Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri, MPR Segera Proses

JAKARTA, Rilpolitik.com – Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden (Wapres) ke MPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Gibran menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan, Gibran juga menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani usai menerima kedatangan Gibran.

Menurut Muzani, Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran tersebut. Ia pun mengatakan akan menjalankan permintaan Gibran.

“Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan Majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” ujar Muzani.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan MPR memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk menentukan pengganti Gibran.

“Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut, saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan,” ucap dia.

Muzani memohon doa agar seluruh proses berjalan dengan lancar.

“Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” ujar dia.

Gibran sendiri tidak memberikan keterangan apapun terhadap awak media yang telah menunggunya.

Sebagai informasi, pengunduran diri Gibran ini dilakukan di tengah tekanan terkait polemik ijazahnya. Polemik tersebut muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). MK menyatakan tidak ditemukan adanya bukti Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA. Sementara, MA menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal.

DPR sendiri secara resmi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait keabsahan ijazah Gibran. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani HMP pada Rabu (11/11/2026) kemarin.