Politik

48 LSM Somsasi Jokowi Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

5033
×

48 LSM Somsasi Jokowi Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini
Presiden Joko Widodo. [Sumber: X @jokowi]

JAKARTA, Rilpolitik.com – Sebanyak 48 lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengambil langkah tegas dengan menyampaikan somasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Somasi ini telah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara, menyusul ketidakresponsan Jokowi terhadap somasi pertama yang diajukan pada 9 Februari 2024.

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, menjelaskan bahwa somasi kedua ini bertujuan untuk menegaskan apakah Presiden masih memegang itikad, etika kepemimpinan, dan etika moral berbangsa dan bernegara.

“Somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah Presiden masih punya itikad, masih punya etika, dalam menjalankan etika kepemimpinan dan juga etika moral berbangsa dan bernegara,” kata Dimas dalam jumpa pers setelah melayangkan somasi di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (7/3).

Beberapa dugaan kecurangan yang menjadi sorotan LSM termasuk pernyataan Jokowi yang dianggap cawe-cawe, pernyataan terkait presiden yang boleh memihak, dan pembiaran terhadap pelanggaran etik KPU dan Bawaslu.

Dalam somasi tersebut, terdapat lima tuntutan yang disampaikan kepada Jokowi. Pertama, Presiden diminta untuk meminta maaf kepada rakyat dalam waktu tujuh hari atas keculasan dan tindakan nir-etika selama proses pemilu.

“Meminta maaf kepada seluruh rakyat atas keculasan dan tindakan nir-etika yang dilakukan selama proses pemilu,” ungkap Dimas.

Kedua, Jokowi diharapkan untuk menghentikan kesewenang-wenangan penggunaan kekuasaan demi kepentingan politik. Tuntutan ketiga adalah memberlakukan sanksi kepada bawahan yang tidak netral dalam pemilu. Selain itu, LSM juga menuntut Bawaslu untuk menyelidiki secara tuntas dan adil dugaan kecurangan pemilu.

“Melakukan pemberhentian kepada Ketua KPU Republik Indonesia karena terbukti telah terindikasi melanggar kode etik dalam pelaksanaan fungsi dan tugas yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemilu,” jelas Dimas.

Para aktivis telah mempertimbangkan opsi jalur hukum apabila Jokowi tidak memberikan respons. Mereka telah menyiapkan langkah-langkah gugatan ke PTUN dan gugatan perdata ke pengadilan sebagai tindakan lanjutan.

[Dz/Rilpolitik]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *