“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Noel juga dihukum untuk membayar denda Rp200 juta subsider pidana 90 hari kurungan. Selain itu, hakim juga menghukum Noel membayar uang pengganti Rp 3,435 miliar.

Hakim mengatakan harta benda Noel dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dikurangi pengembalian uang Rp 3 miliar dari Noel. Adapun jika tidak mencukupi, diganti dengan 1 tahun pidana kurungan.

Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang Rp 3 miliar dan satu unit Ducati Scrambler warna biru dongker dari ‘sultan’ Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro. Hakim menyatakan uang itu merupakan uang nonteknis pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

Noel juga dinyatakan terbukti menerima gratifikasi dari pihak swasta lain senilai Rp 435 juta yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Wamenaker. Hakim menyatakan Noel tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut ke KPK.

Hakim menyatakan Noel terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Artikel Eks Wamenaker Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua Komunitas Warga Kepulauan (KWK), Safiudin, mengkritik keras anggota legislatif yang diduga memiliki dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Safiudin, anggota dewan yang terlibat langsung dalam pengelolaan SPPG telah menabrak prinsip etika pengawasan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Dia menjelaskan tugas utama anggota legislatif adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya program pemerintah, bukan justru menjadi pihak yang memperoleh manfaat langsung dari program tersebut.

“Anggota dewan yang memiliki Dapur SPPG adalah dewan yang kemaruk dan mengkhianati fungsi pengawasannya sendiri. Seharusnya dewan berdiri bersama masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program, bukan malah ikut bermain di dalamnya,” tegas Safiudin kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Safiudin mengaku menerima informasi adanya seorang anggota dewan asal Kepulauan yang memiliki sedikitnya dua Dapur SPPG di wilayah Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Bahkan, menurut informasi yang diterimanya, yang bersangkutan juga diduga memiliki dapur serupa di lokasi lain.

“Jika informasi itu benar, maka publik patut mempertanyakan komitmen anggota dewan tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bagaimana mungkin seseorang mengawasi program yang pada saat bersamaan juga menjadi sumber keuntungan bagi dirinya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa program pemenuhan gizi merupakan program yang sangat baik dan harus didukung semua pihak. Namun, pelaksanaannya harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari kepentingan politik maupun bisnis pribadi.

KWK, lanjut Safiudin, meminta lembaga terkait untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap kepemilikan serta pengelolaan SPPG yang diduga melibatkan pejabat publik, termasuk anggota legislatif.

“Jangan sampai program yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat justru menjadi ladang bisnis bagi oknum tertentu. Masyarakat berhak mengetahui siapa saja yang mengelola dapur-dapur tersebut dan bagaimana proses penunjukannya,” katanya.

Safiudin menambahkan, dewan yang benar adalah dewan yang memperjuangkan kepentingan rakyat, mengawasi penggunaan anggaran negara, dan memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.

“Rakyat memilih anggota dewan untuk mengawasi pemerintah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jika dewan malah sibuk mengurus proyek atau dapur program pemerintah, maka fungsi representasi dan pengawasan menjadi kabur,” pungkasnya.

Komunitas Warga Kepulauan (KWK) sendiri merupakan organisasi masyarakat kepulauan yang selama ini aktif menyuarakan berbagai isu publik, pelayanan pemerintah, serta pembangunan wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep.

Artikel Ketua KWK Kecam Legislator Punya Dapur MBG: Harusnya Mengawasi, Bukan Ikut Bermain pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu diakui Sony Sonjaya dalam sebuah program Ordal yang tayang di Youtube Garuda TV pada 7 Mei 2026.

Dalam kesempatan itu, Iwel Sastra selaku pemandu acara mengonfirmasi langsung terkait rumor yang menyebut bahwa Sony Sonjaya memiliki tujuh dapur MBG.

Sony membantah rumor tersebut. Dia menegaskan dirinya tidak memiliki dapur MBG. Menurutnya, yang punya dapur hanyalah anaknya.

“Saya nggak punya. Saya nggak punya dapur,” kata Sony, dikutip Kamis (4/6/2026).

“Anak saya punya,” tambahnya.

Host acara pun kembali memastikan soal jumlah dapur yang dimiliki anak Sony.

“Anak bapak punya 7?” tanya host acara.

“Oh, enggak, dua saja. Dua. Tujuh itu mungkin ada kawan-kawannya, kemudian mau nebeng yayasan, ya monggo silakan,” jawab Sony.

Sony lalu menceritakan perjuangan mewujudkan program MBG agar bisa direalisasikan pada awal Januari 2025. Dia mengatakan semua pejabat di BGN bekerja keras mencari mitra agar mau membangun dapur MBG.

Bahkan, kata dia, mitra yang sudah punya dapur saat itu masih diminta kesediannya untuk membangun lagi.

“Januari 2025 itu kita lagi nyari-nyari siapa pun yang mau bangun ayo,” tuturnya.

Setelah peminatnya banyak, baru BGN membuat aturan bahwa satu yayasan hanya boleh membawahi maksimal 10 dapur MBG.

“Nah, kemudian setelah mulai ada kemudahan, mulai ada dana didrop duluan mulai berbondong-bondong. Nah kita bikin aturan, satu yayasan maksimal 10 SPPG apabila berada dalam 1 provinsi,” ucapnya.

(War/rilpolitik)

Artikel Eks Waka BGN Sony Sonjaya Pernah Ngaku Anaknya Punya SPPG pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Surat tersebut diunggah beberapa jam setelah Sony ditetapkan sebagai tersangka korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam surat yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Rabu (3/6/2026) malam, Sony memberikan ucapan selamat kepada Nanik yang naik jabatan menjadi Kepala BGN. Sebagai informasi, Nanik sebelumnya merupakan Wakil Kepala BGN.

“Kepada yth: Ibu Nanik S Deyang, selamat atas jabatan baru sebagai kepala BGN,” tulis Sony.

Dalam surat tersebut, Sony menyertakan kalimat yang bernada satire, “Terima kasih atas hadiah indah yang diberikan kepada saya.”

Dalam unggahannya itu, Sony menuliskan keterangan bahwa dirinya ikut bangga melihat sahabat baiknya mendapat jabatan yang lebih tinggi.

“Sebuah kebahagiaan melihat sahabat dan rekan yang baik mendapatkan amanah yang lebih besar untuk mengabdi kepada bangsa,” tulisnya.

Dia turut mendoakan Nanik diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalan tugas barunya.

“Selamat atas jabatan baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas,” tulisnya lagi.

“Teruslah menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Doa terbaik selalu menyertai setiap langkah pengabdian untuk Indonesia,” tutup Sony.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Jadi Tersangka Korupsi, Sony Sonjaya Tulis Surat Satire ke Kepala BGN Baru: Terima Kasih Hadiah Indahnya pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Saya membaca Naskah Akademik KEK Tembakau Madura dengan satu pertanyaan sederhana di kepala: Apakah ini hanya proposal kawasan industri seperti yang sudah banyak berdiri di Indonesia, ataukah ini sesuatu yang berbeda?

Setelah membaca keseluruhan, arah pikiran saya sampai pada kesimpulan bahwa KEK Tembakau Madura bukan sekadar kawasan ekonomi. Ia adalah alat koreksi dari sejarah ekonomi yang timpang.

Selama puluhan tahun Madura menanam, Madura merawat, Madura memanen. Namun, ketika tembakau berubah menjadi uang besar, lalu berubah menjadi pajak, berubah lagi menjadi keuntungan industri, sebagian besar nilainya justru berlayar jauh keluar dari pulau kami.

Madura menjadi ladang, daerah lain menjadi pabrik. Madura menjadi pemasok, daerah lain menjadi pemilik dan penikmat nilai tambah.

Di sinilah perbedaan paling mendasar antara KEK Tembakau Madura dengan sebagian besar KEK yang sudah ada di Indonesia. Itulah mengapa orang-orang Istana dan Presiden harus tahu.

KEK Kendal dibangun untuk manufaktur ekspor, KEK Batam untuk perdagangan dan logistik, KEK Gresik untuk industri besar, KEK Mandalika untuk pariwisata.

Logika yang dibangun hampir sama. Investor datang, pabrik berdiri, ekspor meningkat, devisa naik. Lalu selesai.

Namun, KEK Tembakau Madura lahir dari kegelisahan yang berbeda. Ia tidak lahir karena Madura kekurangan bahan baku. Justru sebaliknya, Madura terlalu lama menjadi penghasil bahan baku tanpa menjadi pusat pengolahan.

Karena itu, logika yang dibangun bukan lagi:
Investor-Pabrik-Ekspor. Melainkan:
Petani-Pabrik Rakyat-Hilirisasi-Nilai Tambah yang tinggal di Madura.

Inilah yang membuat KEK Tembakau Madura yang mungkin lebih dekat kepada KEK afirmatif, KEK pemerataan ekonomi, dan KEK berbasis komoditas lokal. Kekuatan sekaligus tantangannya ada di sana.

Saya pribadi meyakini konsep ini bisa dijalankan. Tetapi tidak bisa dipaksa menggunakan pakaian regulasi yang sama dengan KEK di tempat lain. Karena produknya berbeda. KEK Kendal berbicara elektronik. KEK Gresik berbicara petrokimia. KEK lain berbicara baja, otomotif, dan manufaktur ekspor.

Sementara Madura berbicara tentang rokok, nikotin farmasi, flavor, ekstrak tembakau, hingga berbagai produk turunannya yang pasar utamanya justru lebih banyak berada di dalam negeri.

Jika regulasinya disamakan persis dengan Batam atau Kendal, maka KEK Tembakau Madura akan kehilangan daya tarik bahkan sebelum dilahirkan.

Namun tantangan terbesar bukan di sana.
Musuh pertama yang akan dihadapi adalah regulasi cukai.

Banyak orang mengira ketika sebuah kawasan berubah menjadi KEK, maka semua persoalan fiskal selesai. Padahal industri hasil tembakau hidup di dalam rezim yang jauh lebih rumit.

Ada Undang-Undang Cukai, ada PMK Tarif Cukai, ada HJE, ada ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEK tidak otomatis menghapus seluruh lapisan regulasi tersebut. Artinya, walaupun pabrik berdiri di dalam KEK, mereka tetap harus berhadapan dengan sistem cukai nasional.

Musuh kedua adalah cara pandang negara sendiri. Bagi sebagian kalangan di Kementerian Keuangan, rokok adalah sumber penerimaan sekaligus objek pengendalian konsumsi.

Di sini terjadi benturan filosofi. KEK ingin tumbuh. Kebijakan kesehatan ingin menekan konsumsi. KEK ingin memperbesar industri. Sebagian regulator justru ingin memperkecilnya. Pertarungan gagasan seperti inilah yang sering tidak terlihat di permukaan.

Kemudian, ada tantangan yang jauh lebih sensitif, yaitu para pemain besar yang selama puluhan tahun telah menikmati struktur industri yang ada: Gudang Garam, Sampoerna, Djarum, Bentoel, dan Nojorono. Mereka membeli tembakau dari Madura, tetapi nilai tambah terbesar lahir di luar Madura.

Saya tidak mengatakan mereka salah. Mereka tumbuh sesuai aturan yang berlaku.

Namun harus diakui bahwa lahirnya KEK Tembakau Madura berpotensi mengubah peta ekonomi yang selama ini berlangsung.
Bahkan, sebelum berbicara industri besar, Madura sendiri memiliki tantangan internal yang tidak ringan.

Selama puluhan tahun tata niaga tembakau dibentuk oleh jaringan grader, bandol, tengkulak, dan gudang. Mereka bukan sekadar pelaku ekonomi. Mereka adalah sistem yang sudah hidup lintas generasi.

Ketika KEK berbicara transparansi harga, standardisasi mutu, dan penguatan posisi petani, tentu akan ada pihak yang merasa nyaman dengan sistem lama dan tidak menginginkan perubahan.

Belum lagi narasi kesehatan global yang terus menguat. Begitu mendengar istilah “KEK Tembakau”, sebagian orang langsung bereaksi seolah negara sedang membangun pabrik rokok raksasa.

Padahal, jika membaca naskah akademiknya secara utuh, yang lebih banyak dibicarakan justru kesejahteraan petani, hilirisasi, pemerataan ekonomi, dan internalisasi nilai tambah. Bukan promosi konsumsi rokok.

Karena itu, menurut saya, ada satu strategi penting yang perlu dipertimbangkan. Jangan menjual gagasan ini sebagai KEK Rokok. Jual sebagai KEK Ekosistem Tembakau. Di dalamnya ada industri hasil tembakau. Ada flavor dan essence, ekstrak nikotin, farmasi berbasis nikotin, pestisida organik, kosmetik, riset benih, mesin pengolahan, logistik, dan pusat perdagangan tembakau nasional.

Dengan pendekatan itu, KEK tidak lagi dipersepsikan semata-mata sebagai kawasan produksi rokok, melainkan sebagai pusat inovasi dan hilirisasi komoditas tembakau.

Jika saya diminta menjadi reviewer atas naskah akademik ini, saya akan mengatakan bahwa kekuatan terbesarnya terletak pada fondasi sosiologisnya yang kuat. Ia lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Basis komoditasnya jelas.

Dukungan petani sangat besar. Dan arah kebijakannya sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan.

Namun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Belum terlihat desain rinci bagaimana KEK ini akan berdamai dengan rezim cukai nasional. Belum terlihat strategi menghadapi resistensi industri besar.

Dan yang paling penting, belum ada simulasi fiskal yang mampu meyakinkan pemerintah bahwa negara tetap akan memperoleh keuntungan jangka panjang meskipun memberikan berbagai insentif di awal.

Pada akhirnya, saya sampai pada satu kesimpulan. Secara akademik, KEK Tembakau Madura layak diperjuangkan. Secara sosiologis, ia memiliki legitimasi yang kuat. Secara ekonomi, ia menawarkan jalan keluar dari ketimpangan yang selama ini terjadi.

Tetapi tantangan sesungguhnya bukan mendapatkan status KEK. Tantangan sesungguhnya adalah membangun desain regulasi yang mampu mempertemukan kepentingan petani, pemerintah, industri, dan negara dalam satu titik keseimbangan.

Jika itu berhasil dilakukan, maka KEK Tembakau Madura bukan hanya akan menjadi kawasan ekonomi baru. Ia akan menjadi jalan pulang bagi nilai tambah yang selama puluhan tahun meninggalkan Madura. Ia akan menjadi bukti bahwa daerah penghasil tidak harus selamanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Ia bisa menjadi pemilik, pengolah, sekaligus penerima manfaat utama dari kekayaan yang selama ini lahir dari tangan-tangan petaninya.

DISCLAIMER:
Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi rilpolitik.com.

Artikel Presiden, KEK Tembakau Jalan Pulang Ekonomi Madura pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pada bulan Mei 2026 terdapat dua peristiwa penting terkait Tanah Papua. Pertama, fenomena nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Kedua, kunjungan Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, ke Papua sebagai pembicara kunci (keynote speaker) pada Forum Analisis Papua Strategis (APS) III yang berlangsung di Jayapura pada 29 Mei 2026. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap Tanah Papua, namun dengan cara yang berbeda. Yang pertama merupakan sapaan struktural, sedangkan yang kedua merupakan sapaan kultural dan kemanusiaan.

Tanah Papua merupakan salah satu wilayah paling kaya di Indonesia, baik dari sumber daya alam maupun keragaman budaya. Namun, Papua juga menjadi wilayah yang menghadapi beragam persoalan yang saling terkait, mulai dari sejarah, politik, ekonomi, budaya, lingkungan, hingga kemanusiaan. Oleh karena itu, memahami Papua memerlukan pendekatan yang komprehensif dan empatik. Sejumlah akademisi menilai bahwa penafsiran sejarah masih memengaruhi hubungan antara negara dan sebagian masyarakat Papua hingga saat ini. Karena itu, pemahaman sejarah yang terbuka dan dialogis menjadi sangat penting.

Tim peneliti LIPI/BRIN dalam Papua Road Map (2009) mengidentifikasi empat akar masalah yang dihadapi Papua. Pertama, meskipun kaya sumber daya alam, sebagian masyarakat Papua masih menghadapi persoalan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik. Kedua, sebagian orang asli Papua merasa mengalami stereotip dan perlakuan diskriminatif yang memengaruhi rasa keadilan. Ketiga, konflik berkepanjangan telah menimbulkan trauma sosial yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Keempat, perbedaan pandangan mengenai sejarah integrasi masih menjadi isu yang memengaruhi dinamika politik hingga saat ini.

Tanah Papua Disapa Dhandy dan KDM

Papua merupakan kawasan strategis yang memiliki beragam sumber daya alam dan keragaman budaya, sekaligus menjadi bagian dari paru-paru dunia. Karena posisi strategis itulah, banyak pihak menyapa Tanah Papua. Salah satunya adalah Dandhy Dwi Laksono, produser film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Dandhy, alumnus Universitas Padjadjaran, dikenal sebagai jurnalis investigatif, aktivis, dan pembuat film dokumenter. Ia juga dikenal melalui karya-karyanya yang mengangkat isu lingkungan, konflik agraria, demokrasi, hak masyarakat adat, serta kritik terhadap relasi antara politik dan bisnis sumber daya alam.

Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perubahan besar yang terjadi di Papua Selatan dalam satu dekade terakhir, terutama terkait proyek food estate, perkebunan tebu, sawit, dan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut keterangan tim produksi, film ini lahir dari rangkaian dokumentasi dan investigasi lapangan, terutama di wilayah masyarakat Marind, Awyu, Muyu, dan sejumlah komunitas adat lainnya. Istilah “pesta babi” digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan keterkaitan tanah, hutan, dan identitas masyarakat adat Papua.

Film ini menjadi viral setelah dipicu oleh pelarangan nobar di Ternate pada 8 Mei 2026 oleh Dandim 1501. Nobar kemudian menjadi tren di masyarakat, bahkan hingga ke luar negeri, antara lain di Australia. Film ini mengundang tanggapan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menyatakan tidak ada instruksi untuk melarang pemutaran film tersebut. Sementara itu, para akademisi mendukung kegiatan nobar sebagai ruang penyadaran publik dan dialog yang disertai verifikasi data mengenai persoalan yang dihadapi Papua.

Berbeda dengan Dhandy, KDM (Kang Dedi Mulyadi), Gubernur Jawa Barat, menyapa Papua dengan pendekatan yang lembut dan humanis. KDM hadir di Papua sebagai pembicara kunci pada Forum Analisis Papua Strategis (APS) III di Jayapura pada 29–30 Mei 2026. Dalam forum yang dihadiri akademisi, pengamat, dan masyarakat sipil tersebut, dibahas tema pembangunan Papua berbasis budaya dan etnosains, penguatan masyarakat adat, pelestarian lingkungan dan hutan, serta peran masyarakat asli Papua. Secara khusus, KDM menekankan bahwa masyarakat adat Papua tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Peta Jalan Membangun Papua

Sebagai bagian dari NKRI, Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, pembangunan di Papua perlu terus dikawal dan dipantau agar hasilnya benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat Papua sendiri.

Dalam konteks ini, Tim LIPI/BRIN yang terdiri atas Muridan S. Widjojo, Adriana Elisabeth, Amiruddin Al-Rahab, Cahyo Pamungkas, dan Rosita Dewi menyusun Papua Road Map sesuai dengan peran masing-masing. Menurut mereka, terdapat empat tahap penting dalam membangun Papua.

Pertama, tahap rekognisi. Negara harus terlebih dahulu mengakui realitas yang dihadapi Orang Asli Papua, seperti marginalisasi ekonomi, diskriminasi sosial, dan hilangnya akses terhadap tanah adat.

Kedua, tahap pembangunan. Tim LIPI mengkritik model pembangunan yang terlalu berorientasi pada proyek dan eksploitasi sumber daya alam. Mereka mengusulkan pembangunan berbasis kampung, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang merata, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta perlindungan terhadap masyarakat adat. Menurut mereka, indikator keberhasilan pembangunan Papua bukan hanya pembangunan jalan atau bandara, melainkan peningkatan kualitas hidup Orang Asli Papua dan keterlibatan masyarakat adat dalam mengelola sumber dayanya.

Ketiga, tahap dialog. Tim LIPI melihat adanya dua narasi sejarah yang berbeda, yaitu versi negara Indonesia mengenai integrasi Papua dan versi sebagian masyarakat Papua mengenai proses tersebut. Karena itu, Tim LIPI mengusulkan dialog Jakarta–Papua yang terbuka dan bermartabat, mirip dengan proses dialog yang pernah ditempuh di Aceh. Dialog dipandang sebagai sarana membangun kepercayaan, bukan otomatis membahas pemisahan diri. Dalam konteks ini, pendekatan dialogis seperti yang dilakukan KDM dapat menjadi salah satu inspirasi untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua. Apa yang dilakukan KDM dapat menjadi masukan yang layak untuk ditingkatkan skalanya.

Keempat, tahap rekonsiliasi. Tahap ini merupakan fase yang kritis dan sensitif. Tim LIPI menilai bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu merupakan agenda penting untuk membangun kepercayaan. Selain itu, mereka juga mengusulkan pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, rehabilitasi korban, dan rekonsiliasi sosial. Menurut Tim LIPI, tanpa upaya-upaya tersebut, luka sosial akan terus diwariskan dari generasi ke generasi tanpa akhir.

Tujuan akhir dari proses pembangunan adalah mewujudkan Papua yang damai, adil, dan sejahtera dalam kerangka relasi yang harmonis antara Papua dan Jakarta. Pandangan Tim LIPI mengajak semua pihak untuk menggeser pendekatan keamanan (security approach) ke arah pendekatan keadilan (justice approach). Apa yang dilakukan oleh Dhandy Dwi Laksono dan Kang Dedi Mulyadi (KDM) perlu dibaca dalam kerangka tersebut.

Wallahu a’lam bi al-shawab.

Jatinegara, 4 Juni 2026.

Artikel Membangun Tanah Papua, Merawat Masyarakat Adat pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat konsolidasi program MBG di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Prabowo mengatakan dirinya bersama pengusaha asal Amerika Serikat (AS) Tony Robbins sempat melakukan sidak di SMPN 111 Jakarta pada Selasa (2/6/2026) pagi. Dalam kegiatan itu, Prabowo ikut menyantap menu MBG bersama para siswa.

“Kemarin saya dan Pak Tony Robbins ini, kita ikut makan di salah satu sekolah. Dan ini dapur yang salah satu terbaik,” kata Prabowo.

Prabowo memuji kualitas nasinya. Menurut dia, nasinya enak dan pulen. Bahkan, setara dengan restoran Jepang. Ia kemudian berkelakar menu enak itu sengaja dipersiapkan menjelang kedatangannya.

“Nasinya enak, nasinya enak, pulen, pulen. Saya curiga ini khusus untuk, karena sudah dapat info presiden mau datang? Coba Kepala BIN adakan penyelidikan. Lain kali ya kalau saya datang awas, jangan beritahu saya mau datang,” ujarnya.

“Ini nasinya enak. Saya akui, pulen. Enggak kalah sama restoran Jepang,” imbuh dia.

Prabowo juga memuji lauk tempe orek dan sayur yang disajikan. Dia bercanda porsi yang disajikan tidak sesuai porsinya.

“Kemudian apa itu, tempe, apa itu kemarin tuh, orek tempe. Orek tempe enak sekali. Hanya, hanya kurang banyak. Tapi oke, ini anak-anak SMP, kalau aku kan makannya lebih banyak,” kata Prabowo.

“Kemudian sayurnya juga enak. Sayur labu campur jagung. Oke. Walaupun ya porsinya agak sedikit juga ya. Pak Tony sama saya makan, dia gede orangnya kan. Dia dalam hati aduh kasihan anak Indonesia ini,” imbuhnya.

Artikel Prabowo Sebut Nasi MBG di SPPG Polri Tak Kalah dari Resto Jepang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan ketiga tersangka diduga melakukan mark up atau penggelembungan anggaran pengadaan motor listrik hingga sepatu.

“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp 1 triliun,” kata Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Tak hanya itu, Dadan dkk juga diduga menggelembungkan anggaran pengadaan sepatu.

“Pengadaan 32 ribu pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya mark up,” ujar Syarief.

Dadan dkk juga diduga menggelembungkan anggaran proyek pengadaan tablet sebanyak lebih dari 31 ribu unit.

“Pengadaan televisi Rp 75 miliar sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya mark up harga,” ungkapnya.

“Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” kata dia.

Selain itu, Dadan, Sony, dan Lodewyk juga diduga melakukan proses pengadaan barang dengan cara mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga pengadaan barang dan jasa itu tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Kini, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Artikel Dadan dkk Diduga Mark Up Sejumlah Proyek di BGN, Mulai dari Motor Listrik Hingga Sepatu pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, M Jeffry mengatakan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) usai Dadan dkk menjalani pemeriksaan hari ini, Rabu (3/6/2026).

“Hari ini, Rabu, 3 Juni 2026, tim penyidik Jampidsus setelah melakukan rangkaian penyidikan telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2025-2026 ,” kata Jeffry dalam konferensi pers di depan Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu.

Di lokasi yang sama, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah menemukan dua alat bukti untuk menetapkan Dadan dkk sebagai tersangka usai melakukan pemeriksaan.

“Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan saudara DH, SS, dan LP berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan DH, SS, dan LP sebagai tersangka,” kata Syarief.

Penyidik pun langsung melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka.

Diketahui, Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung telah dipecat oleh Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya di BGN pada Selasa (2/6/2026) malam.

(War/rilpolitik)

Artikel Kejagung Tetapkan Dadan dan 2 Eks Waka BGN Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, menjadi pihak yang paling terdampak akibat gejolak ekonomi dan konflik global,” kata Netty dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai potensi kenaikan harga obat karena masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku farmasi impor.

Menurut Netty, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan farmasi nasional masih menghadapi tantangan serius.

“Kita perlu menjadikan situasi ini sebagai alarm untuk mempercepat kemandirian farmasi nasional. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap bahan baku impor membuat sistem kesehatan kita rentan terhadap fluktuasi nilai tukar maupun gangguan rantai pasok global,” ujarnya.

Netty mengapresiasi langkah BPOM dan pemerintah yang menyiapkan berbagai strategi mitigasi, mulai dari diversifikasi pemasok bahan baku, optimalisasi produksi dalam negeri, hingga penguatan pengawasan dan percepatan akses obat.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut harus bermuara pada perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.

“Pasien hipertensi, diabetes, jantung, kanker, maupun penyakit kronis lainnya membutuhkan obat setiap hari. Karena itu, stabilitas harga dan ketersediaan obat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Netty juga mendorong pemerintah untuk memperkuat produksi bahan baku obat dalam negeri melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian.

“Ketahanan kesehatan tidak cukup hanya dengan memiliki rumah sakit dan tenaga kesehatan yang baik. Kita juga harus memiliki kemandirian dalam penyediaan obat-obatan strategis agar tidak mudah terguncang oleh dinamika global,” katanya.

Selain itu, Netty meminta pemerintah melakukan pemantauan berkala terhadap harga obat di lapangan agar tidak terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat.

“Pemerintah perlu memastikan setiap penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan proporsional. Jangan sampai akses masyarakat terhadap obat-obatan esensial menjadi terganggu,” ujarnya.

Netty menegaskan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dilindungi negara.

“Dalam situasi apa pun, negara harus hadir memastikan masyarakat tetap mendapatkan obat yang aman, tersedia, dan terjangkau. Jangan sampai kondisi global mengurangi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak,” terangnya.

Artikel Harga Obat Terancam Naik, Netty Minta Perlindungan untuk Pasien Penyakit Kronis pertama kali tampil pada Rilpolitik.