Menko Yusril Sebut Pengunduran Diri Gibran Tak Perlu Persetujuan MPR

JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Yusril menyoroti frasa “berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri” dalam surat pengunduran diri Gibran. Menurut Yusril, hal itu bisa menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.

“Pernyataan tersebut merupakan penegasan kehendak untuk berhenti atas inisiatif beliau sendiri, bersifat sepihak sehingga tidak memerlukan persetujuan dari MPR,” kata Yusril di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Bahkan, kata Yusril, Gibran dalam paragraf selanjutnya secara eksplisit meminta MPR menindaklanjuti pernyataan berhentinya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Menurut Yusril, permintaan tersebut harus dipahami sebagai permintaan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri, bukan permohonan agar MPR memberikan persetujuan terhadap keputusan pengunduran dirinya.

“Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR”, jelas Yusril.

Yusril merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.

Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Dengan demikian, setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR. Proses tersebut harus dilaksanakan dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sebagaimana ditentukan UUD 1945.

Yusril menekankan bahwa seluruh proses harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar setiap perubahan dalam penyelenggaraan jabatan kenegaraan tetap berlangsung berdasarkan prinsip negara hukum dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

(Ah/rilpolitik)