis pagi.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Boyamin, Nusron disebut memimpin rapat internal Kementerian ATR/BPN pada Selasa (13/10/2026). Dalam rapat tersebut, politikus Partai Golkar itu memberikan instruksi dan tugas kepada eselon 1 dan eselon 2.

“Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026, Nusron Wahid telah pimpin rapat internal Kementerian ATR BPN yang isinya memberikan instruksi dan tugas kepada eselon 1 dan dan eselon 2,” kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Saat menutup rapat, kata Boyamin, Nusron meminta untuk Kamis, 15 Oktober 2026 tidak diganggu karena akan fokus memenuhi panggilan KPK.

Namun, Nusron justru tidak hadir memenuhi panggilan KPK pada Kamis, 15 Oktober 2026. Boyamin menduga Nusron pergi ke Malaysia di hari itu.

Perjalanan ke luar negeri Nusron diduga tidak melibatkan pejabat Kementerian ATR/BPN.

“NW (Nusron Wahid) pada hari Kamis pagi tanggal 15 Oktober 2026 diduga telah bepergian ke luar negeri (diduga Malaysia) dengan rombongan kecil dan terbatas, tidak melibatkan pejabat ATR/BPN,” tutur Boyamin.

Sesuai aturan, jelas Boyamin, seorang menteri harus mendapatkan izin dari Presiden jika hendak bepergian ke luar negeri.

“Namun saya belum mengetahui ada tidaknya izin tersebut,” ucapnya.

Diketahui, Nusron Wahid sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon dan penerimaan lainnya.

Pemanggilan pertama dijadwalkan pada Rabu (7/10/2026). Namun, Nusron tidak hadir dengan alasan ada agenda internal Kementerian ATR/BPN.

Kemudian KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron pada Kamis (15/10/2026). Namun, lagi-lagi tidak hadir.

Dalam pemanggilan kedua tersebut, Nusron bersurat ke KPK meminta penjadwalan ulang. Alasannya, Nusron memiliki agenda lain yang bersamaan dengan pemanggilan KPK.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Artikel Nusron Wahid Diduga Tinggalkan Indonesia Pagi Hari Sebelum Pemeriksaan KPK pertama kali tampil pada Rilpolitik.