“Itu fine, gitu ya, menurut saya. Artinya, reasoning apa pun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat gitu. Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi?” ujar Herman Khaeron di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

Herman sepakat bahwa kereta cepat Whoosh dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang masyarakat. Meski begitu, ia menilai tetap perlu ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

“Kalau memang ini bagian dari investasi sosial negara dengan meningkatkan produktivitas, mengurangi losing dari setiap moving seluruh moda yang sekarang ada, karena lebih cepat, mungkin lebih efisien waktu dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?” tuturnya.

Ia juga menyinggung pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menutupi kerugian Whoosh. Menurut Herman, hal ini menjadi kontradiktif jika proyek tersebut dikategorikan sebagai proyek strategis nasional.

“Kalau memang kemudian negara, ini kan persoalannya Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN nggak mau bayarin lagi gitu loh. Tapi, kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah,” ungkapnya.

Herman menilai pada akhirnya pemerintah tetap harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Ia menyebut Komisi VI DPR akan meminta penjelasan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia mengenai langkah strategis agar kerugian tidak terus berlanjut.

“Tentu nanti kami akan meminta keterangan, informasi, apa langkah-langkah strategis ke depan yang bisa dibangun supaya ini tidak rugi karena ruginya akan panjang,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan kereta cepat Whoosh merupakan bentuk investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek yang diukur dari keuntungan finansial.

“Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi, Senin (27/10).

“Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” lanjutnya.

Jokowi menekankan bahwa transportasi massal tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan ekonomi, tetapi juga manfaat sosial yang dihasilkannya.

“Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon,” terangnya.

Artikel Herman Khaeron Pertanyakan Siapa yang Tanggung Rugi Kereta Cepat Whoosh pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Kesetiaan, seperti sejarah, tak pernah ditulis oleh pemenang saja. Ia juga disimpan dalam hati orang-orang yang tetap tinggal ketika yang lain pergi.

Saya teringat pada Gajah Mada—patih yang tak sekadar mengabdi pada rajanya, tapi pada sebuah cita-cita yang melebihi takhta itu sendiri.
Ia bukan bayangan sang raja, tapi cahaya yang mengantar raja pada maknanya.

Dalam politik kita hari ini, hubungan semacam itu nyaris punah. Kesetiaan lebih sering menjadi urusan kontrak, bukan keyakinan. Ia diukur oleh posisi, bukan oleh waktu. Tapi di antara yang sedikit itu, saya temukan sosok Sufmi Dasco Ahmad.

Beberapa hari ini, nama Prabowo dan Dasco kembali jadi bahan obrolan khususnya di media sosial. Katanya, ada jarak di antara keduanya. Tapi jarak dalam politik tak selalu berarti menjauh. Kadang, ia cara menjaga pandangan agar tetap jernih. Terlalu dekat pun bisa membuat silau.

Kita tahu, perjalanan mereka panjang. Dari saat Gerindra hanyalah perahu kecil di laut besar, hingga hari ini ketika angin kekuasaan bertiup ke arah mereka. Dalam semua musim itu, Dasco berdiri di sisi yang sama. Ia bukan sekadar pengikut, tapi penerjemah dari keyakinan Prabowo.

Barangkali karena itu, hubungan mereka tak bisa dibaca dengan mata politik.
Ia hanya bisa dipahami oleh orang yang mengerti arti kepercayaan.
Seperti Prabowo mempercayai Dasco, dan Dasco memahami Prabowo—tanpa perlu kalimat yang panjang. Dalam dunia politik yang penuh sandi, mungkin keduanya berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua: bahasa perjuangan yang ditulis dari keringat, darah, air mata yang telah diuji oleh waktu.

Orang sering lupa, bahwa kesetiaan sejati tidak selalu tampak di depan publik. Kadang ia berwujud diam yang menahan diri, atau sikap yang memilih mundur satu langkah agar tujuan tetap sampai. Seperti patih yang tahu, tak semua pertempuran perlu diikuti dengan pedang terhunus.

Ketika ditanya soal Prabowo, Dasco hanya menjawab: “Saya ini prajurit.”
Kalimat itu pendek, tapi cukup untuk menjelaskan seluruh bab kesetiaan.
Prajurit, dalam makna sejatinya, adalah orang yang tidak meninggalkan barisan bahkan ketika perang sudah selesai. Ia tetap menjaga senjata, bukan karena perintah, tapi karena keyakinan bahwa tugas belum usai.

Kini, ketika Prabowo telah menjadi Presiden, banyak yang menebak-nebak jarak di antara keduanya. Tapi politik tak selalu berjalan di atas garis lurus. Kadang ia berkelok untuk menjaga keseimbangan. Setiap pemimpin membutuhkan seseorang yang berani mengingatkan tanpa mengkhianati. Setiap pengingat yang sejati tahu, bahwa kesetiaan kadang berarti berani berbeda.

Sejarah kita tidak kekurangan pahlawan, tapi sering kehilangan penerjemah yang sabar.
Dalam hubungan Prabowo dan Dasco, kita bisa belajar bahwa kekuasaan bukan hanya soal siapa yang memerintah, melainkan tentang siapa yang tetap percaya ketika semua mulai ragu.

Mungkin, di zaman yang semakin penuh perhitungan ini, kesetiaan semacam itu terdengar kuno. Tapi tanpa orang-orang seperti mereka, politik akan kehilangan hatinya, dan bangsa akan kehilangan arah menuju makna.

Dan barangkali, di situlah arti sesungguhnya dari menjadi patih: bukan tunduk, tapi turut menanggung sejarah.

Sebab yang benar-benar retak bukanlah hubungan mereka, melainkan keyakinan kita bahwa kesetiaan masih mungkin ada di dunia politik.

Artikel Prabowo, Dasco dan Kesetiaan yang Tak Lekang pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Netty, sikap tegas Menaker merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban penggunaan TKA serta memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global.

“Pemerintah telah memberi ruang bagi tenaga kerja asing yang sah, tetapi pelaksanaannya harus sesuai peraturan. Perusahaan yang melanggar wajib diberi sanksi agar tercipta keadilan bagi tenaga kerja lokal,” ujar Netty di Jakarta, Rabu (29/10).

Netty menilai tindakan Menaker yang memerintahkan jajarannya menertibkan penggunaan TKA ilegal, termasuk di kawasan industri dan proyek strategis, menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kedaulatan pasar kerja nasional.

“Langkah Menaker menindak perusahaan yang mempekerjakan TKA tanpa pengesahan RPTKA adalah pesan jelas bahwa pemerintah serius menegakkan aturan. Ini penting agar tidak ada pihak yang seenaknya memanfaatkan celah hukum,” tegas Netty.

Ia menambahkan, Indonesia tetap terbuka terhadap tenaga kerja asing selama kehadirannya membawa manfaat nyata, seperti alih teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Namun, keterbukaan itu tidak boleh mengabaikan prinsip kedaulatan dan perlindungan bagi pekerja dalam negeri.

“Kita perlu tenaga kerja asing untuk transfer pengetahuan dan keahlian, tetapi prioritas utama tetap pada pekerja Indonesia,” ujarnya.

Politisi PKS ini juga mendorong agar langkah penegakan hukum yang dilakukan Menaker diikuti dengan penguatan sistem pengawasan dan transparansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai pelibatan masyarakat dalam pelaporan praktik pelanggaran menjadi strategi efektif yang perlu dilanjutkan.

“Menaker sudah berada di jalur yang tepat. Selanjutnya, perlu diperkuat koordinasi dengan Disnaker daerah dan mekanisme pelaporan publik agar penindakan lebih cepat dan akuntabel,” jelasnya.

“Ketegasan seperti ini dibutuhkan agar dunia usaha tertib dan tenaga kerja Indonesia terlindungi,” pungkas Netty.

Artikel DPR Dukung Menaker Yassierli Tindak Tegas Perusahaan Nakal Soal Tenaga Kerja Asing pertama kali tampil pada Rilpolitik.