Banyak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Mendagri: Yang Milih Rakyat Kan?

JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tito justru menyinggung rakyat sebagai pemilih pada sistem Pilkada langsung.

“Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja, yang milih siapa? Rakyat, ya kan,” kata Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (13/4/2026).

Dia mengaitkan maraknya penangkapan kepala daerah oleh penegak hukum dengan sistem Pilkada langsung.

“Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata enggak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini,” ujar dia.

Tito juga menyinggung masalah kesejahteraan, moral hazard, dan integritas terkait maraknya kasus OTT kepala daerah.

Namun, menurutnya fenomena tersebut tidak bisa dilihat dari kasusnya saja. Ia menilai ada persoalan lebih mendasar.

“Ini kan udah berapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya, kan ada problem yang sistematis. Ada problem mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung,” katanya.

Ia mengatakan sistem pilkada langsung memiliki sisi positif, namun juga menyimpan sisi negatif. Di antaranya adalah biaya politik mahal.

“Pilkada pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik,” katanya.

KPK beberapa waktu belakangan sering menangkap kepala daerah dalam OTT. Terbaru, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terkait kasus pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025-2026.