JAKARTA, Rilpolitik.com – Mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membersihkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari praktik korupsi.
Menurut Mahfud, hal itu harus menjadi fokus Purbaya setelah urusan pembayaran hutang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh diambil alih oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD melalui akun X resminya dikutip pada Senin (17/11/2025).
Mulanya, Mahfud mengatakan bahwa tak ada alasan bagi pemerintah Indonesia untuk tidak membayar biaya proyek Whoosh ke China.
“Pemerintah, dengan skema apa pun, memang harus membayar biaya proyek Whoosh dengan Cina. Sebab kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU,” kata Mahfud.
Meski begitu, kata dia, dugaan korupsi Whoosh yang kini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap jalan. Baginya, kewajiban bayar tidak bisa menghapus dugaan korupsinya.
“Dugaan korupsinya harus tetap diselidiki. Memenuhi kewajiban bayar bukan berarti menghapus korupsinya. Bagus juga, KPK ternyata tetap bergerak,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Mahfud, Purbaya bisa fokus untuk membersihkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari para tikus yang menggerogoti duit negara.
Terlebih, kata dia, Purbaya sudah tidak perlu dipusingkan lagi dengan beban pembayaran proyek Whoosh ke China. Sebab, hal itu sudah diambil alih Prabowo.
“(Pembayaran proyek Whoosh) sudah diambil alih oleh Presiden dan dugaan korupsinya tetap harus dilanjutkan oleh KPK. Maka sebagai Menkeu, dia harus lanjutkan membersihkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari korupsi dan semua tikus yang bersembunyi di sana,” tutup anggota Tim Reformasi Polri itu.
