120 Anggota DPR Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Soal Ijazah Gibran

JAKARTA, Rilpolitik.com – Seluruh fraksi di DPR resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Total sebanyak 120 anggota DPR dari 8 fraksi yang secara resmi mengusulkan HMP. Jumlah tersebut memenuhi syarat minimal 25 anggota DPR agar HMP bisa diproses.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

Dari 120 anggota DPR itu, 14 orang dari fraksi PDIP, 11 orang fraksi Partai Golkar, 11 orang fraksi Gerindra, 19 orang fraksi Nasdem, 18 orang fraksi PKB, 28 orang dari fraksi PKS, 1 orang fraksi PAN, dan 18 orang dari fraksi Partai Demokrat.

“Total 120 Anggota dari 8 Fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat (HMP),” ujar Saan.

Ia kemudian menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tatib DPR RI.

Dia juga menegaskan, HMP yang diusulkan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat seorang Wakil Presiden.

“Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tandasnya.

Usulan tersebut selanjutnya akan dibawa dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dibacakan dalam Paripurna DPR terdekat.

Hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.

Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Hak Menyatakan Pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR.

Namun, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.

Jika disepakati, keputusan DPR yang berisi pemberhentian presiden atau wakil presiden itu selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK selanjutnya akan meminta MPR untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian.